Pemindahan Ibu Kota Belum Penuhi Syarat

0

PolitikToday-Pemerintah menyatakan belum mengambil kesimpulan terkait RUU Pemindahan Ibu Kota. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh konsultan.

“(Urgensi RUU Pemindahan Ibu Kota) saya tidak tahu. Nanti tergantung hasil Bappenas,” kata Luhut belum lama ini.

Luhut menuturkan Bappenas telah meminta bantuan konsultan untuk menghitung keuntungan dan kerugian pemindahan Ibu Kota, dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Atas dasar itu ia menyebut pemindahan Ibu Kota bukan sebuah keputusan asal.

Lebih lanjut, Luhut enggan berkomentar soal desakan DPR agar pemerintah membentuk RUU Pemindahan Ibu Kota akan memperlama proses pemindahan Ibu Kota. Ia hanya menegaskan pemerintah akan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam merealisasikan pemindahan Ibu Kota.

“Nanti kita lihat saja semua aturan mainnya. Kami tidak akan lari dari aturannya,” ujarnya.

Presiden Tetapkan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Presiden Joko Widodo telah memutuskan ibu kota baru negara terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemindahan ibu kota membutuhkan syarat-syarat termasuk payung hukumnya. Jokowi mengaku sudah berkirim surat kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet terkait rencana pemindahan ibu kota negara. 

Jokowi memahami pemindahan ibu kota negara termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR.

“Tadi pagi saya sudah berkirim surat kepada ketua DPR RI dengan dilampiri hasil kajian mengenai calon ibu kota baru,” kata Jokowi dalam konferensi pers, di Istana Negara, Jakarta.

Dasar Hukum antara Legislatif dan Eksekutif

Terpisah, anggota Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan dasar hukum pemindahan ibu kota harus merupakan kesepakatan legislatif dan eksekutif.

“Ya ada landasan hukum yang proper lah bahwa ini kemudian menjadi kesepakatan politik bagi eksekutif dan legislatif,” ujar Arsul di Hotel Bidakara, Jakarta.

Baca juga  Cuci Tangan Ala PAN Pasca Tersangkanya Zumi Zola

Arsul menuturkan pentingnya RUU itu agar pemindahan ibu kota tetap terlaksana meski terjadi pergantian DPR atau Presiden.

Meski belum ada keputusan soal RUU Pemindahan Ibu Kota, Arsul menuturkan pihaknya bersama partai koalisi tetap konsisten mendukung kebijakan Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota. 

Belum Penuhi Syarat

Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur belum memenuhi syarat legalitas. Seharusnya progres pemindahan ibu kota dilakukan berdasarkan undang-undang.

Namun, kata Riza, hingga kini pemerintah belum memberikan rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota.

“Aspek legalitas sampai saat ini belum terpenuhi, sampai saat ini juga belum. Kemudian aspek legalitas itu, harus pakai Undang-undang. Bukan rapat kabinet, itu pakai Undang-undang. Dan undang-undang dibentuk pemerintah dengan DPR. Ini RUU-nya seperti apa kita belum tahu,” kata Riza.

Politikus Partai Gerindra itu mengeluhkan Jokowi karena tak pernah melibatkan DPR untuk berkomunikasi atau berkonsultasi langsung terkait rencana tersebut. Padahal, kata dia, berbagai keputusan strategis harus dibicarakan dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

“Jangan sepihak eksekutif memutuskan. Harus sejak awal melibatkan legislatif dan melibatkan DPR dalam hal ini komisi II. Dan dalam hal ini tak ada sama sekali surat menyurat, melakukan pembahasan, RDP (rapat dengar pendapat) dan sebagainya,” terangnya.

(yt)



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here