Profesor Tua & Rektor Impor, Polemik Kebijakan Menristekdikti

0
Profesor Tua & Rektor Impor, Polemik Kebijakan Menristekdikti
Menristekdikti Mohamad Nasir

PolitikToday- Dunia akademik perguruan tinggi meradang dengan ucapan Menristekdikti. Terkait ucapan dan kebijakan untuk impor rektor bagi perguruan tinggi dan profesor tua yang kecil manfaat untuk negara.

Hal ini memunculkan berbagai penolakan dari berbagai kalangan. Terutama dari kalangan praktisi dan pengamat pendidikan. Kebijakan ini dinilai tidak bijaksana dan tidak mencerminkan perbaikan kualitas perguruan tinggi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengkritisi pernyataan ‘profesor tua kecil manfaatnya untuk negara’ yang disampaikan Menristekdikti.

“Insyaallah Muhammadiyah bisa menampung. Untuk apa? untuk mengembangkan sumber daya insani di lingkungan masyarakat. Jadi Muhammadiyah akan menjadi rumah untuk siapapun,” ujarnya setelah menghadiri pengukuhan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Anif sebagai guru besar, Kamis (8/8/2019).

Menurutnya, profesor-profesor Muhammadiyah yang sudah usia tua memiliki peran dan andil di tengah masyarakat.

“Yang sudah tua pun nanti emeritus. Tetapi yang tua itu masih bisa bermanfaat untuk kepentingan dakwah di Muhammadiyah,” kata Haedar.

Regenerasi Profesor Tua

Pernyataan Menristekdikti M. Nasir bermula saat menghadiri pengukuhan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, sebagai guru besar Universitas Negeri Semarang (Unnes).

“Jumlah masih sangat terbatas, masih sekitar 5.500. Kita mau tambah lagi (profesor) karena sudah tua semua. Saya harap usia 35 atau 40 sudah profesor. Kalau tua itu manfaat untuk negaranya kecil,” kata Nasir di auditorium Unnes, Rabu (24/7/2019).

Kesulitan untuk meraih gelar profesor menurut Nasir yaitu pada publikasi riset. Sehingga belum banyak profesor usia muda yang dihasilkan.

“Kendala ada pada publikasi, tidak mudah, ini bikin orang stres,” jelasnya.

Untuk mendorog adanya profesor muda, akan ada program untuk pembiayaan riset. Dengan itu diharapkan bisa mendongkrak jumlah profesor menjadi sekitar 29 ribu orang.

“Sangat kurang, baru 5.500, idealnya punya dosen 290 ribu 10 persennya guru besar, sekitar 29 ribu. Ada program membiayai riset,” pungkasnya.

Baca juga  Terusik Lelucon Politik Prabowo, Jokowi Kemana Aja

Impor Rektor Asing

Untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia Menristekdikti Mohamad Nasir merekrut rektor asing untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Menteri Nasir lewat kebijakan itu berniat memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga kampus di Indonesia bisa menembus ranking 200 besar dunia. 

“Apabila kita punya keinginan meratingkan perguruan tinggi kita di kelas dunia berarti kita harus melihat dunia atau di negara-negara lain. Oleh karena itu yang namanya rektor dari luar negeri atau asing, guru besar asing yang akan masuk pada perguruan tinggi di Indonesia itu hal yang lumrah,” kata Nasir ditemui di kantornya, Gedung Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Menurut dia, tenaga pendidik di Indonesia saat ini memerlukan persaingan agar bisa berkembang. 

“Ini perlu challenge kembali. Saya lebih keras lagi sekarang,” ujar Nasir yang menargetkan merekrut rektor asing mulai 2020.

Penolakan Terhadap Kebijakan Menristekdikti

Pengamat pendidikan Doni Koesoema mengkritisi terhadap impor rektor. Sebab hal ini menyatakan rendahnya kualitas perguruan tinggi di Indonesia. 

