Persoalan DPT Kapan Selesainya?

0
1231
Persoalan DPT Kapan Selesainya?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja mengesahkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berhak menggunakan hak konstitusionalnya dalam ajang dan perhelatan demokrasi tahun depan. Setidaknya, penyelenggara pemilu itu telah mengumumkan sebanyak 187 juta pemilih telah terdaftar dan berhak menjadi pemilih di ratusan ribu TPS yang tersebar di seluruh tanah air.

Namun, jumlah pemilih yang ditetapkan itu justru mendapat tanggapan dari koalisi pendukung Prabowo – Sandiaga Uno. Mereka memprotes penetapan itu karena menduga telah terjadi pengelembungan jumlah pemilih dan adanya pemilih ganda yang diduga akan menguntungkan calon tertentu.

Tentu persoalan DPT ini bukan sekali ini saja terjadi. Anehnya setiap pelaksanaan Pemilu/Pilpres dan bahkan Pilkada, persoalan DPT menjadi bahasan rutin yang tak pernah bisa diselesaikan.

Jadi jika kali ini, koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno menolak DPT dan mengungkaplan klaim serta temuan mereka terhadap adanya 25 juta pemilih ganda, rasanya klaim ini adalah yang kesekian kali dilakukan oleh partaoi politik menjelang pemilu.

Sebenarnya urusan ini mudah diurai. Pengamat Hukum Refly Harun pernah mengatakan bahwa jika KPU mau membuat daftar pemilih, basis data yang bisa dipakai adalah data kependudukan yang sudah berbasis elektronik. Artinya, KPU bisa menetapkan jumlah pemilih berdasarkan KTP yang sudah canggih. Namun entah kenapa, hal itu tak kunjung bisa menyelesaikan masalah.

Baca juga  Keterlibatan Lembaga Kian Terkuak, Golkar di Ambang Penghakiman?

Disisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengklaim telah menemukan hampir tiga juta pemilih ganda di DPT yang tengah diperbaiki itu. Temuan itu, sebagaimana dikatakan Ketua Bawaslu, ditemukan di 429 Kabupaten/Kota yang disisir berdasarkan data kependudukan. Nah, artinya kecurigaan koalisi Prabowo – Sandi tentu saja berdasar dan harus ditindaklanjuti.

Saya berpikir, hal ini tidak hanya menjadi persoalan bagi empat partai pendukung Prabowo saja, namun juga menjadi tugas bersama semua partai politik. Tokh, jika temuan ini benar, maka yang rugi bukan cuma Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN semata, namun juga koalisi pendukung Jokowi.

Temuan hampir tiga juga pemilih ganda itu juga semakin pelik dengan adanya temuan ceceran KTP elektroni yang terjadi beberapa waktu lalu di Bogor dan Serang. Tentu hal ini semakin memperumit masalah.

Bawaslu dan KPU dituntut bekerja keras menyelesaikan ini. Namun partai politik juga tidak boleh tinggal diam. Meski Bawaslu mengaku akan segera berkoordinasi dengan KPU, namun pencermatan bersama juga dilakukan bersama partai politik, agar masalah ini tidak sekedar menjadi ritual lima tahunan yang itu ke itu saja tanpa ada penyelesaian kongkrit.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus bisa menyelesaikan dan menjawab tantangan ini sekaligus mampu membuktikan bahwa data yang sudah mereka keluarkan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak asal-asalan.

Baca juga  Hoaks “Raja” Jokowi, Perlukah Hasto dan PDIP Minta Maaf?

Kita tahu bahwa persoalan Daftar Pemilih Tetap ini masih setia menjadi masalah yang mengiringi pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pilkada. Padahal, jika mau rajin saja, aturan untuk itu sudah ada dan ditetapkan sebagai acuan untuk pemutakhiran daftar pemilih.

Aturan itu antara lain menyebutkan dalam penetapan DPT untuk pemilu yang akan datang, maka DPT pemilihan umum sebelumnya harus menjadi acuan dan sumber pemutakhiran data pemilih. Dengan kata lain, penyusunan penyusunan DPT dapat berjalan secara berkesinambungan karena menggunakan data pemilih yang dihasilkan oleh KPU dan berbasis DP4 dari data kependudukan.

Jadi, tentu tidak susah bukan, jika mau melakukannya. Sebab sebuah pemilu yang jujur dan adil serta bersih akan tercapai jika dari hulunya sudah bersih juga. Jangan harap pemilu akan berlangsung demokratis jika dari awal sudah berkecamuk.

Salam
Oleh Rhoma Irama Sutan Nan Bungsu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here