Polisi Kapan Tangkap Ulin Yusron?

0
Polisi Kapan Tangkap Ulin Yusron?

Salah satu penghambat proses rekonsiliasi bangsa adalah anggapan hukum yang tebang pilih. Prinsip equality before the law diragukan. Khususnya bila dikaitkan dengan polarisasi bangsa hari ini. Berkembang dugaan di akar rumput bahwa polisi tidak adil ketika menangani perkara menyangkut kubu 01 dan 02. Bila berkaitan dengan pihak yang tidak suka dengan Jokowi, polisi bergerak cepat sekali. Sementara bagi pihak-pihak yang  pro Jokowi, penegakan hukum berjalan lambat.

Dugaan ini makin menyata usai menyimak kasus Ulin Yusron yang sedang viral di medsos. Diketahui Ulin telah menyebar data pribadi dua nama yang diduga sebagai pelaku yang mengancam bakal memenggal kepala Presiden Jokowi melalui akun twitternya @ulinyusron.

Faktanya, kepolisian mengkonfirmasi dua nama yang disebut Ulin itu bukan pelaku pelakunya. Ulin langsung menghapus dua cuitannya, dan minta maaf. Tapi nama baik dua orang itu tidak bisa kembali bukan?

Ulin disebut bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Ini delik aduan sehingga orang yang merasa dirugikan itu bisa mempolisikan Ulin. Tapi kasus Ulin bukan cuma bisa ditarik memakai pasal pencemaran nama baik, tapi ditelisik dari sisi data-data yang diumbar tersebut.

Apabila Ulin mendapatkan data itu tanpa izin dan sifatnya rahasia, maka dia bisa dinilai melanggar akses digital dan dikenakan UU ITE Pasal 30. Hukumannya 6 tahun penjara. Yang paling ringan, tindakan Ulin disebut melanggar dua aturan, yakni aturan dari Kemendagri dan aturan media sosial dan. Twitter sudah melarang penyebaran data pribadi ke platform mereka.

Aturan-aturan ini secara nyata menunjukan kalau Ulin berpotensi besar telah melakukan kesalahan fatal karena sudah mengumbar data warga negara. Pertanyaannya: kenapa polisi belum juga menindak Ulin?

Baca juga  Romy Melawan, “Sandera” Istana hingga Seret Kolega

Gara-gara pasifnya polisi, kasus-kasu lama pun bermunculan kembali. Misalnya kasua ujaran kebencian yang dilakukan Viktor Laiskodat, politikus Nasdem, pada 2017. Kasus tersebut tidak diproses polisi lantaran dalih impunitas anggota dewan dan diproses Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di DPR. Hukuman Viktor akhirnya hanya pelanggaran etika dan tidak sampai pada pidana. Kini Viktor sudah ongkang-ongkang kaki sebagai Gubernur NTT.

Pada tahun yang sama, ada kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan Nathan Suwanto. Lewat akun Twitter-nya, Nathan mentwit menanyakan kepada publik ihwal jasa menyewa pembunuh bayaran untuk “membunuh” Fadli Zon, Fahira Idris, ataupun Rizieq Shihab, dan Buni Yani. Sampai sekarang Nathan tidak ditangkap dan twitnya telah dihapus, padahal ancaman pembunuhan bisa masuk ke dalam delik umum dan tak perlu menunggu aduan.

Jika ditelisik lebih lanjut, kasus-kasus beginian pasti makin banyak lagi. Tapi muaranya selalu sama. Jika menyangkut pendukung Jokowi, polisi terkesan lembek. Sementara kalau sudah menimpa aktivis oposisi, kerasnya minta ampun.

Penegakan hukum yang dianggap kurang adil ini bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum turun. Bahkan hal ini bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Masyarakat sangsi pada aparat dan bahayanya chaos. Yah, chaos, sebab ketika hukum tidak terlaksana dengan baik, masyarakat bisa main hakim sendiri.

Selain itu, kasus tebang pilih ini bisa ditiru aparat-aparat yang lain. Ketika yang melakukan itu misal di Jakarta, nanti bisa ditiru aparat di daerah lain.Ketika hukum nanti memilah-milah kubu tertentu maka ini jadi masalah.

Di lain sisi, masalah ini bisa membuat masyarakat takut untuk melontarkan kritik tajam kepada kepada pemerintah. Sementara, mereka yang melakukan kesalahan dari kubu pemerintah atau simpatisannya merasa aman. Akibatnya, kubu pendukung pemerintah merasa bisa  menyudutkan lawan politik tanpa khawatir dijerat pidana. Inilah yang agaknya dipraktikan Ulin dan Viktor Laiskodat tempo hari. Proses hukum rusak, proses demokrasi pun rusak sebab demokrasi harusnya siap dengan kritik. Negara kacau!

Baca juga  Jokowi Pastikan Gaji PNS Naik, Ini Kata Warganet

Omong kosong bicara rekonsiliasi nasional apabila penegakan hukuam seperti Uli Yusron ini tidak diselesaikan dahulu. Banyak luka yang ditorehkan sepanjang Pemilu 2019, supaya luka-luka ini bisa benar-benar pulih para pembuat luka itu harus dihukum tegas terlebih dahulu.

Oleh: Desva Maharaja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here