“Tidak perlu ada rektor asing PTN kita sudah tertantang. Jadi argumentasi menteri tidak jelas. Kalau cuma men-challenge tidak perlu undang rektor. Tidak ada korelasi dengan persoalan pendidikan kita,” kata Doni.

Dodi menyebut Nasir sama sekali tak paham dengan pokok persoalan sebenarnya yang ada di ranah pendidikan tinggi. Akibatnya, kebijakan yang dia ambil pun terasa salah sasaran.

“Struktur PT kita berbeda,” kata Dodi. 

“Di luar, kerjaannya rektor itu bukan administrasi, tapi lobi. Maka disebut President University, sedangkan pengembangan keilmuan semuanya otonomi dekan,” kata dia. 

“Kita tidak punya jabatan Presiden Universitas, sementara dekan kita, yang adalah terjemahan dean, tugasnya beda dengan dekan di LN. Jadi kalau sistem dan kewenangan tak diubah, sia-sia mengundang rektor asing,” kata Dodi.

Pengamat dan pemerhati pendidikan, Mohammad Abduhzen menyebut persoalan utama pendidikan Indonesia adalah budaya akademik atau sistem pendidikan.

Baca juga  KPK Tangkap Fredrich Yunadi


“Apakah rektor asing dengan beberapa dosen asing mampu bersinergi dengan para guru besar dan dosen-dosen kita? Seperti sepak bola, dengan mengontrak pelatih dan beberapa pemain asing, apakah kualitas bola kaki kita meningkat? Saya kira tidak. Ada kultur yang harus dibangun terlebih dahulu,” kata Abduhzen.

 
“Maka saya tantang betul ya, demi Republik lo, bukan demi Yogya. Jangan salah, Bapak-bapak. Demi Republik ini, soal akademik. Kalau M Nasir itu lebih dulu terbit di jurnal di bidang masing-masing, jurnalnya lebih hebat dari saya, dan pengaruhnya lebih hebat dari punya saya, saya turun dari rektor,” tegas Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi.

Yudian juga terang-terangan mengecam pernyataan M Nasir tersebut. Menurutnya, pernyataan M Nasir berbahaya, tidak beretika, dan cenderung mendiskreditkan profesor yang sudah berusia lanjut.

Sedangkan Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof Koentjoro setuju jika M Nasir disebut tak bijak mengucapkan kalimat ‘profesor tua kecil manfaatnya untuk negara’. Seorang profesor, lanjutnya, di mana pun berada juga diharuskan berkarakter wise atau bijaksana.

“Karena yang namanya guru besar itu adalah orang yang arif, orang yang bijaksana, bahasanya pendhita (layaknya Brahmana) yang ngerti winarah (mumpuni pengetahuannya), sehingga sangat susah untuk misalnya mereka (menginginkan) profesor harus muda-muda. Apalagi kalau zaman sekarang untuk jadi profesor itu susahnya setengah mati,” sebutnya.

Demi Bidik Jabatan

Prof. Koentjoro justru menilai M. Nasir sedang mencari perhatian menjelang penyusunan kabinet baru. Ia menduga M. Nasir sengaja bermanuver supaya ide dan gagasannya diperhatikan.

“Biar diperhatikan. Salah satu cara untuk menarik perhatian karena dia menjadi sangat dikenal. Ada kemungkinan, apakah ada jabatan-jabatan tertentu di publik yang diincar. Karena apa? Karena keterkenalan itu akan mempengaruhi,” ungkapnya.

Baca juga  Meniadakan Jejak Sejarah, Rezim Jokowi Bentuk Opini Tidak Jujur

Sedangkan Haedar Nashir menilai naif terhadap ucapan dan kebijakan M. Nashir. Sebab Indonesia memiliki prinsip gotong royong, sehingga tidak mendikotomikan masyarakat. Seluruh pihak dinilai harus sama-sama kontribusi positif bagi pembangunan negara.

“Naif kita ngomong Pancasila, naif kita ngomong Indonesia itu majemuk, jika para elite tidak menyadari bahwa Indonesia ini dibangun atas prinsip kebersamaan,” tutup Haedar.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here