PT 20 % Dihapus, Mantan Ketua MK: Banyak yang Diuntungkan

0
644
PT 20 % Dihapus, Mantan Ketua MK: Banyak yang Diuntungkan

PolitikToday – Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai Presidential Threshold (PT) 20 persen merugikan parpol-parpol papan tengah. Apabila parpol tersebut ingin mengajukan sosok capres persentase mereka akan selalu kurang.

“Jadi kalau kelompok alternatif tidak bisa jadi 2 kelompok, karena kurang dan butuh 2 partai koalisi. (Misal) kalau Demokrat dengan PAN tidak cukup, Demokrat dengan PKB juga tidak, dia butuh 3,” kata Jimly dalam diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Namun, menurut Jimly, PT 20 persen bukan hanya merugikan Partai Demokrat, tetapi juga parpol lain yang sekiranya ingin mencalonkan pilihannya namun terbentur aturan tersebut.

“Jadi yang tercederai tidak hanya Demokrat, tapi semua partai di luar pemerintahan, bahkan yang di dalam juga. (Misal) kan ada yang nyapres,” jelas Jimly.

Baca juga  KPU Sebutkan Belum Satupun Parpol yang Daftarkan Calegnya

Jimly juga menyebut jika PT diubah menjadi 0 persen akan lebih banyak membawa kebaikan. Parpol tidak akan kesulitan untuk memajukan kader terbaiknya. Sehingga figur-figur capres akan lebih banyak, sehingga masyarakat juga akan lebih bervariatif dalam menentukan pilihannya karena banyak calon alternatif.

“Itu (PT jadi 0 persen, red) dampaknya jauh lebih baik bagi seluruh rakyat,” tegasnya.

Selain itu, PT 0 persen juga disebut akan lebih menguntungkan capres petahana dalam hal ini Jokowi. Posisinya disebut akan semakin menguat.

Hal itu karena bisa berdampak kepada perpecahan koalisi partai oposisi. Sebab partai yang tidak mendapat jatah kursi cawapres dari Prabowo Subianto akan berpikir untuk mendaftarkan capresnya sendiri.

“Saya rasa makin 0 persen pemerintahan Jokowi makin diuntungkan dalam politik. Maka 20 persen atau 0 persen bagi pemerintahan incumbent sama saja,” imbuh Jimly.

Baca juga  Ini 9 Kandidat yang Gugat Hasil Pilkada 2018 ke MK

“Pertimbangkan praktis saya, nanti lawan politiknya jadi terpecah,” tegasnya.

Karena itu, Jimly berharap MK bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi sidang uji materi tentang permohonan uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Berpikir lebih luas, jadi kalau dikabulkan ini putusan baru dengan argumen baru,” pungkasnya.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here