Presiden Jangan Cuma Nyengir Sepedaan, Itu KPK Dalam Bahaya!

0
2154
Presiden Joko Widodo berfoto di foto booth yang ada di terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Kamis (7/6/2018).(Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan)

Saya hanya bisa mengurut dada. Seumur-umur saya tak pernah membayangkan Indonesia bisa dipimpin seseorang dengan karakter seperti Jokowi. Bayangkan saja! Saat kalangan pegiat anti korupsi rebut-ribut dengan ancaman pengebirian kewenangan KPK, bahwa KPK dalam bahaya, Presiden kita malah nyengir sambil main sepeda-sepedaan seusai meresmikan Bandara Semarang.

Mungkin maksudnya buat lucu-lucuan, apa adanya saja kan ‘presiden merakyat’? Tapi tahu momen-lah. Apalagi yang punya kerjaaan bukan DPR semata, tetapi juga pemerintah. Keduanya bermaksud segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Padahal ada beberapa subtansi dalam RUU itu yang dapat mengancam eksistensi KPK maupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dan Jokowi yang kerap mendaku sebagai pejuang anti korupsi, alih-alih bereaksi malah nyengir sambil main sepeda-sepedaan? Sedemikian remehkah masalah ini sehingga Jokowi terkesan tak berempati, abai atau bahkan mengejek?

Saya pikir kita sudah sama-sama paham di balik R-KUHP tersebut. Tapi, agar sama-sama jelas, biar saya rangkum jadi empat bahasan pokok. Pertama, jika R-KUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Kedua, RKUHP tersebut berpotensi meniadakan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Serupa dengan KPK, Pengadilan Tipikor pun hanya memeriksa dan mengadili perkara korupsi dalam rumpun aturan UU Tipikor.

Baca juga  Menanti Arah Indonesia dalam Dua Hari Kedepan

Ketiga, RKUHP baru itu lebih banyak berpihak pada pelaku korupsi. Terbukti dari hukuman pidana penjara dan denda yang tertera dalam RKUHP jauh lebih ringan dibanding UU Tipikor.

Keempat, RKUHP ini mengakomodasi pidana tambahan bagi pelaku korupsi yaitu pembayaran uang pengganti. Artinya, ada peluang pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.

Menkopolkam Wiranto telah menjamin bahwa kewenangan KPK tak akan hilang karena berlaku lex specialis atau hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Artinya, KPK maupun peradilan di Indonesia tetap dapat menggunakan UU Tipikor sebagai rujukan untuk menangani kasus korupsi.

Penyataan Menkopolkam ini amat subjektif. Pegiat gerakan antikorupsi sama-sama pesimis UU Tipikor dapat berlaku sebagaimana mestinya. Sebab, dalam RKUHP  juga mengatur bahwa setahun setelah RKUHP itu disahkan maka peraturan di luar KUHP yang lebih khusus harus menyesuaikan dengan beleid tersebut. Jadi

Di lain sisi, terdapat sejumlah pandangan hukum berbeda jika terdapat dua aturan yang bertentangan. Pertama, asas lex superior yang mengatur bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Kemudian ada pula asas lex posterior yang mengatur jika ada peraturan yang sederajat maka peraturan yang paling baru dapat melumpuhkan peraturan yang lama.

Baca juga  3 “Tipu-Daya” di Balik Wacana Wapres JK 3 Periode, Siapa Bermain?

Kesimpulannya, memasukan pasal-pasal korupsi ke dalam R-KUHP akan membuat hukum yang memayungi ikwal kasus-kasus korupsi jadi tidak jelas, abu-abu. Jadi, bagaimana Menkopolkam bisa mengatakan KPK supaya tenang-tenang saja? Ini permintaan yang amat naif.

Dan Jokowi masih juga senyum-senyum, main sepeda-sepedaan, tapi belum mau mengomentari permasalahan ini. Padahal mengakomodir delik korupsi masuk ke dalam R-KUHP hanya akan menimbulkan citra buruk bagi pemerintah dan DPR. Jokowi bisa dinilai ingkar janji dengan poin ke-4 NAWACITA yang menyatakan akan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jika itu yang terjadi, maka kita bisa menyebut Nawacita tak lebih dari omong kosong.

Dan sampai sekarang Jokowi masih diam saja, seperti diamnya sang Presiden atas penuntasan kasus penganiayaan penyidik senior KPK Novel Baswedan yang sampai sekarang belum jelas juntrungannya. Semoga saja, kelak saat Jokowi bicara, dia tidak semakin meremas jantung kita. Sebagaimana pernyataannya tempo hari yang membolehkan mantan koruptor boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislative pada pemilu mendatang. Tragis!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here