Polda Jabar: Jika Ada Bukti Baru, SP3 Habib Rizieq Bisa Dibatalkan

0
644
Polda Jabar: Jika Ada Bukti Baru, SP3 Habib Rizieq Bisa Dibatalkan

PolitikToday – Polda Jawa Barat (Jabar) memastikan telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab pekan lalu.

Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto, mengatakan, penerbitan SP3 dengan tersangka Habib Rizieq Shihab merupakan bentuk kepastian hukum. Namun, ia menambahkan, jika ditemukan bukti baru, kasus tersebut bisa kembali dilanjutkan.

“Dalam supremasi hukum, harus ada kepastian hukum. Tidak boleh menggantung,” kata Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto, Minggu (6/5).

Jenderal bintang dua itu menyatakan, sebelum menerbitkan SP3, Polda Polda Jabar telah berkoordinasi dengan ahli pidana dan ahli bahasa yang berkompeten dalam hal tersebut. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan dari ahli pidana dan ahli bahasa, Polda Jabar belum menemukan adanya bukti yang cukup untuk menjerat Habib Rizieq dalam kasus tersebut.

Baca juga  Salah Ngetweet, Admin Akun Twitter Jokowi Dipecat

“Kalau nanti ada novum atau bukti baru, melalui praperadilan, kita bisa ajukan,” terang Agung.

Lebih lanjut, Agung memastikan, sebagai pimpinan, dirinya tidak pernah melakukan intervensi dalam kasus tersebut. Menurutnya, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

Sementara itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) menyambut baik penerbitan SP3 terhadap Habib Rizieq Shihab dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila.

Disampaikan Ketua Umum GNPF MUI, Ustad Yusuf Muhammad Martak, polisi sudah semestinya menerbitkan SP3 terhadap Rizieq karena tidak ada indikasi yang bersangkutan dapat dikenakan pasal pidana.

“Sudah sewajarnya kepolisian mengambil langkah bijak dan mengeluarkan SP 3 terhadap kasus Habib Rizieq,” katanya.

Ummat Islam sendiri, tambahnya telah lama menanti sikap profesional polisi khususnya dalam menangani kasus yang menjerat ulama dan aktivis Islam.

Baca juga  KPU Heran, Eks Napi Korupsi Dilarang Jadi Caleg DPD, tapi untuk DPR Boleh

“Selama ini kan isu kriminalisasi ulama dan aktivis sudah sangat melelahkan. Panjang sekali prosesnya,” tambah Ustaz Yusuf.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here