Perebutan Kursi Ketua MPR, Kontestasi Tidak Sehat

0
Perebutan Kursi Ketua MPR, Kontestasi Tidak Sehat
Gedung DPD/DPR/MPR Ri Senayan Jakarta

Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi milik Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin untuk lima tahun kedepan. Penetapan berdasarkan keputusan KPU dan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan dengan dasar pilihan terbanyak masyarakat Indonesia.

Untuk menjalankan pemerintahan maka dibutuhkan wakil rakyat untuk melakukan pegawasan, dan mengevaluasi pemerintahan untuk tidak keluar dari jalur semestinya. Dan wakil rakyat telah dipilih dan akan ditetapkan dan dilantik untuk melaksanakan janji politik ketika kampenye.

Menjelang pelantikan ini ada yang belum selesai diantara partai pemenang dari Koalisi Indonesia Kerja. Ditambah dengan wacana masuknya parpol baru di koalisi Jokowi tak hanya gaduh soal posisi menteri di kabinet. Namun juga kegaduhan di parlemen yaitu pengisian kursi pimpinan DPR dan MPR.

Pimpinan MPR itu sebagaimana aturan UU MD3, dipilih berdasarkan sistem paket yang diajukan oleh anggota DPR dan DPD. Dimana komposisi MPR terdiri dari 5 orang, 4 kursi adalah milik anggota DPR dari parpol dan 1 dari anggota DPD.

Jauh sebelum pelantikan anggota DPR dan DPD, Ketum PKB Muhaimin Iskandar telah memastikan untuk dirinya kursi pimpinan MPR di periode 2019-2024. Beberapa langkah telah dilakukan oleh Cak Imin untuk menutup adanya kontestasi sehat dalam perebutan ketua MPR.

Hal ini guna mengamankan PKB untuk tidak disalip oleh partai sesama koalisi dan oposisi. Cak imin menggiring opini bahwa partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf telah solid dengan menjadi mayoritas di parlemen.

Cak Imin dengan lantang menyatakan “Kalau untuk pimpinan MPR kayaknya sudah tertutup ya. Karena koalisi solid. Soal nanti siapa ketua MPR itu sedang proses.” Saat berada di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2019).

Pemusatan satu paket dan upaya aklamasi untuk pimpinan MPR menjadi kerja politik dan lobi PKB dalam internal parpol Koalisi Indonesia Kerja yang dilakukan oleh Cak Imin dan politisi PKB.

Baca juga  Cak Imin Akui Bahas Kabinet Saat Sambangi Kediaman Ma'ruf

Argument yang dibangun untuk mengunci kursi ketua MPR adalah penguatan kebangsaan. Dan PKB dengan Cak Imin sebagai lokomotif berada pada hal tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Jazilul menegaskan, “PKB memandang bahwa posisi MPR ini strategis untuk penguatan kebangsaan,”

Untuk mengamankan hal ini Cak Imin ini mengatakan, bila nantinya ada partai-partai dari oposisi yang bergabung ke pemerintahan, masih terbuka untuk duduk dalam kabinet ataupun lembaga lainnya. Namun, tidak untuk posisi ketua MPR. Sebab posisi menteri adalah hak progratif dari Presiden, dan lembaga lainnya adalah hasil lobi dengan DPR.

Untuk mendukung hal ini, peran Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin menjadi pengunci PKB dan Cak Imin untuk menjadi ketua MPR dengan paket aklamasi. Hal ini telah menjadi kesepakatan saat keduanya mengadakan pertemuan di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Bila lobi-lobi politik dan pengiringan munculnya satu paket pemilihan pimpinan MPR RI dengan Cak Imin dari PKB terjadi. Hal ini menjadi preseden buruk dalam kontestasi sehat antara wakil rakyat yang menyandang aspirasi rakyat.

Dimana perbaikan citra wakil rakyat dan MPR dicoreng dengan kontestasi pemilihan pimpinan MPR yang diatur berdasarkan kepentingan sempit golongan dengan menyandera dengan kontestasi tidak sehat.

Semestinya, pemilihan pimpinan MPR mampu menjadi pertanda baik, bahwa wakil rakyat menjadi teladan dalam kontestasi sehat dan bermartabat dalam demokrasi.

Oleh: Anwar Sidi Mubit, Pengamat Politik dan Demokrasi Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here