Pengakuan Sulman, Antara Hoaks dan Aib Kepolisian

0
Netralitas Polisi, ISeSS Tantang Periksa Kapolres Garut dan Pihak Terkait
Mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis.

Citra Kepolisian kian terpuruk di mata rakyat. Lembaga yang semestinya independen dan netral sebagai alat negara, tetapi malah kerap berpihak kepada kekuasaan. Skandal demi skandal mereka pertontonkan di depan keseharian kita dengan arogansi luar biasa. Para pelakunya berseliweran dan mencibir nurani publik yang sedang terluka.

Mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz memantik kontroversi dengan pengakuannya beberapa hari yang lalu. Sulman mengaku ia dan para kapolsek di Garut diperintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Sesuai prediksi banyak orang, pernyataan tersebut kemudian dicabut kembali oleh Sulman sehari berselang. Ia berdalih, berbicara seperti itu lantaran emosi karena dimutasi dari jabatan kapolsek menjadi Kanit Dakgar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Dalih Sulman tersebut terasa sangat dibuat-buat. Semua orang yakin, ia mendapat tekanan dari atasan di instansinya agar segera mencabut pernyataan. Sebab, instruksi guna memenangkan kandidat petahana itu merupakan aib lembaga yang tabu untuk diketahui publik.

Landasan berpikirnya sederhana. Anggaplah pernyataan Sulman sebelumnya adalah sebuah hoax atau kabar bohong, tentu Polri tidak akan mendiamkan begitu saja. Sulman mesti menjalani pemeriksaan, bahkan hukuman, lantaran dianggap telah melakukan pencemaran nama baik terhadap lembaga negara.

Tetapi kenyataannya, ketegangan antar Sulman dengan instansinya dibuat “damai” saja. Sulman menarik ucapan, seakan rahasia yang ia ungkapkan adalah kebohongan, sementara pejabat Polri bisa kembali tenang, karena persoalan tidak menjadi panjang.

Memang, bukan kali ini saja Korps Bhayangkara diduga turut bermain politik praktis dalam memenangkan Jokowi untuk berkuasa di periode kedua. Beberapa kejadian mengindikasikan keterlibatan oknum kepolisian dalam berpolitik. Baik itu mengkampanyekan petahana, maupun menyerang kandidat oposisi. Semua itu dilakukan dengan masif dan nyaris terang-terangan.

Baca juga  AHY: Secara Kesatria dan Lapang Dada Saya Terima Kekalahan di Pilkada

Kampanye Millenial Road Safety Festival (MRSF) misalnya. Sebuah kegiatan yang digelar Polri di Jawa Timur pada Minggu, 17 Maret 2019, menuai kontroversi. Acara yang semula digelar untuk mengurangi korban lalu lintas ini, disisipi aktivitas politik yang menguntungkan Jokowi.

Acara ini tidak hanya digelar di Jawa Timur, melainkan di beberapa daerah di Indonesia. Dan tidak sekali menuai kontroversi. Pada saat acara MRSF digelar Lapangan Renon, Denpasar, 17 Februari lalu, Gubernur Bali I Wayan Koster berkampanye mengajak massa yang datang untuk mendukung Jokowi. Ajakan itu juga menuai protes.

Belum tuntas urusan MSRF ini, sebuah video kontroversi menyeruak ke publik. Dalam video berdurasi 27 detik itu terlihat sejumlah warga tengah duduk berjajar di sebuah ruangan. Seseorang yang diduga polisi membacakan ucapan terima kasih kepada Jokowi atas bantuan sosial yang diterima warga. Pada akhir kalimat polisi dan warga meneriakan “Jokowi yes yes yes”.

Meski begitu, kejadian yang amat menggemparkan adalah isu bahwa institusi Polri membentuk pasukan buzzer pendukung Jokowi-Ma’ruf dengan menggunakan aplikasi android, Alumni Sambhar. Rumor ini diungkap salah satu akun Twitter anonim yang bernama @Opposite6890.

Akun itu menyebut polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi dari pusat hingga daerah. Induk buzzer itu bernama ‘Alumni Sambhar’ yang beralamat di Mabes Polri. Tudingan itu ia buktikan dengan menganalisis aplikasi APK SAMBHAR yang ternyata memang menggunakan alamat IP milik Polri.

Peristiwa lainnya adalah menyebarnya tangkapan layar yang diduga percakapan grup Whatsapp (WA) Polres Bima yang mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin. Dalam screenshot chat terdapat perintah dari seorang kapolres kepada para kapolsek untuk membantu memenangkan pasangan capres nomor urut 01. Polisi berpangkat AKBP dengan inisial EA itu menegaskan, para kapolsek akan dievaluasi jika di wilayahnya pasangan 01 kalah.

Baca juga  Monitor 3 Kader, Demokrat Ingin Akhiri Politik Bipolar

Inilah wajah negeri kita saat ini. Iklim demokrasi yang telah tertata dengan baik, yang dibangun bersusah payah oleh pemimpin terdahulu, hancur berantakan. Aturan ditafsirkan secara elitis, sesuai kehendak dan kepentingan politik penguasa. Instansi negara yang seharusnya netral justru ditunggangi untuk memuaskan hasrat berkuasa. Jika ini terus dibiarkan, binasa sudah peradaban. Karena nurani para pemimpin telah rusak. Itulah tragedi.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here