Prabowo Capres “Tanpa Koalisi”

0
1280
Prabowo Capres “Tanpa Koalisi”

Prabowo Subianto akhirnya menerima mandate yang diberikan kader partainya untuk kembali berlaga di Pilpres 2019. Sebelumnya sudah ada beberapa kali acara deklarasi yang dilakukan untuk mencalonkan Prabowo sebagai Capres, tapi sepertinya Prabowo masih enggan menanggapi. Entah masih terlalu dini atau Prabowo sendiri “galau”. Baru pada Rabu (11/4) kemarin Prabowo menerima desakan kader partainya untuk kembali maju.

Majunya Prabowo tersebut tidak terlepas dari syarat yang diajukan oleh mantan Kopassus ini. Dengan istilah koalisi “segajah”, ia mengharapkan koalisi yang mumpuni untuk menghadapi koalisi yang telah lebih dulu dibangun oleh partai pengusung Jokowi. Hal ini tentu tantangan yang berat. Salah komunikasi, bisa saja Prabowo tidak jadi capres.

Kuncinya adalah komunikasi. Karena sejumlah partai yang saat ini belum tergabung dalam partai koalisi Jokowi mempunyai kandidat capres maupun cawapres masing-masing. Di PKB ada nama Muhaimin Iskandar yang disokong maju sebagai cawapres, di Demokrat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang elektabilitasnya terus meningkat, di PAN ada nama Zulkifli Hasan yang diberi mandate partainya untuk maju menjadi capres, sementara PKS ada 9 nama yang diusulkan untuk menjadi cawapres.

Sementara itu, walaupun tidak memiliki kursi di parlemen PBB telah lebih dulu menyatakan tidak mendukung Prabowo dan lebih memilih opsi poros ketiga. Sedangkan PKS dengan tegas mengatakan akan mendukung Prabowo dengan syarat rival Jokowi di 2014 ini memilih 1 dari 9 nama yang diusulkan partai dakwah tersebut. PAN yang saat ini dikubu pemerintahan Jokowi juga mengatakan istilah “Belanda masih jauh”. Artinya, bisa jadi Prabowo menerima desakan kader partainya tersebut tidak lebih hanya sekedar mengobati keinginan para kader yang terus mendesaknya.

Baca juga  Pramono Anung: Jokowi Sudah Kantongi Nama Nama Cawapres

Sejumlah pengamat berpendapat, jika Prabowo ingin tetap maju menjadi capres di 2019, dirinya harus mencari cawapres yang elektabilitasnya tinggi dan juga mampu mendongkrak elektabilitasnya yang saat ini masih berada di bawah Jokowi. Dari sekian nama dan partai yang mengusung kandidat, cuma Demokrat dengan AHY yang saat ini memiliki elektabilitas yang tinggi. Pertanyaannya apakah Prabowo bisa meyakinkan PKS, PAN, dan PKB?

Pilpres tidak hanya masalah keinginan jadi capres atau cawapres. Terlebih penting adalah bagaimana bisa mendapatkan dukungan partai dan masyarakat. Dalam perundangan telah ditentukan batas presidential threshold dan parlementary threshold. Jadi setiap yang ingin berlaga harus menghitung-hitung dua hal tersebut.

Jika hanya untuk gagah-gagahan, semuanya juga bisa. Dari dulupun Rizal Ramli yang terkenal dengan istilah “Rajawali Ngepret” juga mencalonkan diri sebagai bakal calon Presiden. Namun sayang, ekonom yang satu ini tidak mempunyai basis partai dan tidak mendapatkan dukungan partai.

Baca juga  Mantan Wakil Menkumham: RUU KUHP Bikin Korupsi Jadi Kejahatan Biasa

Beda cerita dengan Jokowi, petahana ini tidak ada mendeklarasikan atau menyatakan sikap untu maju. Namun, partai pengusung yang bejibun bersepakat untuk mengusungnya kembali. Terlepas pro dan kontra terkait kinerja pemerintah selama 3,5 tahun belakangan ini, tanpa dikomandoi bersepakat mendukung mantan Walikota tersebut.

Memang benar adanya, kaos dengan hastag #2019GantiPresiden tidak semata-mata bisa mengganti presiden. Harus ada mekanisme demokrasi yang dijalankan untuk dapat melaksanakan itu. Tidak ujug-ujug pakai kaos lalu presiden berganti.

Namun hastag #2019GantiPresiden juga tidak bisa dianggap sepele. Jika itu benar dan murni dari aspirasi arus bawah, ini akan menjadi petaka bagi petahana. Tinggal lagi partai yang saat ini di luar koalisi Jokowi untuk menjawab tantangan komunikasi, koordinasi, dan koalisi, termasuk Prabowo sendiri yang telah menyatakan diri sebagai calon Presiden.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here