Persekusi Marak, Negara Jangan Tinggal Diam

0
64
Jangan Diam Terhadap Persekusi

Peristiwa persekusi yang menimpa Ustad Somad dalam rangkaian safari dakwahnya di Bali beberapa waktu lalu adalah satu dari sekian banyak kasus persekusi yang terjadi sepanjang tahun ini. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mencatat sepanjang tahun 2017 telah terjadi 47 kasus persekusi.

Peristiwa persekusi yang menimpa Ustad Somad dalam rangkaian safari dakwahnya di Bali beberapa waktu lalu adalah satu dari sekian banyak kasus persekusi yang terjadi sepanjang tahun ini. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mencatat sepanjang tahun 2017 telah terjadi 47 kasus persekusi.

Dalam catatan Bareskrim, setelah pencarian informasi, ditemukan indikasi bahwa persekusi sebenarnya diboncengi pula oleh kepentingan politik. Hal ini berkaitan pula dengan Pilkada, khususnya di DKI Jakarta waktu lalu. Imbasnya, dari peristiwa tersebut persekusi terus meningkat.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) juga membenarkan hal tersebut dengan menduga adanya kaitan dengan kasus penistaan agama yang menimpa Ahok. Pasalnya, selama masa hangatnya Pilkada DKI, yaitu dari Januari hingga Mei, terdapat lebih dari 60 kasus persekusi.

“Makin lama angkanya makin meningkat dan membesar jangkauannya. Angka tersebut paralel dengan politik nasional, pemicunya yaitu keputusan Ahok,” kata Anggota SAFEnet, Damar Julianto, Minggu (4/6).

Target persekusi adalah mereka yang dianggap menyinggung isu SARA di media sosial. Massa diinstruksikan untuk memburu dan mengintimidasi melalui sosial media atau secara langsung. Kemudian target dipaksa membuat permintaan maaf secara tertulis dan diviralkan di media sosial. Tak jarang pula kemudian digiring ke kepolisian untuk dipidanakan.

Berkaca pada angka persekusi yang meningkat, Damar juga tak takut mengatakan bahwa Indonesia tengah darurat persekusi. Ini juga merujuk pada tren persekusi yang tidak hanya berada di Jakarta ketika momentum Pilkada.

“Trennya meningkat. Selain jumlahnya, sebarannya terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sudah saatnya lonceng darurat persekusi dibunyikan. Tak hanya untuk Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia,” kata Damar.

Persekusi di Media Sosial

Peristiwa persekusi yang marak sepanjang tahun ini juga beredar luas di jagat dunia maya. Sosial media juga menjadi faktor penyebab angka persekusi terus meningkat seiring dengan hangatnya konstelasi politik di Pilkada DKI.

Baca juga  Mobil Luhut Digeledah BSSN, Wasekjen DPP Demokrat: Ada Pertarungan di Antara Elit Istana?

Direktur Direktorat Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Fadil Imran mengakui maraknya persekusi dipengaruhi oleh media sosial. “Fenomena persekusi pada awal tahun luar biasa. Ada sebanyak 47 kasus persekusi. Ini antara lain dampak media sosial,” ungkap Fadil, Selasa (17/10).

Selain menjadi faktor penyebab, media sosial ternyata bisa menjadi sarang berlangsungnya persekusi itu sendiri. Dalam catatan SAFEnet terdapat 59 kasus persekusi dengan target utamanya adalah warganet di Facebook.

SAFEnet juga membebarkan beberapa tahapan persekusi yang dilakukan di media sosial. Pertama, menentukan target di media sosoial. Setelah itu menyerukan atau menghimbau untuk memburu target. Kemudian setelah target didapatkan dilakukan intimidasi dan penggerudukan. Lalu, diminta pertanggungjawaban dengan meminta permohonan maaf dan diviralkan di media sosial. Jika masih belum cukup, korban persekusi bisa diperkarakan secara hukum.

Beberapa korban persekusi di media sosial di antaranya adalah Indri Soraya, dr. Fiera Lovita, Aking Saputra, dan PMA. Keempatnya menjadi korban setelah postingannya di dunia maya dianggap menyinggung salah satu pemimpin ormas.

Persekusi di media sosial dapat dihindari jika warganet mampu bijak dalam penggunaannya. Pengamat media sosial dan ITE, Heru Sutadi mengatakan, munculnya persekusi tak lepas dari cara pengguna memanfaatkan media sosial itu sendiri.

Untuk itu, Heru mengimbau warganet untuk bijak dan bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang sensitif, sehingga tidak memperkeruh suasana. Warganet juga harus mampu melihat dampak positif atau negatifnya di media sosial.

“Saya pikir semua harus menahan diri untuk tidak membuat sesuatu yang makin memperkeruh suasana. Kalaupun memang harus menulis seseorang misalnya hal yang baik. Tapi kalau harus mengkritik, kritiklah secara positif,” kata Heru, Jumat (2/6).

Negara Jangan Tinggal Diam

Aksi persekusi yang marak belakangan ini berdampak pada rusaknya demokrasi dan sistem hukum Indonesia. Hal tersebut juga diperparah dengan penindakan yang minimalis dari aparat hukum.

Baca juga  KPK: Sikap MK Tidak Konsisten

“Orang jadi mudah dan merasa legal saja melakukan persekusi baik di media sosial maupun langsung,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Minggu (4/6).

Senada dengan Ray, Koordinator Kontras, Yati Andriyani mengatakan, pemerintah harus memperhatikan angka persekusi yang terus meningkat. Selain itu, ia meminta pemerintah juga tidak turut ambil bagian dalam memprovokasi aksi persekusi.

“Kontras meminta pemerintah agar tidak menggunakan bahasa yang memprovokasi sehingga menjadi alasan pembenaran bagi negara atau kelompok non-negara untuk tindakan main hakim sendiri. Pemerintah harus bisa memerangi persekusi melalui pencabutan peraturan yang diskriminatif,” kata Yani, Kamis (15/6).

Dalam catatan Kontras, kasus persekusi yang ramai belakangan sebetulnya merupakan keberulangan. Seperti hasil pemantauan KontraS selama dua tahun terakhir, pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan meningkat. Pada 2015, berjumlah 238 kasus, sedangkan pada 2016 menjadi 342 kasus.

Kontras juga menilai ketidaktegasan atau ketidakhadiran Negara dalam hal ini aparat penegak hukum, juga menjadi salah satu munculnya tindakan – tidakan persekusi yang dilakukan oleh kelompok – kelompok intoleransi. Oleh karena itu menurut KOntras, aktor – aktor keamanan dalam hal ini Polri harus melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku – pelakunya.

Ketegasan proses penegakan hukum ini tidak hanya terbatas terhadap para pelaku – pelaku di lapangan saja, tindakan tegas dalam konteks penegakan hukum juga harus dilakukan terhadap aktor – aktor yang melakukan ajakan, anjuran atau perintah untuk melakukan tindakan persekusi, tidak terkecuali anjuran tersebut disampaikan atau diperintahakan oleh aktor – aktor negara sekalipun. (ka)

Baca juga Liputan Khusus terkait “Kinerja Polisi yang Belum Tuntas Sepanjang 2017”

  1. Makar, Sebuah Alat untuk Bungkam Si Tukang Kritik
  2. Persekusi Marak, Negara Jangan Tinggal Diam
  3. Persekusi Mainan Siapa?
  4. Mempertanyakan Independensi Polisi di Tahun 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here