Penguasa Diduga Beking Kasus Korupsi, Jokowi Lupa Janji?

0
215
Presiden Jokowi menjabat tangan Ketua DPR Setya Novanto. (ant)

Kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik dengan tersangka Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov), mulai menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, menuding tindakan KPK memanggil kliennya inkonstitusional lantaran tanpa izin. Karena itu pihaknya akan meminta perlindungan ke Jokowi. Apakah “bantuan” dari Luhut Binsar Panjaitan, seperti dugaan banyak orang, sudah tidak sanggup menyelamatkan ketua umum Partai Golkar itu dari jeratan hukum, sehingga terpaksa meminta Jokowi turun tangan?

Kubu Setnov tidak terima saat KPK menetapkan status tersangka untuk kedua kalinya. Mereka meradang karena menilai langkah tersebut melanggar hukum. Pasalnya mereka sudah menang di sidang praperadilan. Itu pula alasannya, dua komisioner KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, dilaporkan ke polisi dengan tuduhan memalsukan surat dan menyalahgunakan wewenang.

Pembangkangan Setnov tidak hanya sampai di sana. Tiga kali dipanggil KPK, sebanyak itu pula ia mangkir dari pemeriksaan. Jika dulu alasannya sakit berat, sehingga mesti pura-pura menjalani perawatan intensif di rumah sakit, kini karena ia mengaku harus menjalankan tugas negara. Panggilan KPK tak pernah ia hiraukan. Contoh buruk penegakan hukum dari seorang pimpinan lembaga tinggi negara.

Pihak Setnov berdalih, pemanggilan KPK itu inkonstitusional karena tidak ada izin dari Presiden. Padahal, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah angkat bicara. Pemeriksaan KPK terhadap pejabat negara tidak harus izin presiden. Beda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kalau pemeriksaan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, baru izin itu diperlukan.

Baca juga  JK: Beda dengan Polisi, KPK Tak Perlu Izin Presiden Periksa Setnov

Tetapi Setnov tetap enggan bersikap kooperatif. Ia lagi-lagi menunjukkan diri sebagai orang yang berkuasa di negeri ini. Bertahun-tahun lamanya ia tidak pernah bisa tersentuh hukum, meski berulang kali menjadi tersangka dalam sejumlah kasus. Namun ia selalu bisa melenggang bebas. Ada rumor yang menyebut, rahasia di balik “kehebatan” Setnov itu karena ia dibeking oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Bukan rahasia umum jika kedua politikus dari partai beringin itu berkawan dekat. Saat Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali, Mei 2016 lalu, Luhut menjadi tim sukses Setnov untuk mendapatkan kursi ketua umum. Kemudian saat Setnov dirawat, karena menjadi tersangka KPK, Luhut pula orang pertama yang menjenguknya. Bahkan dalam Rampinas Golkar Mei 2017, Luhut meminta para kader Golkar tak usah pusing dengan kasus yang menjerat ketum mereka, karena menurutnya KPK sudah ada yang “urus”.

Jika sudah begini, bagaimana hukum bisa tegak berdiri, jika para penguasa berkomplot dan berkolusi dalam perbuatan-perbuatan korupsi. Hukum berlaku tebang pilih. Tidak ada lagi equality before the law. Pedang hukum hanya mampu menebas leher para oposisi, sementara bagi kroni-kroni penguasa, mereka dibiarkan berbuat seenaknya. Inilah model penegakan hukum dan demokrasi di rezim Jokowi.

Baca juga  Putusan MK Soal Aliran Kepercayaan Dinilai Akan Membuat Kegaduhan

Saat kampanye pemilihan presiden pada 2014 lalu, Jokowi pernah berjanji akan komitmen memberantas korupsi. Ia akan memperkuat KPK dan menambah penyidiknya hingga 10 kali lipat. Tetapi apa yang terjadi? Saat lembaga antirasuah itu digembosi oleh parpol-parpol koalisi pemerintah di Senayan, ia diam seribu bahasa. Malah parpol oposisi dan mereka yang berada di luar kekuasaan yang tampak peduli terhadap upaya pelemahan KPK itu. Sedangkan Jokowi lupa janji.

Sekarang, rakyat Indonesia hanya bisa menunggu akhir dari kasus Setnov ini. Jika ia kembali selamat karena “dibantu” tangan-tangan kekuasaan, seperti pada kasus “Papa Minta Saham”, maka jelas sudah Jokowi tak berpihak terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi kalau sampai komisioner KPK dikriminalisasi dan lembaganya digembosi, lantaran mengusut kerugian negara Rp2,3 triliun di korupsi KTP-e, yang melibatkan para politikus dari parpol pro-penguasa. Apabila ini terjadi, maka rakyat Indonesia tak akan mentoleransi lagi. Mereka akan menghukum Jokowi dan kroni-kroni di Pemilu 2019 nanti.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here