Politikus Demokrat Siap Fasilitasi Mediasi Pers dan Panja RKHUP

0
31
Tiga Poros di Pilpres 2019
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto

PolitikToday – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengaku bersahabat baik dengan kalangan pers. Baginya, pers adalah sahabat yang baik dan membantu sosialisasi program wakil rakyat.

“Yang jelas media adalah sahabat saya dan sahabat kita semua, saya bisa duduk di sini dan rakyat bisa mengerti itu karena media,” katanya, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Karena itu, Agus mengaku akan menyikapi secara serius aspirasi kelompok media yang menilai ada pasal-pasal dalam Rancangan UU KUHP (RKUHP) yang dinilai membelenggu kebebasan pers.

Tidak tanggung-tanggung, sebagai Wakil Ketua DPR, Agus siap menjadi fasilitator dalam mempertemukan kelompok pers dan Panja RKUHP. Sehingga, keputusan yang diambil tidak merugikan siapapun.

“Nanti saya sampaikan kepada Panja RKUHP untuk mengundang media supaya bisa terakomodir aspirasinya,” tegasnya.

Sebelumnya Dewan Pers mengeluarkan pernyataan terkait sejumlah pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan kriminalisasi wartawan. Setidaknya ada dua poin yang menjadi sorotan, yaitu soal berita bohong dan tindak pidana terhadap proses peradilan.

Baca juga  Entas Kesenjangan Pemukiman, Dedi Mulyadi Mau Tata Kampung di Seluruh Jawa Barat

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers, Nezar Patria mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk memberikan masukan kepada DPR RI agar berhati-hati dengan kebebasan beropini dan berekspresi. Jangan sampai pasal-pasal “karet” dalam draf RKUHP itu justru mengekang kebebasan pers.

Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 285 ayat (1) dan (2), serta Pasal 305 huruf d dalam draf RKUHP. Jika pasal ini diberlakukan, maka kebebasan berekspresi dan pers yang selama ini cukup baik menjadi terancam.

“Kami berharap agar wakil rakyat itu mendengar sejumlah kritikan dan me-review kembali pasal-pasal yang bisa mengancam kehidupan berdemokrasi,” kata Nezar, Selasa (13/2/2018).

Ada dua poin yang mesti diperhatikan oleh DPR dan pemerintah dalam revisi KUHP ini. Pertama, penyusunan rancangan KUHP ini seyogyanya menghargai prinsip kebebasan berekspresi. Kedua, pasal-pasal yang ada di draf revisi KUHP juga mempertimbangkan wilayah yang sudah diatur oleh UU Pers.

Baca juga  Ditolak DPR, KPU Bersikukuh Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

“Sebetulnya revisi KUHP itu sendiri juga banyak menyasar terhadap kebebasan masyarakat sipil, yang mungkin akan terancam oleh aturan-aturan yang sifatnya draconian yang bisa melibas ke sana ke mari,” papar Nezar.

Selain berita bohong yang kriterianya tidak jelas, Nezar juga menyoroti pasal yang mengatur soal fitnah di RKUHP.

“Soal fitnah ini juga sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak lama karena pasal ini bisa melebar menjangkau wilayah pers yang sebetulnya diatur oleh UU Pers,” kata Nezar.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here