Rachmawati: Bukan Makar tapi Aksi Bela Negara

0
Politisi Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/12). (ant)

Salah satu tersangka makar, Rachmawati Soekarnoputri mengaku tidak tahu menahu mengapa sampai tudingan itu dikenakan polisi kepadanya. Puteri proklamator Sukarno ini merasa rencana Gerakan Selamatkan NKRI yang diinisiasinya telah dipelintir menjadi permufakatan jahat untuk berbuat makar. Pendangan Rachma ini disampaikan dalam wawancara ekslusifnya dengan harian Rakyat Merdeka.

Rachma tidak membantah jika pada Jumat (2/12), Gerakan Selamatkan NKRI hendak melakukan unjukrasa ke gedung MPR/DPR/DPD RI. Tetapi agendanya bukan untuk menduduki kompleks parlemen.

Agenda Gerakan Selamatkan NKRI pada hari itu ada dua. Pertama, dukungan bagi aksi gerakan umat Islam berbentuk seruan untuk mengawal proses hukum Basuki Tjahaja Purnama. Kedua, aksi bela negara yaitu menuntut kembali ke UUD 1945 yang asli.  Untuk kelancaran agenda ini, telah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisan dan pimpinan MPR.

Rachma menilai telah terjadi empat pelanggaran dalam proses amandemen UUD 1945 yang terjadi pada tahun 1999-2002. Pertama, amendeman itu tidak didahului proses referendum untuk menanyakan pendapat rakyat. Kedua, proses amandemen hanya berupa risalah rapat anggota MPR bukan lembaran berita negara. Ketiga, Rachma menilai ada tangan-tangan asing dalam proses amandemen tersebut.

“Bahan atau draf yang sudah ada disiapkan oleh kon¬sultan asing, NDI, dari AS, National Democrat Institute, Jimmy Carter,” katanya.

Keempat, amandemen itu sudah memberi arti bahwa konten konstitusi Indonesia bukan UUD 1945. tetapi elit politik dan pemerintahan malah memanipulasi dengan tetap menyebutnya dengan istilah UUD 1945.

Rachma juga menegaskan  selama konstitusi tidak kembali pada UUD 1945 yang asli, MPR tidak akan dapat merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Rachma, berpijak pada ajaran Bung Karno, GBHN harus melalui lima unsur utama, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

“UUD-nya kan sudah berubah, jadi bagaimana bisa kembali kepada GBHN seperti UUD yang masih utuh?” ungkap Rachma. (rtb)

Baca juga  Waketum Gerindra Sindir Politisi Bermental Kacung Asing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here