Pilkada Serentak dalam Bayang bayang Politik Identitas?

0

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak akan segera memasuki tahapan awalnya. Menurut rencana, Pilkada serentak 2020 akan digelar pada 23 September tahun depan dan melibatkan sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Beberapa waktu lalu saya sempat menuliskan bahwa pelaksanana pemilihan umum atau juga Pilkada merupakan esensi demokrasi yang secara teknis sebagai alat perjuangan rakyat memilih kandidat yang sesuai dengan hati dan nurani secara utuh. Pemilihan umum bak itu Pemilihan Legislatif, Presiden/Wakil Presiden atau juga Pilkada merupakan hari penghakiman bagi para kandidat yang berstatus petahana.

Tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi yang kita jalani saat ini acap kali dimaknai oleh sebagian besar kalangan masyarakat sebagai wadah merebut kekuasaan untuk kepentingan rakyat secara proprosional. Pesta demokrasi baru difahami sebatas pada proses sirkulasi kepemimpinan semata namun belum menyentuh pada kisi kisi yang paling dalam yaitu hak untuk memilih pemimpin yang diyakini mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Parahnya lagi, demokrasi yang kita agungkan itu membuat kita malah terjebak dalam politik identitas yang mana pilihan di bilik suara lebih ditentukan oleh kesamaan kultur, agama, ideologi atau yang selama ini dienal sebagai politik SARA.

Pemilih dalam pandangan saya belum menunjukkan kedewasaan berpolitik yang didasari pada kesukaan akan visi dan misi atau program kerja calon kepala daerah yang bertanding.

Lalu, dosakah politik identitas ?, ataukah politik identitas itu sebuah kekeliruan dalam berdemokrasi?, sekarang mari kita bahas.

Pada dasarnya, politik identitas tidaklah dilarang. Tokh pemilih memiliki haknya untuk menentukan sikap di bilik suara. Namun dosa terbesar dari kasus ini tentulah (menurut saya) menjadi kesalahan para elit yang tidak bisa memberikan pendidikan dan pencerahan politik kepada pemilih.

Baca juga  SBY Selalu Dihati, AHY & TGB Paling Dinanti

Politik kita selama ini juga terjebak dalam demokrasi kuantitatif tanpa sedikitpun menyentuh hal substansial. Politik kita adalah adu banyak banyakan tanpa isi yang berkualitas.

Sialnya lagi, para elit politik cenderung mempertahankan status quo dengan mengedepankan isu isu sektarian berdasarkan adu banyak banyakan itu daripada capaian kinerja dan janji kampanya yang logis. Saya akan membahasakan bahwa bahwa politik identitas adalah kemunduran dalam alam demokrasi yang seharusnya sudah dilewati pada masa masa awal demokrasi bebas dan terbuka pada Pilkada sejak lima belas tahun yang lalu.

Disayangkan pula, berkembangnya politik identitas ini juga tidak dilerai oleh media. Media massa, baik media mainstream, maupun media sosial cenderung menjadi kanal bagi tumbuh kembangnya politik ini. Politik identitis adalah kejahatan demokrasi yang sengaja di bangun oleh aktor politik yang mempunyai hubungan kepentingan dan dianggap baik oleh masyarakat.

Politik identitas semestinya tidak terjadi karena merupakan bentuk Turn Back terhadap tujuan demokrasi yang sesungguhnya. Sikap pemiluhan yang patut disayangkan karena akhirnya berbuntut pada konflik yang awalnya hanyalah kontra pendapat belaka yang tidak diselesaikan dengan bijak dan dewasa.

Karena itu kita mesti menyepakati bahwa politik identitas haruslah kita minimalisir sebagai bentuk cara berpolitik. Ini mesti dilakukan, karena dimasa depan kita harus mengedepankan ide dan gagasan sebagai produk politik.

Pilkada dalam Bayang Bayang Politik Identitas.

Memasuki masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 silam, Kementrian Dalam Negeri dan DPR RI mensahkan UU Pilkada yang mengembalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dari sistim langsung ke sistim perwakilan (Dipilih oleh anggota DPRD). Namun UU yang sudah disahkan itu ditolak sebagian besar kalangan sehingga SBY harus mengeluarkan Perppu guna membatalkan UU tersebut.

Baca juga  Amien Rais Curiga Niat Jokowi Ingin Daur Ulang Film PKI

Artinya, pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung dan rakyat kembali berdaulat. Disatu sisi hal itu tentu baik, namun disisi lain berkaca pada hasil dan kualitas Pilkada tentu kita tahu sama tahu.

Ada kekhawatiran bahwa dengan pendeknya rentang waktu pelaksanaan Pilpres yang “berdarah darah” dengan pelaksanaan Pilkada yang hanya berjarak setahun, Pilkada tahun depan akan terasa tidak jauh beda dengan pelaksanaan Pilpres yang dipenuhi persoalan termasuk penggunaan isu SARA dalam Pilkada.

Pemerintah dan segenap partai politik serta kandidat yang akan bersaing tentulah memiliki kewajiban untuk mengakhiri konflik politik bernuansa SARA ini secepatnya. Sebab, jika tidak, ancaman perpecahan yang sudah lama diprediksi akan semakin dekat dirasakan dan dialami.

Karena itu, diperlukan pemikiran yang jernih dan duduk bersama antar sesama pemangku kepentingan guna mengakhiri konflik ini secepatnya. Partai Politik, DPR RI, Pemerintah bertanggung jawab serta dibantu oleh masyarakat atau koalisi masyarakat sipil untuk mengedukasi masyarakat agar politik dan demokrasi kita tidak terjebak dalam adu banyak dan adu massa tanpa isi yang berkualitas.

Oleh Burhanuddin Khusairi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here