Pembenturan People Power dengan Dugaan Makar, Integritas Bangsa Dipertaruhkan

0
Pembenturan People Power dengan Dugaan Makar, Integritas Bangsa Dipertaruhkan

Rekonsiliasi yang diharapkan untuk kembali menguatkan jalinan kebangsaan menemukan jalan sulit. Celah untuk mewujudkan rekonsiliasi politik setelah pemilu serentak ada di generasi muda. Generasi yang menjadi pengganti generasi sebelumnya.

Upaya demi upaya pemilu bagian dari demokrasi yang mencerdaskan dan membentuk kedewasaan mesti berhadapan dengan kecurigaan berbalas dengan kecemasan yang berlebihan. Hal ini terlibat dari berbagai narasi politik dan akrobat kata yang saling menyandera.

Wacana People Power dalam penyelesaian sengketa pemilu atas beberapa kecurangan menjadi diskursus publik. Beberapa tokoh politik seakan mendapatkan amunisi dengan bergulirnya wacana people power dengan proses perhitungan hasil pemilu presiden oleh KPU.

Disisi lain, aparat penegak hukum. Melihat wacana people power bukan bagian dari kebebesan berpendapat dan menyampaikan pandangan. Namun, menjadi sebuah upaya makar untuk meruntuhkan pemerintahan yang sah secara hukum.

Publik membaca bahwa ada yang salah dalam mendinginkan suhu politik paska pemilu serentak. Alih-alih melakukan rekonsiliasi yang menyatukan berbagai elemen bangsa. Namun, malah terjebak dalam saling serang opini dan tudingan.

Kemudian drama ini berlanjut kepada saling melaporkan kepada pihak polisi. Dengan memakai pasal dugaan makar terhadap negara. Dan menjadikan pihak berwenang terutama polri sebagai eksekutor lawan politik. Akibat ketidakmampuan dalam membangun dialog politik dan kedewasaan melihat perbedaan.

Hal ini menjadikan pembelahan dan penguatan polarisasi ditengah masyarakat. Harapan terjadinya dialog yang dapat melihat dari sudut pandang berbeda seakan punah. Pada akhirnya yang dikorbankan dalam polarisasi penggerakan massa dalam menyelesaikan perbedaan sudut pandang adalah legitimasi pemerintahan dan integritas bangsa.

Menurut survey Litbang Kompas pasca Pemilu 2019 membawa angin segar bagi upaya pemulihan dan rekonsiliasi bangsa. Dimana publik dengan legowo dengan kekalahan pilihan politik dalam pemilu dan hal itu adalah wajar.

Baca juga  Kecurigaan dan Defisit Kepercayaan, Rekonsiliasi Mandeg Ditangan Pemerintah

Survei itu mencatat ada 92,5% responden yang menyatakan siap menerima apabila Paslon pilihannya kalah. Lalu 95% responden mengaku akan mendukung pemerintah mendatang meskipun Paslon pilihannya kalah.

Maka tidak sepantasnya wacana dan pegerahan massa dengan people power menjadi alat tidak berani menerima kekalahan dalam kompetisi. Disatu sisi, ketidakmampuan dalam beragumentasi dalam dialog menyikapi perbedaan dan menggunakan instrumen kepolisian dengan dugaan makar. Termasuk bagian tidak ketidakdewasaan dalam berkompetisi.

Apabila ini berlarut dan mengakibatkan kemarahan publik dan yang menjadi sasaran adalah pemerintahan yang sah, integritas bangsa Indonesia hancur ditangan elit yang tidak dewasa mengelola perbedaan politik dalam menjalin rekonsiliasi untuk persatuan bangsa Indonesia.

Oleh: Ahmad Bhaidawi, Pemerhati Politik Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here