Penetapan Cagub Papua Ditunda Seminggu

0
19
IBC Sebut 10 Pilkada Provinsi Sangat Rawan Tindak Pidana Korupsi
Pilkada

PolitikToday – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua belum menetapkan calon gubernur-calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) Pilkada Papua 2018 hingga Senin (12/2) petang. KPU setempat baru akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan Cagub-Cawagub Pilkada Papua pada Senin tengah malam.

Penundaan pleno tersebut terkait belum adanya rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) mengenai verifikasi dua syarat pencalonan di Pilkada Provinsi Papua. Adapun verifikasi yang dimaksud yakni soal verifikasi ijazah Cagub-Cawagub Papua dan verifikasi bukti sebagai warga asli Papua.

Barulah pada pukul 23.00 WIT diputuskan penetapan pasangan calon tetap peserta Pilkada Papua 2018 ditunda oleh KPU Papua hingga 20 Februari 2018.

“Syarat-syarat lain sudah dipenuhi semuanya. Hanya tinggal soal verifikasi dari MRP saja,” tegas Ketua KPU Papua Adam Arisoy.

Sebagaimana diketahui, untuk bisa mengikuti Pilkada di Papua, pasangan calon harus bisa menunjukkan surat keabsahan sebagai keturunan asli Papua. Surat keabsahan tersebut dikeluarkan oleh MRP.

Baca juga  Gerindra Tuding Perpres TKA Cara Licik Pemerintah Fasilitasi Pekerja Tiongkok

Meski sudah ditetapkan akan ditunda hingga 7 hari ke depan, dua bakal calon yang hadir, yaitu bakal calon gubernur Klemen Tinal (petahana) dan bakal calon gubernur John Wempi Wetipo sebagai penantang petahana, menyatakan tidak akan menandatangani berita acara.

“Lantaran tertundanya jadwal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan calon, melainkan disebabkan karena tarik menarik antara KPU, Pansus, dan MRP. Ini kan tidak ada sangkut paut dengan kami calon, karena itu kami pada dasarnya hanya ikut jadwal KPU saja,” kata Wempi dalam rapat pleno itu.

Sayangnya, MRP yang diwikili Wakil Ketua 1, Jimmy Mabel, mengaku, pihaknya tidak dapat memberikan hasilnya lantaran belum mendapatkan dokumen syarat pasangan calon dari KPU.

“MRP bekerja bukan sendiri, tapi harus ada persetujuan pimpinan dan anggota lainnya di dalam rapat pleno, dan kami mohon maaf, kami tidak dapat memberikan rekomendasi karena kami belum mendapatkan berkas dari DPRP, kami meminta KPU untuk memberikan kami waktu untuk melakukan verifikasi sebagaimana aturannya paling sedikit 7 hari,” kata Jimmy Mabel.

Baca juga  Luhut Bertemu Prabowo, Golkar Keluar Barisan Pendukung Jokowi?

Terkait penundaan itu, Bawaslu Papua meminta ketegasan dan kepastian KPU bahwa 7 hari penundaan tersebut tidak akan ada perubahan.

“Apakah waktu bisa dipastikan, mengingat yang terjadi antara Pansus, MRP, dan KPU. Apakah waktu 7 hari bisa clear? Kalau 7 hari ini tidak terlaksana maka ini akan dijadikan temuan untuk pidana pemilu Bawaslu,” kata ketua Bawaslu Papua Fegie F Wattimena dalam rapat pleno itu.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here