Prabowo Gugat Pelanggaran Pilpres TSM ke MA, Waketum Gerindra Keliru?

0
Politikus Gerindra Prabowo Subianto dan Sufmi Dasco Ahmad

PolitikToday – Pasca kehebohan gugatan kasasi kedua Prabowo Subianto terkait kecurangan Pilpres, Nicholay Aprilindo angkat suara. Nicholay merupakan kuasa hukum Prabowo dalam permohonan perkara ke Mahkamah Agung (MA) ini. Dia membantah mengajukan gugatan tersebut tanpa sepengetahuan Prabowo. Hal ini ditegaskan Nicholay dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2019).

Nicholay bahkan menegaskan surat kuasa yang dipegangnya ditandatangani langsung oleh Prabowo Subianto pada 27 Juni 2019 sebagaimana yang tertera pada poin 3 dalam keterangan tertulis.

3. Bahwa permohonan PAP (Pelanggaran Administratif Pemilu, red) yang kedua yang telah diterima dan teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 03 Juli 2019, dalam Permohonan No.2 P/PAP/2019, berdasarkan surat kuasa langsung dari prinsipal yang ditanda tangani oleh Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi dengan memberikan Kuasa khusus pada Kuasa Hukumnya Nicholay Aprilindo, SH, MH, MM dan Hidayat Bostam, SH dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum, seperti tertuang didalam Surat Kuasa No.01/P-S/V/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang ditanda tangani secara langsung Prabowo-Sandi di atas materai Rp 6000 dengan disaksikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

“Hal tersebut di atas untuk meluruskan pemberitaan yang keliru yang menyatakan bahwa Permohonan PAP yang kedua pada Mahkamah Agung RI tanpa sepengetahuan Prabowo-Sandi,” ugkap Nicholay dalam keterangan tertulisnya.

Bukan Kasasi

Nicolai juga menegaskan bahwa permohonan perkara ke MA yang ditanganinya bukan dalam bentuk kasasi. Melainkan permohonan pemeriksaan pelanggaran administrasi Pilpres yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

4. Bahwa Permohonan PAP yang dimaksud adalah bukan Kasasi, namun merupakan Permohonan kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara TSM Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor : No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum pengajuan PAP tersebut adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagaimana telah kami uraikan di dalam Permohonan PAP kami pada Mahkamah Agung RI.

“Sehingga tidak bisa dikatakan Permohonan tersebut kadaluarsa dan atau lewat waktu,” papar Nicholay.

Baca juga  Baru di Era Jokowi, Ada Persoalan Kemenhan dengan Panglima TNI

Tidak Berkoordinasi  

Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga eks Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad menyebut permohonan PAP tersebut dalam bentuk kasasi. Selanjutkan, permohonan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihaknya.

“Perkara kasasi ini adalah perkara yang kemarin ditolak karena persoalan administrasi, dan memakai kuasa yang lama, itu lawyer tanpa sepengetahuan kami memasukan kembali gugatannya,” katanya saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).

Dasco mengatakan bahwa gugatan tersebut sama sekali tidak dikordinasikan dengannya.

Karena itu, ia akan berkomunikasi dengan Prabowo terkait dengan adanya kasasi kedua di MA itu.

“Kami tidak tahu dan tidak dikoordinasikan apalagi minta izin. Saya akan koordinasikan dulu dengan pak Prabowo secepatnya. Dan saya sudah konfirmasi ke pak Sandi bahwa sandi enggak tahu soal itu. Karena ternyata yang dipakai kuasa yang lama,” katanya.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here