Pro-Kontra Nasdem Terkait OTT Nurdin Basirun

0
Pengurus Nasdem Kembali Dukung Surya Paloh di Kongres Nanti

PolitikToday Langkah cepat diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem dengan memberhentikan Nurdin Basirun sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kepulauan Riau (Kepri).

Hal ini dilakukan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyikapi kabar terjaringnya Nurdin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Rabu (10/7/2019). 

“Betul Gubernur Kepri itu adalah Ketua DPW NasDem yang hari ini sudah dibebastugaskan. Ketua Umum [Surya Paloh] dan saya sudah menandatangani dan gantinya dengan pelaksana tugas,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G Plate di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (11/7/2019).

Johnny menjelaskan sikap DPP NasDem, sebagai sikap untuk menunjukkan bahwa pihaknya mendukung proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami ambil langkah cepat, ada berita media untuk menunjukkan kami betul membantu pemberantasan korupsi. Maka kami ambil langkah pembebasan tugas sementara,” ucap Johnny. 

Pembelaan Politisi Nasdem

Anggota Komisi III DPR dari NasDem, Teuku Taufiqulhadi, memprotes OTT  KPK terhadap Gubernur Kepulauan Riau(Kepri) Nurdin Basirun. Ia meminta KPK untuk melakukan rekonstruksi OTT terhadap kader NasDem itu. 

“Saya kaget mendengar OTT terhadap Gubernur Kepri. Di mana letak pelanggaran hukumnya?” tanya Taufiqulhadi kepada wartawan, Kamis (11/7/2019). 

Taufiqulhadi menerangkan bahwa Nurdin berangkat ke sebuah pulau pagi-pagi pukul 04.00 WIB lalu dijemput KPK dan dibawa ke rumah dinas. 

“Saya ingin tanya, di mana ada bukti pidana penyuapan sehingga ia di-OTT? Seharusnya, kalau ‘tangkap tangan’ atau ditambah frasa ‘operasi’ lagi, harusnya terbukti di tempat bahwa telah terjadi penyuapan. Di tempat kejadian, seharusnya ada penyuap dan yang disuap. Ini si penyuap tidak ada. Tapi kok disebut OTT?” ungkap anggota Dewan Pakar NasDem ini. 

Taufiqulhadi menduga OTT KPK telah tejadi malapraktik seperti di dunia kedokteran. 

“Berhentilah sinetron OTT yang berkelanjutan. KPK rupanya asyik dengan OTT, dan tidak ada harapan lembaga ini ada perspektif soal pencegahan,” tukas Taufiqulhadi.

Baca juga  Kenapa Ridwan Kamil Jadi Politikus Kutu Loncat?

OTT KPK Kasus Reklamasi

Nurdin Basirun menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) saat ditangkap dalam OTT KPK. Dan menambah deretan kepala daerah yang ditangkap lembaga antir rusuah sepanjang 2019.

Nurdin Basirun tersangkut dugaan korupsi reklamasi, merupakan kepala daerah ketiga kena OTT setelah Bupati Mesuji Khamami dan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. 

Kariernya di pemerintahan dimulai ketika ‘dilamar’ Muhammad Sani untuk memimpin pemerintahan baru Kabupaten Karimun, Riau. Usai mendampingi Sani, Nurdin yang juga Ketua DPW Partai NasDem Kepri menjabat Bupati Karimun selama dua periode: 2006-2011 dan 2011-2015.

Ikut diamankan oleh KPK enam orang dalam OTT di KepRI. Setidaknya ada enam orang yang diamankan dari operasi senyap. Keenam orang itu terdiri dari sejumlah unsur, mulai dari Kepala Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pegawai Negeri Sipil, hingga pihak swasta.

Febri mengatakan OTT itu terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri. Dari operasi senyap itu KPK mengamankan uang senilai Sin$6.000. 

“Diduga ini bukan penerimaan pertama,” ungka Febri, Rabu (10/7/2019) malam.

Sampai saat ini, KPK belum memastikan status para pihak yang terjaring OTT. Sesuai dengan hukum acara, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here