Politik Bersih, Cerdas dan Santun Ala SBY

0
2114
Foto: Youtube @SusiloBambangYudhoyono

Jika dibandingkan dengan usia partai lain seperti PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan bahkan Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera, usia Partai Demokrat memang masih jauh lebih muda.

Partai Demokrat didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan teman seperjuangannya pada tahun 2001, sementara partai partai tersebut diatas adalah partai yang sudah lama berdiri bahkan sebelum era reformasi bergulir pada tahun 1998 lalu.

Namun, meski masih berusia muda, sejarah telah mencatat bahwa Partai Demokrat pernah menjadi pemenang pemilu dan dua kali pula mengantarkan tokoh terbaiknya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden dalam pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 dan 2009 lalu. Hal itu jelas menjadi kebanggaan bagi partai dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.

Pertanyaan pernah diajukan kepada say, baik selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, maupun sebagai anggota DPR RI. Apa rahasia Partai Demokrat sehingga bisa menjadi Rulling Party padahal masih baru dalam ancah perpolitikan di Indonesia. Jelas ini bukan pertanyaan mudah, namun rasanya juga tidak sulit menemukan jawabannya.

Sebagai partai baru yang lahir pada masa transisi demokrasi dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi, Partai Demokrat telah melakoni peran berpolitik dengan cara-cara demokratis, jujur dan beretika. Hal ini jelas sesuai dengan jargon politik partai yaitu “Nasionalis dan Religius”.

Mungkin bagi sebagian orang mereka akan mengernyitkan dahi ketika membaca atau mendengar dua kata itu. “Nasionalis Religius”. Ya, begitulah kami menjalani tradisi berpartai dan berpolitik. Kami adalah partai yang mencintai tanah air dan segenap tumpah darah di negeri ini, namun dalam menjalani lakon politik kami mengedepankan etika dan kepatutan, mematuhi fatsun fatsun berpolitik yang diajarkan dan harus dijalani dengan semestinya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, selalu mengarahkan kader partai untuk berlaku fair dan etis. Dimata SBY, berpolitik haruslah martabat dan memiliki harga diri mengedepankan moral.

Menurut SBY, dalam prakteknya, politik adalah ilmu dan seni yang berorientasi pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, manakala kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat terabaikan maka sesungguhnya hal ini telah menodai politik itu sendiri.

Politik santun dan kesantunan berpolitik dalam pandangan SBY bukanlah sekedar wacana. Hal itu bisa diwujudkan dengan modal sebuah dorongan dan tekad bulat mempraktekkan politik yang bermoral dan santun dalam bingkai kesungguhan hati, kejernihan berpikir serta keberanian untuk memulai.

Baca juga  Politik Adu Massa dan Sabarnya Rakyat Indonesia

Bagi SBY dan kader menjalani politik dengan tenang dan sabar merupakan merupakan modal utama, sehingga bisa dilihat berbagai bidang kemajuan bangsa dan negara indonesia antara lain di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hukum, HAM, lingkungan hidup, budaya, pertahanan dan keamanan, politik, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politik yang Jujur dan bermatabat untuk rakyat

Dalam ranah politik meraih kekuasaan adalah obsesi politik yang paling tinggi. Karenanya dalam politik kekuasaan terdapat dua aliran besar yang saling berhadapan antara satu dengan yang lainnya.

Pertama, politik kekuasaan dalam pengertian sekedar berkuasa. Aliran politik seperti ini jelas tidak bisa diharapkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dimana lembaga politik atau partai politik itu berada.

Artinya politik itu tidak hanya bagaimana meraih kekuasaan dan tidak sekedar politik afiliatif sebagai instrumentnnya, karena tujuan politik itu adalah mewujudkan cita-cita sosial.

Kedua, politik yang dimaksud adalah politik kekuasaan yang bertitik tolak dari definisi politik “who gets what, when and how” (siapa merebut apa, kapan dan bagaimana) dengan demikian politik berkaitan dengan power struggle.

Di sini, para aktivis politik dan para pengurus parpol akan berjuang merebut posisi kekuasaan tertinggi, dalam prosesnya harus dilakukan melalui politik afiliatif dengan berbagai pihak yang dipandang memiliki tujuan yang sama bahwa kekuasaan bukan sekedar berkuasa, melainkan untuk membuat kebijakan politik untuk kepentingan masyarakat luas.

Maksud dan tujuan pembentukan negara, sudah barang tentu tidak lepas dari cita-cita meraih kebahagian. Negara-bangsa indonesia juga didirikan berkat jasa Founding father, jasa para pahlawan dengan perjuangan yang sangat berat, penuh darah, air mata dan jiwa.

Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Karenanya penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan yang paling mendasar bagi keliharan bangsa ini.

Itulah sebabnya, gagasan kesejahteraan tersebut sudah tercantum pada bagian pembukaan UUD 1945. Ini berarti bisa ditafsirkan sebagai tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Baca juga  Koalisi Pendukung Ridwan Kamil Terancam Bubar, PPP Ancam Cabut Dukungan

Politik yang beretika akan menempatkan program layanan pengembangan kesejahteraan sosial sebagai komponen dalam hak-hak asasi manusia yang berlaku universal bagi seluruh warga negara, dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap upaya pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.

Berpolitik yang beradab akan menghasilkan keputusan politis untuk mereduksi berbagai anasir perusak kontak sosial antara state dan civil hegemoni kebijakan pemerintah.

Setiap partai memiliki visi dan langkah politik untuk menjadikan kesejahteraan rakyat tujuan utama terjadinya perbaikan kinerja ekonomi, penegakan hukum, dan kukuhnya keadaban dalam political play.

Dengan demikian berbagai rancangan ke arah pembenahan bidang-bidang itu memiliki tujuan pasti. Ada tiga dimensi kekuasaan yang menjadi perhatian yaitu asal-usul dan penggunaan kekuasaan negara.

Partai politik yang beretika akan berusaha mendukung terwujudnya sikap kepedualian sosial dimasyarakat melalui teladan mereka secara nyata.
Karena harus disadari bahwa dukungan kepedulian sosial yang dikembangkan secara tradisonal, terbukti ampuh guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh sesama waraga masyarakat.

Pilar modal sosial inilah yang kemudian sebagai kelengkapan elemen dalam sistem jaminan sosial nasional. Kepedulian sosial setidaknya memiliki semangat beramal (charity), kepudulian sosial (volunteerism) dan kepedulian sesama warga yang pada ujungnya mengandung potensi sosial dan ekonomi yang besar.

Jika merujuk pada keinginan terbentuknya pemerintahan yang bersih (clean goverment) maka setidaknya kita harus mengadopsi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, termasuk memberdayakan masyarakat sipil.

Prinsip partisipatif mengharuskan adanya kontrol sosial dari masyarakat, sementara masyarakat yang kritis perlu penguatan baik melalui dukungan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat profesi dan data-data yang memadai.

Disadari bahwa terwujudnya tata pemerintah yang bersih umumnya berlangsung dalam masyarakat dengan kontrol sosial yang efektif. Selain itu, kontrol sosial ini menjadi ciri dari kehidupan masyarakat demokratis, dimana ciri-ciri kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa umumnya juga berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang bersih (clean goverment) dengan aparaturnya yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh Didik Mukrianto (Politisi Partai Demokrat, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here