Pihak yang Menyerang Jokowi Diamankan, Giliran Nyerang SBY Dibiarkan

0
71

Baru direzim ini pihak kepolisian terkesan responsif dan represif. Setiap orang maupun kelompok yang berseberangan dengan pemerintah maupun kebijakannya dituduh makar, anarkis, sumbu pendek, dan sebagainya. Jadi wajar, hari ini jarang sekali kita mendengar ada aksi massa, demonstrasi yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Secara realitasnya, kehidupan masyarakat terus terhimpit beban ekonomi. Buktinya ekonomi masyarakat terus melemah, daya beli menurun. Tapi semua hanya bisa diam, karena jika berbeda haluan, maka siap-siaplah bui menanti.

Polisi sangat responsif menyikapi laporan yang ditujukan kepada lawan politik Jokowi. Lihat saja laporan yang dialamatkan kepada HRS. Dibanyak daerah laporan terkait HRS disikapi secara cepat dan tanggap. Marwah presiden dijadikan berhala yang tidak boleh dihina ataupun dilecehkan.

Selain HRS, ada lagi beberapa aktivis 212 yang juga diciduk karena tuduhan makar. Aneh bin ajaib memang. Orang-orang yang dibilang makar tersebut tidak jelas bagaimana proses peradilannya hingga hari ini. Sementara labeling telah lebih dulu melekat pada diri mereka. Inilah peradilan opini yang dibangun pada rezim ini. Pokoknya ditetapkan dulu, dibiarkan menggelinding, masyarakat yang menilai, diam dan sewaktu-waktu dibutuhkan isu, maka diangkat kembali kasusnya.

Beda dengan pemilik rezim, Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah membangun demokrasi pasca tercabik-cabik ole orde baru sepertinya anak tiri bagi pihak kepolisian. Beberapa kali aduan SBY kepada pihak kepolisian seakan menutup mata dan menutup telinga. Tidak digubris dan ditindaklanjuti.

Baca juga  KPK: Kami Tak Tunduk pada Pasal Imunitas Anggota DPR di UU MD3

Ini tentu menjadi sesuatu yang tidak elok untuk dilihat. SBY pernah melaporkan Antasari Azhar kepihak kepolisian. Antasari dilaporkan karena fitnahnya kepada SBY terkait aktor kriminalisasi atas dirinya. Laporan SBY tersebut sampai hari ini tidak jelas bagaimana tindak lanjutnya.

Tudingan tendesius Antasari itu terkesan hanya untuk menyerang SBY dan keluarga. Terindikasi pada saat itu arah tudingan tersebut hanya untuk menjatuhkan elektabilitas Partai Demokrat dan AHY yang sedang berkontestasi di Pilgub DKI. Setelah AHY kalah, Antasari pun menghilang dan laporan SBY tidak pernah ditindaklanjuti.

Bahkan seorang mantan kepala negara difitnah ingin membom istana negara. Rumahnya pun digeruduk oleh segeromolan pasukan nasi bungkus (panasbung) yang diduga digerakkan oleh salah seorang politisi merah. Penggerudukan yang tidak mempunyai surat izin dari pihak kepolisian itu luput dari penanganan polisi.

Memasuki tahun politik, SBY kembali diserang fitnah yang menyeret namanya dalam kasus KTP-el. SBY dituding oleh Firman Wijaya sebagai aktor yang harus bertanggung jawab atas proyek yang merugikan negara tersebut. Hal ini tentunya membuat SBY berang, dan kembali melaporkan kuasa hukum Setya Novanto tersebut kepada pihak kepolisian.

Baca juga  Puluhan Profesor dan Guru Besar Desak Ketua MK Mengundurkan Diri

Saya sendiri agak sangsi laporan tersebut akan ditindak lanjuti, menimbang laporan-laporan SBY sebelumnya sampai hari ini tidak jelas hulu dan hilirnya. Dibiarkan lenyap begitu saja menggelinding entah kemana.

Miris memang. Seorang SBY diperlakukan sebagai anak tiri di negerinya sendiri. Sepuluh tahun ia membangun negeri ini seakan tiada arti. SBY sepertinya dijadikan musuh bersama oleh lawan politiknya.

Bukan berarti dia sebagai sebagai mantan presiden harus didahulukan. Tapi setidaknya, pihak kepolisian harus adil dan proporsional menangani hukum, sekalipun SBY hari ini hanyalah seorang warga negara biasa. Jangan terkesan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Hukum harusnya menjadi panglima untuk kebenaran. Bukan malah menggadaikan diri untuk kepentingan politik kekuasaan.

Oleh: Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here