Presiden Diminta Batalkan UU MD3 yang Baru

0
30
Presiden Joko Widodo

PolitikToday – Pasca disahkannya UU MD3 yang baru oleh DPR RI kemarin, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk merevisi kembali undang undang tersebut. Dikatakan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina, UU tersebut harus segera merevisi kembali UU MD3 lantaran banyak poin-poin yang bermasalah.

“Harus ada revisi kembali. Kami mendesak kepada pihak pemerintah. Apabila DPR tidak melakukan revisi UU MD3, kami mendorong Presiden untuk membuat Perppu dan merevisi point-point bermasalah,” kata Almas saat diskusi ‘Kritik untuk DPR’ di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Ia menambahkan, selain itu, Presiden Jokowi juga harus mengevaluasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly lantaran telah mengabaikan beberapa pasal dalam UU MD3 tersebut. Koalisi mengecam dan mendesak agar Yasonna diturunkan dari kedudukannya sebagai Menteri.

Baca juga  Demokrat Konsisten Tolak Pansus Hak Angket KPK

“Presiden Jokowi harus mengevaluasi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna. Ini jadi catatan buruk dan tidak hanya pemerintah,” ungkap Almas.

Selain ICW, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menilai pemerintah harus bertanggung jawab atas disahkannya UU tersebu. Jokowi kata Fajri harus segera merevisi UU MD3 dan mencermati pasal-pasal yang tidak demokratis.

“Harus ada revisi kembali. Pertanggung jawab ini harus. Presiden dan DPR. Merevisi kembali pasal yang tidak demokratis,” kata Fajri.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here