PKI vs Khilafah, Perang Fitnah di Negeri yang Terbelah

0
Kekonyolan Rezim Klaim yang Jadi Olok-Olok Negeri Tetangga
Calon Presiden Joko Widodo berorasi dalam acara Parahyangan Bersatu yang juga menjadi ajang silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan relawan Balad Jokowi di Aula Villa Istana Bunga, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/3/2019). Dalam kesempatan itu capres nomor 01 itu mengajak seluruh relawan untuk memerangi kabar bohong atau hoaks. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Bangsa ini seperti sedang menggali kuburnya sendiri. Dan, saat-saat penguburan itu tinggal menunggu hitungan hari. Kenapa? Karena kebersamaan tidak lagi mendapat tempat di negeri ini. Lihat saja, di tingkat atas para pemimpin kian sulit untuk disatukan. Sementara mereka yang tengah berkuasa tidak ingin merangkul. Sikap mereka yang anti kritik, semakin membuat perpecahan di tengah masyarakat.

Siapa yang akan menyangka, rakyat yang telah hidup damai bertahun-tahun dalam pelukan reformasi, menjadi terbelah, hanya karena hasrat berkuasa para pemimpinnya. Hampir setiap hari, di media sosial, terjadi perang kata-kata, bahkan tidak jarang sudah menjurus kepada fitnah dengan menyebarkan berita bohong atau hoax.

Jika ditarik benang merahnya, pertarungan opini di medsos melibatkan dua kelompok besar, mereka yang pro-pemerintah dan yang anti-pemerintah. Kedua kelompok saling mengklaim kebenaran. Namun sayang, kedua kelompok juga sama-sama tidak menabukan serangan yang bersifat fitnah dan hoax.

Pemerintah sudah berupaya mengantisipasi hal ini, dan mengancam akan menindak tegas para penyebar hoax. Beberapa media online dan akun-akun medsos sudah bertumbangan. Sayangnya lagi, hampir semua media dan akun yang dibredel itu berasal dari golongan yang anti. Hanya pengkritik yang dibungkam, sementara para pemuji dibiarkan leluasa berbuat seenaknya. Jelas hal ini tidak meredakan ketegangan, malah semangat perlawanan menjadi kian menguat.

Melihat kondisi seperti ini, ketika Negara sudah berada pada periode peradaban terendah dalam sejarah bangsa, para tokoh hadir bersuara. Salah satunya Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun ia membangun Negara ini menjadi bangsa demokrasi yang disegani, namun hanya selang dua tahun sudah berada di ambang pertikaian saudara.

Bukan hal yang asing jika mantan presiden mencoba mengingatkan presiden yang sedang berkuasa. Justru aneh bila ada presiden yang anti-kritik. Bila presiden alergi kritik, ini menjadi sinyal lonceng kemunduran bagi masa depan demokrasi. Karena dalam sistem presidensial, tidak ada lagi prinsip “the king can do no wrong”. Presiden salah ya harus berbenah.

Baca juga  Jubir Demokrat: Manuver Politik Panglima Labrak Kepatutan dan UU TNI

Tetapi pemerintah dan para pendukungnya menganggap kritikan itu sebagai serangan. Bukannya mendengarkan masukan, mereka malah berupaya melancarkan kritikan balik. Bahkan dengan intonasi kritikan yang jauh lebih keras. Jika terhadap mantan pemimpin saja mereka tidak bisa menghargai, apalagi kepada kelompok rakyat dari kalangan oposisi.

Itulah yang saat ini terjadi. Bahkan lebih parah lagi, kelompok pendukung petahana kembali menghembuskan hoaks ke ruang publik. Mereka menuduh, kubu oposisi adalah pendukung khilafah, yang berkehendak mengganti ideologi Pancasila. Sebuah tuduhan tak berdasar yang hanya kian menambah perpecahan.

Kalangan oposisi yang tidak terima difitnah, membalas dengan menyebut pendukung PKI (Partai Komunis Indonesia) berada di dalam kubu petahana. Ini memang isu lama, tapi kembali diapungkan guna membalas fitnah kubu penguasa. Beginilah jadinya jika berpolitik dengan fitnah dan hoaks. Bukannya menambah simpati, tetapi yang ada hanya perpecahan kian menjadi-jadi.

Hampir 19 tahun rakyat hidup tenang dalam sistem demokrasi. Bahkan, 10 tahun di Era SBY, Indonesia mencapai puncak kebebasan bersuara dan berpendapat. Tetapi capaian itu seakan sudah tercerabut, sehingga rakyat kembali merasa hidup di zaman penguasa otoriter, bertangan besi dan anti kritik.

Negara ini dibangun di atas tangis dan darah rakyat yang berjuang memberikan kemerdekaan kepada generasi penerusnya. Mereka tidak akan rela jika hanya karena segelintir orang yang takut kehilangan kuasa, bangsa ini menjadi terbelah, sehingga anak cucu mereka tidak lagi menikmati hak dan kebebasan sebagai warga negara.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here