PDIP Tak Bisa Penuhi Aspirasi Kadernya?

0
3451

“Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008;403) mengatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita- cita yang sama”

Senyum terpancar dari wajah Bupati Tranggalek Emil Dardak, saat memegang sebuah kertas berlogo prisma merah-putih, berdua dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Khofifah juga terlihat menyunggingkan senyum kecilnya yang khas, saat keduanya berpose sejajar dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jatim yang juga Gubernur Jatim, Soekarwo.

Foto empat tokoh tersebut ramai dibicarakan publik, karena manjedi momentum deklarasi pasangan Khofifah-Emil untuk maju di Pilgub Jatim 2018. Foto ini berhasil membuat “panas” PDIP, yang merupakan tempat naungan Emil saat maju menjadi Bupati Tranggelek.

PDIP Melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa langkah Demokrat yang “membajak” kadernya tersebut sebagai bentuk outsourcing. Hasto berujar bahwa seorang kader yang baik adalah mereka yang setia dengan partai.

PDIP menolak disebut kecolongan karena tidak lebih dulu mengusung Emil Dardak pada konstelasi Jatim.

“Ketika baru dua tahun kemudian berproses untuk jabatan lain, tentu saja buat partai agak terlalu riskan. Karena proses menunjuk diperlukan pengalaman, bukan sekadar lompatan jabatan,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (26/11/2017).

Pernyataan Hasto tersebut bertolak belakang dengan apa yang pernah dilakukan PDIP melalui kadernya sendiri. Kader sukses PDIP yang kini menjadi Presiden RI, Joko Widodo, pernah dua kali melakukan lompatan jabatan, disaat belum tuntas menyelesaikan masa jabatan sebagai Wali Kota Solo, dan Gubernur DKI Jakarta.

Warga negara Indonesia (WNI) yang aktif di partai memiliki hak untuk mencalonkan ataupun dicalonkan sebagai pejabat daerah. Jika seorang tokoh dinilai memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah wilayah, dan hal tersebut mendapat dukungan dari rakyat, hak-hak dan kewajibannya telah diatur dalam undang-undang.

Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008;403) mengatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita- cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Baca juga  PKS: Jokowi Mulai Takut Hadapi Pilpres 2019

Di masa ORBA diterapkan sistem 1 golongan (Golkar) 2 partai (PDI dan PPP) situasi dan kondisi dalam negeri memungkinkan Golkar “tetap” menjadi mesin politik penguasa primadona yang sangat mapan. Kala itu, adalah tabu dan akan menjadi bahan cercaan dan cemoohan jika terdapat kader sebuah golongan atau parpol melakukan akrobat politik dengan lompat pagar, pindah partai dengan berbagai alasan dan latar belakang sehingga disebut kutu loncat atau bajing loncat.

Jika sebuah parpol gagal memenuhi aspirasi Visi-Misi partainya dalam memuaskan hasrat dan keinginan kader, adalah sah-sah saja seorang kader menyeberang bahka bedhol deso dari satu parpol ke parpol lainnya. Sebuah parpol yang nyata-nyata gagal memenuhi hasrat dan aspirasi kadernya tentu lambat laun akan ditinggal para simpatisan (floating mass) dan kadernya.

Dalam perspektif komunikasi politik, sebagai sebuah tindakan dan perilaku politik, fenomena berpindah partai dapat dijelaskan dalam beberapa hal, pertama, realitas subjektif sebagai push faktor, yaitu faktor daya dorong internal yang merupakan hasil pembacaan dan konstruksi dari realitas politik yang ada.

Dalam konteks inilah, selaras dengan pemikiran Berger dan Luckman (1990:50), perilaku politik berpindah partai telah melalui proses konstruksi yang matang dan perhitungan untung rugi politik yang saling terkait. Persoalannya adalah, dalam proses konstruksi realitas politik subjektif yang demikian, faktor loyalitas dan ideologi politik menjadi tidak penting lagi.

Secara lazim seorang Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Parpol diproyeksikan menjadi kader utama untuk menduduki calon utama (nomor pertama) dalam sebuah pemilihan Kepala Negara maupun calon pemimpin pada level Provinsi atau Kabupaten.

Namun tentu penetapan ini sangat dipengaruhi oleh hasil perhitungan matematika dan kalkulasi kemampuan kader tersebut untuk meraup suara pemilih (kader dan simpatisan) partainya dalam pemilu.

“Sejujurnya Emil Dardak salah satu yang dibidik kami. Namun, Bu Khofifah pinter banget, pinter banget, itu langkah keren,”

Mardani Ali Sera (Wasekjend DPP PKS)

Jika hasil perhitungan potensi suara menunjukkan kurang menguntungkan sebagai vote getter alias maka opsi lainnya akan berlaku sistem koalisi dengan partai lainya atau pun membeli/barter kader atau tokoh dari luar partai sehingga mampu menjadi vote getter dan praktek itu sudah jamak di dunia partai politik terutama menjelang pemilu.

Baca juga  Sejumlah Artis Ramaikan Bursa Bacaleg Partai Berkarya

Perpindahan politisi dan pejabat publik dari satu parpol ke parpol lain dimungkinkan dan lazim di era reformasi demokrasi ini. Publik akan menilai persepsi terhadap para politisi dan pejabat tersebut dikarenakan alasan idealisme atau hanya sekadar pragmatisme. Memang tidak ada undang-undang (UU) yang melarang.

Fenomena kepala daerah pindah partai politik pada masa jabatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi internal parpol. Parpol dinilai belum mempunyai aturan yang memadai dalam mengusung calon pejabat publik, baik kepala daerah maupun anggota legislatif.

Keputusan khofifah menggaet Emil Dardak sebagai wakilnya dinilai merupakan langkah cerdas dalam berpolitik. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera memuji langkah tersebut pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

“Sejujurnya Emil Dardak salah satu yang dibidik kami. Namun, Bu Khofifah pinter banget, pinter banget, itu langkah keren,” kata Mardani ketika ditemui dalam acara Tausiyah Kebangsaan di Monas, Jakarta, Minggu (26/11/2017).

Padahal, PKS dalam Pilgub Jatim lebih dekat dengan Gus Ipul dibandingkan dengan Khofifah, dan hal tersebut diakui oleh PKS. Pasangan Gus Ipul-Anas di Pilgub Jawa Timur didukung koalisi PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

“Kalau selama ini, jujur yang paling dekat Gus Ipul. Namun, kan, politik sangat dinamis, kami terus mencermati,” ujar Mardani.

Jika PKS yang bersebrangan dengan Khofifah-Emil dapat mengapresiasi strategi politik mereka, mengapa dari kubu PDIP tidak dapat menerimanya? (fe)

Baca juga lipsus “Kontroversi PDIP” lainnya:

#lipsus1: PDIP Harus Berkaca Jika Berbicara Politik Outsourcing

#lipsus2: PDIP Tak Bisa Penuhi Aspirasi Kadernya?

#lipsus3: Kontradiksi Kedewasaan Berdemokrasi ala PDIP

#lipsus4: Tjahyo, Menteri atau Politisi PDI-P?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here