Rebutan Kursi Ketua MPR

0

PolitikToday – Pemilihan Umum Legislatif baru saja berakhir, meski demikian, proses penetapan calon terpilih masih harus menunggu hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang tengah berlangsung. Namun demikian, gerakan para politisi untuk membagi kekuasan telah dimulai dan salah satu posisi yang kini hangat diperbincangkan adalah siapa tokoh yang paling pantas menjabat sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR).

Berbeda dengan kursi Ketua DPR RI yang secara undang undang sudah ditetapkan menjadi milik partai pemenang pemilu, kursi Ketua MPR memang menjadi rebutan partai politik karena dianggap strategis untuk menentukan arah politik Indonesia di tahun 2024 mendatang.

Sejumlah partai politik terlihat terang-terangan membidik kursi ketua MPR. Keseriusan itu sangat terlihat di kubu Koalisi Indonesia Kerja yang beranggotakan PDI-P, Golkar, NasDem, PKB, PPP dan Hanura. Sementara kubu Koalisi Adil Makmur meski terihat pasif diam diam juga ikut meramaikan persaingan memperbutkan nomor RI 6 tersebut.

PKB Paling Gesit

Lobi lobi politik dilakukan dengan intens, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin termasuk tokoh yang ikut dilobi. Tidak hanya itu, Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono ikut pula ditemui agar maksud tercapai.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini menjadi partai politik yang paling gesit melobi kiri kanan. Dikatakan politisi PKB Lukman Edy, pihaknya mendorong agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bisa menjabat sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 mendatang. Langkah-langkah pun dilakukan demi memuluskan jalan Muhaimin menduduki kursi Ketua MPR.

“Kami PKB terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak untuk memberikan dukungan kepada Pak Muhaimin Iskandar bersama sama kita dorong untuk menjadi ketua MPR,” kata Lukman saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (12/7).

Baca juga  Setelah PBB, Bawaslu Segera Putuskan Nasib PKPI

Lukman menyebutkan sejauh ini Cak Imin itu sudah melakukan komunikasi dengan cawapres terpilih Ma’ruf Amin untuk membicarakan soal jabatan Ketua MPR tersebut. Selain itu, kata Lukman, kemungkinan Cak Imin sudah membicarakan terkait jabatan tersebut kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) maupun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto dan beberapa ketum parpol koalisi.

“Mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi, melakukan pembicaraan juga dengan Pak Airlangga, lintas partai, saya kira seperti itu, saya kira komunikasi politik semua sekarang sedang dilakukan untuk memberikan kepada Cak Imin, sebagai Ketua MPR,” kata dia.

NasDem Sindir Cak Imin

Namun isyarat penolakan dan sindiran halus justru disampaikan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh. SP menyebut partainya tak akan memperebutkan posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024. Paloh menyadari partainya bukan pemenang dalam Pemilu 2019.

“NasDem itu harus tahu diri dia. Jangan, sudah tahu bukan parpol pemenang, bukan juga pemenang kedua masih juga kepengen ketua MPR,” kata Paloh di Akademi Bela Negara NasDem, Pancoran, Jakarta, Selasa (16/7).

Taipan pemilih Media Indonesia dan Metro TV itu mengatakan partainya sudah cukup menduduki unsur pimpinan MPR ataupun DPR berdasarkan perolehan suara pada pesta demokrasi lima tahunan. NasDem berada pada urutan kelima dengan raihan 9,05 persen dari suara sah Pemilu 2019.

“Sudah cukup dia (NasDem) unsur pimpinan,” ujarnya.

Paloh bahkan menyindir Muhaimin yang ingin menduduki posisi ketua MPR, dengan mengatakan juniornya itu memang selalu merasa paling pantas.

“Adek saya itu (Cak Imin) memang dia selalu merasa dia yang paling pantas dan saya hormati itu. Saya hormati. Jadi enggak ada yang salah,” tuturnya.

Baca juga  Hinca: Pernyataan Hasto Lucu dan Menggelikan

“Biasa adik lebih gesit dari kakak. Sebagai kakak kadang-kadang saya enggak segesit adik,” sambungnya.

Gerilya Kader Beringin

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar juag menyampaikan keinginan agar Golkar mendapat jatah kursi Ketua MPR RI. Golkar sebagaimana disampaikan Airlangga adalah partai pemenang kedua di koalisi Indonesia Kerja. Ia menyebutkan Partai Golkar ingin dan pantas menempati posisi Ketua MPR.

“Dalam konteks kesantunan politik, telah jelas dalam UU MD3 bahwa pemenang pemilu akan menjadi ketua DPR berikutnya. Dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan wakilnya secara berurutan sehingga akan wajar, ini seizin Pak Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) apabila dalam nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua (MPR) dari Partai Golkar,” kata Airlangga.

Namun Airlangga menegaskan pihaknya akan terus beruding dengan anggota koalisi lainnya terkait nama nama yang akan akan diusung.

Demokrat Mengintip, Demokrat Menyalip

Disisi lain, masuknya Partai Demokrat kedalam bagian dari koalisi pemerintah membuka peluang partai besutan Mantan Presiden SBY itu ikut dalam kancah perebutan kursi Ketua MPR.

Uluran tangan dan sinyal terbuka disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno yang terang terangan meminta Partai Demokrat tak perlu terlalu khawatir terkait jatah kursi ketua MPR usai gelaran Pilpres 2019.

“Hasil lobi adalah hasil kerja bersama. Jadi Partai Demokrat tak perlu khawatir secara berlebihan,” kata Hendrawan.

Hendrawan mengatakan semua usulan terkait kandidat Ketua MPR pasti akan diakomodasi dan dibicarakan dalam forum komunikasi dan lobi-lobi antarparpol. Hal itu dilakukan tak terkecuali bagi kandidat yang berasal dari Partai Demokrat.

Baca juga  Meski Digugat Setnov, KPK Dukung Langkah Ditjen Imigrasi

Politisi Senior PDI-P itu meminta Demokrat untuk aktif mengusulkan kandidat terbaiknya dalam paket pimpinan MPR yang sudah diatur dalam UU MD3. Hal itu bertujuan agar kandidat Demokrat itu dapat dipertimbangkan oleh seluruh fraksi parpol yang ada di DPR maupun anggota DPD.

“Diharap lebih rajin menampilkan sosok yang kompeten dan arif untuk dimasukkan dalam paket sebagaimana diatur dalam UU MD3,” kata dia.

Hasil Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional Pileg DPR RI 2019, di Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari menunjukkan sembilan dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Partai PDIP dan Gerindra masing-masing memegang perolehan suara terbesar yakni PDIP sebesar 19,33 persen disusul Gerindra 12,57 persen.

Sembilan partai itu diurutkan berdasarkan perolehan suara terbesar yakni: 1. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen) 2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen) 3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen) 4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen) 5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen) 6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen) 7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen) 8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen) 9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)

Sementara itu tujuh partai lain tidak memenuhi ambang batas parlemen yakni: 1. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen) 2. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen) 3. PSI: 2.650.361 (1,89 persen) 4. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen) 5. PBB: 1.099.848 (0,79 persen) 6. PKPI: 312.775 (0,22 persen) 7. Garuda: 702.536 (0,05 persen)

Berdasarkan perolehan suara tersebut ketujuh partai itu tidak dapat mengirimkan wakilnya untuk duduk di DPR RI. Satu partai yang sebelumnya mempunyai wakil di DPR namun kini tidak adalah Partai Hanura.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here