Poros Ketiga untuk Selamatkan Demokrasi Indonesia

0
194
Poros Ketiga untuk Selamatkan Demokrasi Indonesia

Wacana terwujudnya calon tunggal di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, kian nyaring terdengar beberapa hari belakangan. Tentu saja, harapan itu dihembuskan oleh para pendukung pemerintah yang ingin kekuasaan junjungannya langgeng untuk periode kedua. Ini jelas sangat tidak sehat bagi demokrasi.

Fenomena bipolar dalam politik Indonesia saat ini saja sudah dianggap tidak baik, apalagi jika nanti rakyat disuguhkan pilihan kandidat penguasa yang hanya akan melawan kotak kosong. Situasi ini harus segera diatasi. Satu-satunya pilihan adalah dengan memunculkan poros kekuatan politik ketiga.

Sejak pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu, mulai tercium gelagat pemerintah sedang berupaya mengebiri peluang lawan-lawan politik, yang berpotensi menjegal ambisi berkuasa mereka. Buktinya dengan memaksakan berlakunya aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen dari suara sah nasional atau 25 persen dari jumlah kursi DPR. Dilihat dari sisi manapun, aturan ini jelas tidak masuk akal. Pemilu dan pilpres sudah dilangsungkan secara serentak. Jadi apa masih relevan syarat untuk Pilpres 2019 diambilkan dari hasil Pemilu 2014? Hanya syahwat berkuasa yang bisa menerima hal ini sebagai sebuah kebenaran.

Setelah fase pertama ini berhasil dilaksanakan dengan gemilang, masuklah periode kedua, yakni strategi merangkul semua partai politik. Lima partai politik koalisi pemerintah telah aman digenggaman. Tinggal membujuk segelintir parpol oposisi dan parpol di luar koalisi, untuk mendukung Joko Widodo sebagai calon penguasa tunggal. Seperti Demokrat, PKB, PAN, juga PKS dan Gerindra. Bahkan mantan pesaing di Pilpres 2014, Prabowo Subianto, sempat dirayu untuk jadi cawapes Jokowi. Jika semua sudah merapat ke lingkaran kekuasaan, wacana calon tunggal akan menjadi kenyataan.

Baca juga  Ditahan KPK, Zumi Zola Dipecat Sebagai Anggota PAN

Meskipun Prabowo menolak jadi pendamping Jokowi, dan tetap bersikukuh kembali mencalonkan diri dalam kontestasi, masalah di tubuh bangsa ini belum berhenti begitu saja. Dua kutub kekuatan politik yang terjadi sejak 2014 lalu, telah membuat rakyat di negeri ini terbelah. Perpecahan itu kian meruncing tatkala pemenang kontestasi juga gagal merangkul semua kalangaan. Bipolar ini harus segera dihentikan. Apakah kita akan membiarkan negara ini larut dalam pertikaian sesama anak bangsa, hanya karena nafsu berkuasa untuk sementara?

Lagipula, berdasarkan hasil semua lembaga survei, elektabilitas Prabowo tak pernah bisa menyamai tingkat keterpilihan Jokowi. Jadi, kalau dulu saja Prabowo kalah kala menghadapi seorang gubernur, apa jaminannya kali ini ia bisa menang menghadapi presiden terpilih? Karenanya, banyak orang sepakat, jika ketua umum Gerindra itu kembali maju, sama artinya ia merestui Jokowi menjabat presiden untuk kedua kalinya.

Satu-satunya yang kelompok yang ngotot Prabowo tetap maju hanyalah para kader Gerindra. Ini bukan tanpa sebab. Jika ketum mereka jadi capres, tentu perolehan suara di pemilu sedikit terdongkrak. Terserah Prabowo menang atau kalah, yang penting mereka bisa tetap melenggang indah ke Senayan. Ini juga anggapan banyak orang.

Baca juga  Polri Nilai Facebook Tidak Kooperatif

Jadi solusi yang tepat untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia, adalah memunculkan kekuatan politik ketiga, di luar kutub Jokowi dan Prabowo. Dengan begitu, rakyat juga diberi pilihan alternatif untuk memilih pemimpin yang mereka sukai.

Tiga partai politik telah memulai hal itu. Demokrat, PAN dan PKB menjajaki peluang terbentuknya poros ketiga. Koalisi tiga parpol ini sudah mencukupi syarat untuk mengajukan kandidat di Pilpres 2019. Ketiganya juga memiliki figur yang bisa ditonjolkan. Demokrat memiliki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), PAN dengan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan PKB punya Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Jika disosialisasikan dengan baik, ketiga tokoh itu bisa menjadi penantang kuat bagi Jokowi.

Ingat, 40 persen lebih masyarakat menginginkan figur baru untuk menahkodai bangsa yang besar ini. Banyak yang tidak suka Jokowi, lebih banyak lagi yang tak menginginkan Prabowo. Calon baru mesti dimunculkan agar kembali terwujud persatuan.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here