PN Jakarta Selatan Tolak Pra Peradilan Syafruddin Arsyad Tumenggung

0

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Putusan ini tentu dapat kami pandang berkontribusi terhadap upaya pengungkapan kasus BLBI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Febri menyatakan putusan itu memperkuat langkah KPK dalam penyidikan terkait dengan indikasi penyimpangan dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap salah satu obligor BLBI padahal masih ada kewajiban Rp3,7 triliun.

“Saat ini, KPK fokus di tataran implementasi kebijakan, yaitu mengusut penyimpangan yang terjadi dalam penerbitan SKL tersebut. Serangkaian kegiatan penyidikan akan kami lakukan setelah ini,” kata Febri.

Selain itu, kata dia, pihak yang terkait termasuk obligor diingatkan untuk kooperatif dalam proses hukum kasus BLBI tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Effendi Mukhtar menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung sudah sesuai prosedur.

Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan Hakim Tunggal Effendi Mukhtar untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Syafruddin Arsyad Tumenggung itu.

“Hakim praperadilan berpendapat bahwa prosedur penetapan tersangka yang dilakukan termohon sudah mememuhi bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang mengacu kepada Pasal 184 KUHAP,” kata Hakim Tunggal Effendi Mukhtar saat pembacaan putusan praperadilan Syafruddin Arsyad Tumenggung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Hakim Effendi menyatakan bahwa bukti-bukti dari adanya keterangan saksi, keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan alat bukti surat sudah memenuhi sahnya penetapan tersangka tersebut.

Baca juga  DPR Minta Menkumham Diminta Serius Tangani Masalah Lapas Over Kapasitas

“Sehingga penetapan tersangka terhadap diri pemohon sudah sah dan berdasarkan hukum sehingga petitum pemohon yang menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon adalah tidak sah adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak,” kata Hakim Effendi.

Sebagaimana diketahui, SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. (ant/mik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here