Polemik Surat Klarifikasi, Parpol Penguasa Intervensi Pilkada Lagi?

0
470

Demokrasi di negeri ini kembali mendapat ujian berat. Kontestasi yang semestinya berlangsung jujur dan fair, dicurigai telah dikotori. Parahnya lagi, pihak penyelenggara diduga telah diintervensi, demi memuluskan jalan kelompok tertentu untuk menggenggam kekuasaan.

Seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Dr. Jopinus Ramli (JR) Saragih SH MH, bupati Simalungun terpilih dua periode, gagal menjadi calon gubernur, lantaran KPU setempat menuding ia memiliki ijazah palsu. Padahal selama ini tidak ada masalah, baik dalam mengikuti pemilihan kepala daerah, maupun dulu saat masuk militer lewat jalur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri). Kalau kini KPU menyatakan ijazah Saragih tidak sah, berarti hanya dua kemungkinan, KPU yang dulu bekerja tidak becus dan Akabri teledor karena menerima taruna yang tak lulus SMA, atau KPU saat ini telah menjadi kayu pemukul dari permainan kotor partai politik tertentu.

Bila berkaca kepada sejarah terdahulu, dua kali Saragih menang di Pilkada Kabupaten Simangulun, dua kali pula lawan politiknya menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Yakni pada Pilkada 2010 dan 2016. Persoalannya sama, yaitu mereka menduga ijazah SMA Saragih abal-abal. Namun, keduanya permohonan penggugat itu ditolak oleh MK. Putusan MK jelas, para hakim menilai, semua sudah sah karena ada surat keterangan keabsahan ijazah dari pihak sekolah ataupun dinas pendidikan. Panwaslu juga sudah melakukan verifikasi ke pihak sekolah. “MK menilai, verifikasi syarat calon sudah sesuai dengan ketentuan dan ijazah sudah sah,” demikian bunyi putusan yang dibacakan secara bergantian oleh hakim.

Kini, masalah yang sama kembali dipersoalkan KPU. Padahal, Saragih telah memberikan surat klarifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada Partai Demokrat Sumut yang menyatakan bahwa foto copy ijazah mantan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu sudah dilegalisasi sesuai dengan aslinya. Surat tersebut diberikan kepada KPU sehari sebelum masa verifikasi pasangan calon ditutup, yaitu tanggal 19 Januari 2018. Namun, pada 22 Januari 2018, Dinas Pendidikan DKI kembali mengeluarkan yang ditujukan kepada KPU Sumut, yang isinya menerangkan bahwa pihakny tidak pernah melegalisasi ijazah yang beratas nama JR Saragih. Surat kedua ini tidak pernah diperlihatkan kepada bakal calon maupun partai pengusungnya.

Pada 9 Februari 2018, Dinas Pendidikan DKI lagi-lagi menganulir surat kedua itu. Mereka melayangkan surat yang menyatakan surat tanggal 12 Agustus 2015 – Yang isi suratnya sama persis dengan surat tanggal 19 Januari 2018 – benar adanya. Foto copy ijazah Saragih sudah dilegalisasi sesuai dengan aslinya. Sayangnya, KPU terkesan mengabaikan surat ini. Mereka tetap berpegang pada surat kedua, yang tanggal keluarnya juga sudah melewati batas waktu verifikasi berkas pasangan calon, yang hanya hingga 20 Januari 2018. Wajar jika kubu Saragih bereaksi dan menuding KPU terindikasi bermain kotor.

Surat klarifikasi ada, dan sudah dipublikasi di media, namun KPU seakan menutup mata. Tentu saja ini menimbulkan tanda tanya. Banyak yang menuding ada permainan parpol penguasa dalam kekisruhan ini. Indikasinya sangat kuat. Salah satunya karena mereka menjadi satu-satunya pihak yang sangat diuntungkan dengan kegagalan Saragih maju bersama Ance Selian. Kita tahu, di Pilkada Sumut hanya ada tiga pasang bakal calon. Saragih-Ance, Letjen (Purn) Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (Ijeck) dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Nama terakhir inilah yang paling diuntungkan karena polemik ini, lantaran memiliki basis massa yang relatif sama dengan Saragih-Ance. Sama-sama mewakili unsur suku terbesar dan agama yang cukup dominan di Sumut, yaitu Batak dan Kristen.

Lumrah saja jika telunjuk mengarah kepada pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan PPP ini berada di balik ‘penjegalan’ Saragih di pilkada. Dugaan ini bukan tanpa dasar. PDIP sudah berulang kali diduga bermain kotor di pilkada dengan memanfaatkan tangan-tangan kekuasaan. Lihat saja di Pilkada DKI Jakarta, demi memenangkan kandidat petahana, lembaga penegak hukum dimanfaatkan untuk meredam elektabilitas lawan. Para penantang dikriminalisasi. Sylviana Murni berulang kali dipanggil polisi untuk diperiksa akan sesuatu yang tak pernah dilakukannya. Sandiaga Uno begitu pula. Polisi kerap memanggilnya guna mengesankan pengusaha ini bukan orang bersih.

Paling anyar adalah kasus yang menimpa kader Demokrat di Pilkada Kalimantan Timur, Syaharie Jaang dan Rizal Effendi. Keduanya harus berurusan dengan hukum, tak lama setelah menolak pinangan PDIP yang ingin menduetkan wali kota Samarinda itu dengan kader mereka, mantan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin. Untung saja, Demokrat bereaksi cepat, sehingga Safaruddin dicopot dari jabatannya, meski lembaganya tak mengakui telah terjadi kriminalisasi. Berkaca dari pengalaman itu, cukup masuk akal jika menduga telah terjadi lagi intervensi kelompok tertentu yang ingin menjegal lawan politik mereka. Siapa lagi yang mampu melakukan hal itu, jika bukan penguasa, pemilik kekuatan dan segala fasilitas negara. Karena hanya mereka yang mampu melakukan penjegalan ini dengan sempurna.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here