Pimpinan DPR Tolak Larangan Kampanye Politik di Rumah Ibadah

0
2857
Pimpinan DPR Tolak Larangan Kampanye Politik di Rumah Ibadah
Wakil Ketua DPR Fadli Zon

PolitikToday – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon tak sepakat dengan surat edaran Kementerian Agama terkait larangan menyisipi pengajian atau ceramah dengan unsur politik.

“Ini konyol, masa ceramah diatur-atur. Kalau begitu namanya intervensi yang terlalu jauh terhadap materi ceramah. Ini kan Menteri (Menag) banyak kerjaannya, jangan dipatok ceramah gak boleh berpolitik,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).

Fadli menilai larangan Kementerian Agama itu konyol karena tidak ada sisi kehidupan yang lepas dari politik.

“Mana sih yang dalam hidup ini yang gak berpolitik, politik semua, kalau sekedar buat imbauan sih gak masalah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli juga menghimbau publik untuk tidak alergi dengan politik identitas. Menurut penilaiannya politik identitas tidak masalah selama tidak menyerang identitas lainnya.

“Menurut saya itu tidak memecah belah, itu sah saja. Contoh nya masyarakat Bali konfigurasinya agama Hindu ya wajar-wajar saja kan?” imbuhnya.

Baca juga  Rupiah Sentuh Rp14.656 per Dolar AS, Ketua DPR Minta Pemerintah Serius

Karena itu, Fadli menolak penggunaan jargon Bhineka Tunggal Ika namun dijadikan alat untuk membatasi politik identitas.

“Kalau kita mau dewasa kita jangan pura -pura bhinneka tunggal ika, bhineka tunggal Ika itu kenyataan, suatu keniscayaan,” ujar Fadli Zon.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyoroti tempat ibadah yang kerap dijadikan kampanye politik lewat dakwah sehingga memicu perpecahan. Padahal, agama menjadi salah satu faktor yang merekatkan kehidupan masyarakat agar tetap rukun dan damai.

Karena itu Kemenag terus melakukan sosialisasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dan bekerja sama dengan FKUB untuk terus menjaga tempat ibadah masing-masing.

“Rumah ibadah kita jaga kesuciannya jangan sampai digunakan oleh pihak yang terbatas pengetahuannya atau memang ada maksud tertentu untuk membenturkan antarumat beragama yang memang tidak sama keyakinannya ini dengan kendaraan politik dengan cara mempolitisasi nilai agama,” jelasnya.

Baca juga  Gandeng Ma’ruf Amin, Strategi Jokowi Dinilai Ancam Hak-hak Minoritas

Himbauan ini tidak hanya berlaku bagi penceramah dan pengelola tempat ibada, tetapi juga masyarakat secara umum. Sehingga pengelola tempat ibadah juga sebaiknya menindak oknum penceramah yang isi ceramahnya mengadu domba, menebar fitnah, dan memprovokasi masyarakat menemukan.

“Jadi seruan itu tidak hanya bagi para penceramah, bagi para pengelola tempat ibadah itu tapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat hendaknya juga berpartisipasi proaktif,” pungkasnya.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here