Presidensial Threshold, Pintu Masuk bagi Politik Mahar di Pemilu

0
236

Genderang Pilkada 2018 baru saja ditabuh, namun perpolitikan di Tanah Air sudah sedemikian gaduh. Itu karena tiga partai politik dirundung isu tak sedap, yaitu terlibat politik mahar. Para calon kandidat terlebih dahulu ‘dipalaki’ dengan dalih ongkos politik atau istilahnya sewa perahu. Terduga pelakunya tak tanggung-tanggung pula, ketua umum partai politik.

Seperti yang dialami Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Mantan capres 2014 ini dituduh oleh mantan loyalisnya, La Nyalla Mattalitti, telah meminta mahar puluhan miliar untuk mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan di Pilkada Jawa Timur. Prabowo hingga kini belum menanggapi tuduhan itu, meski sejumlah anak buahnya membantah dengan lantang.

Tuduhan serius itu terus bergulir, sehingga menarik perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim. Mereka berencana memanggil La Nyalla untuk dimintai keterangan, bahkan akan memanggil Prabowo juga jika nanti ditemukan bukti pelanggaran.

Kejadian serupa juga terjadi di Pilkada Kota Cirebon. Salah seorang kandidat yang gagal maju, Brigjen Pol Siswandi, menuding PKS meminta mahar miliaran. Karena tidak disanggupi, partai besutan Sohibul Iman itu menarik dukungan di menit-menit akhir, sehingga Siswandi tidak cukup dukungan untuk ikut pilkada.

Kejadian baru-baru ini lebih parah lagi. Pengurus Partai Hanura memecat ketua umumnya, Oesman Sapta Odang (OSO) karena sudah dianggap menjadi aib bagi partai politik tersebut. OSO disebut kerap menjual SK rekomendasi kepada kandidat-kandidat yang diusung dalam pilkada.

Bahkan, menjadi lebih parah ketika mahar-mahar dari kandidat itu sudah dikantongi, SK rekomendasi malah ditarik kembali. Lalu SK tersebut diberikan kepada kandidat yang lain yang tentu saja membayar uang mahar serupa.

Tidak itu saja, para kader Hanura juga mengaku gerah dengan kebijakan OSO yang mewajibkan calon-calon legislatif untuk Pemilu 2019, menyumbang dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Rumor ini tidak ditampik oleh OSO. Ia mengaku mensyaratkan hal tersebut, hanya saja hal itu bersifat sumbangan tulus ikhlas, tidak mengikat dan tidak pula memaksa. Katanya.

Beginilah wajah perpolitikan kita. Politik busuk yang diwarnai dengan permainan uang. Namun kita tak pernah mau memperbaiki diri. Ini baru di tingkatan pilkada, bagaimana nanti jika di pilpres. Tentu politik mahar ini akan lebih menggila.

Aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) akan membuat kandidat tersandera oleh partai politik pendukung. Syarat dukungan 20 persen kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional, bakal menjadi bahan transaksional.

Memang di pilpres ini tak melulu akan membicarakan angka-angka nominal. Tidak seperti di pilkada. Bisa jadi ‘upah’ dukungan diganti menjadi jatah menteri, atau jabatan lain di suatu lembaga atau institusi. Namun, intinya tetap saja sama, ada jual beli dukungan di sana.

Inilah yang ditentang banyak orang. Selain sudah tidak relevan dengan kondisi pemilu serentak, presidential threshold juga akan membuka pintu untuk masuknya politik transaksional. Kondisi beginilah yang membuat negeri ini tak lepas dirundung korupsi. Ketika kandidat pemimpinnya sudah diwajibkan membayar puluhan hingga ratusan miliar, maka ketika menjabat nanti tentu akan mengembalikan modal dan mencari keuntungan.

Apakah ini demokrasi yang kita cita-citakan? Demokrasi yang bertuhan kepada uang dan kepentingan. Ketika rakyat kian melarat, beras mahal dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara pendapatan mereka tak kunjung membaik, namun para elite politik malah sibuk bagi-bagi uang mahar ratusan miliaran. Mereka lebih mementingkan isi saku masing-masing, ketimbang kesejahteraan rakyatnya.

Ini harus segera diakhiri. Karena jika terus dibiarkan, negara bisa rusak binasa.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here