Politik Uang Kursi Wagub DKI, Antara Bukti dan Besar Bacot PSI

0
Politikus PSI, Rian Ernest

Tudingan PSI bikin geger DPRD DKI Jakarta. Politikus PSI, Rian Ernest meyakini ada politik uang dalam mengisi kursi Wagub yang ditinggal Sandiaga Uno. Ada persekongkolan politisi busuk untuk memenuhi syarat kuorum sidang pemilihan Wagub DKI Jakarta. Saking yakinnya, PSI menggelar konferensi pers dan meminta KPK turun tangan.

Tudingan ini terang serius. Politik uang itu tindak pidana. Pelakunya bisa dihukum penjara. Jadi wajar bila politisi “Kebon Sirih” bereaksi keras. Merasa PSI telah bikin cemar nama baik DPRD DKI Jakarta. Bahkan sudah ada yang ancang-ancang mempolisikan Rian Ernest.  

Secara hukum penuding maupun pihak yang dituding tidak bisa disalahkan. PSI punya hak untuk mendukung gerakan pemberatan korupsi di Indonesia. Sementara DPRD DKI Jakarta punya hak untuk membela diri. Sementara masyarakat Jakarta juga tidak mau punya Wagub hasil korupsi massal di tingkat legislatif.

Yang penting jangan sampai kehebohan ini berhenti jadi aksi tuding-menuding. Agar masalah tidak ‘muter-muter’ menjadi kewajiban PSI untuk memberi bukti. Sebaliknya, jika PSI tidak bisa membuktikan maka PSI harus dihukum. Biar nanti hukum yang menentukan.

Meskipun sebagai catatan lumayan terbaca kalau PSI cuma berlandaskan informasi “elite politik yang tidak mau disebut namanya”. Dan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, informasi elite politik yang tidak mau disebut namanya” biasanya jatuh pada rumor a.k.a gunjingan. Padahal Pemilu 2019 mengajarkan publik bahwa rumor a.k.a gunjingan biasanya berujung pada hoaks.

Jika PSI Terbukti Asal Bacot

Jika kelak PSI terbukti cuma asal bacot maka patut disangka PSI telah memfitnah seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Ini sesuai dengan definisi fitnah: menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). PSI mesti dihukum. Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP :

Baca juga  Dede Yusuf: Tidak Suka Twitter, Unfollow Saja

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Dengan menghukum PSI yang asal bacot, Indonesia bisa mendapat tiga manfaat.

Pertama, bisa menjadi pelajaran bagi publik untuk hati-hati dalam menyikapi rumor agar tidak menjadi fitnah. Perlu croschek. Jangan asal bacot di medsos. Apalagi sampai bikin konferensi pers seperti PSI.

Kedua, menyelamatkan politisi muda. PSI membangun citra sebagai partainya milenial. Politisi PSI pun rata-rata terbilang muda. Masalahnya PSI tercatat sebagai partai yang paling berisik. PSI mengandalkan sensasi ketimbang kerja nyata kader-kadernya untuk menarik perhatian publik.

Jika PSI tidak ditindak dikhawatirkan manuver main bacot bisa dipersepsikan masyarakat sebagai gambaran politikus muda pada umumnya. Salah kaprah ini amat bahaya menimbang Indonesia ke depan akan banyak digerakan oleh anak muda. Generasi Indonesia bisa apolitis.

Ketiga, bisa memperkuat proses rekonsilasi Indonesia. Jika PSI ditindak secara otomatis citra bahwa hukum keras pada kalangan kampret dan lunak pada barisan cebong bisa tergerus. Jika Jokowi ingin Indonesia Satu yang tidak mengenal cebong-kampret maka otomatis hukum harus adil.

Oleh: Basuki Kurniawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here