Perludem Minta KPK Lanjutkan Proses Hukum Terhadap Peserta Pilkada

0
Perludem Minta KPK Lanjutkan Proses Hukum Terhadap Peserta Pilkada

PolitikToday – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, permintaan Menkopolhukam Wiranto yang meminta KPK untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tidak perlu disampaikan kepada publik. Titi menyebutkan, pernyataan tersebut justru tidak memperlihatkan sinergi yang positif dari proses pelaksanaan Pilkada dengan proses penegakan hukum, khususnya penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK.

“Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi justru mesti segera dilakukan, agar pemilih tidak terjerembab pada pilihan calon kepala daerah yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi,” kata Titi Angraini, Selasa (14/3).

Ia menambahkan, proses penegakan hukum adalah sesuatu yang harus terus dijalankan oleh KPK, tanpa perlu menunda, di tengah proses pelaksanaan pilkada.

Baca juga  Ketua KPK: UU Tipikor Mendesak Untuk Direvisi

Perludem, lebih jauh disampaikan Titi menilai proses penegakan hukum adalah sesuatu yang mesti terus dilaksanakan, sebagaimana proses pro-justitia

Menurutnya, adanya potensi gangguan keamanan jika calon kepala daerah diproses saat terindikasi melakukan tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang tidak bisa dibenturkan.

KPK, lanjut Titi, melakukan langkah hukum guna menyelamatkan pemilih dari calon kepala daerah yang berprilaku koruptif. “Sedangkan potensi gangguan keamanan, aparat keamananlah yang seharusnya bertanggung jawab dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ” tukasnya.

Perludem, tambahnya mendorong aparat KPK untuk terus melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi, sesuai dengan bukti, dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Baca juga  Lanjutkan Penyelidikan Kasus Meikarta, KPK Periksa Dua Orang Legislator

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here