Referendum Apakah Jawaban Atas Persoalan Papua, Pemindahan Ibukota? Berkaca dari Timor Leste

0
Referendum Apakah Jawaban Atas Persoalan Papua, Pemindahan Ibukota? Berkaca dari Timor Leste

PolitikToday- Referendum bukanlah penyelesaian persoalan mendasar tentang kebijakan menjaga persatuan Indonesia. Indonesia pernah melakukan referendum pada masa pemerintahan BJ Habibie. Hal ini Indonesia mesti melepas Timor Leste menjadi negara sendiri.

Ada banyak pendekatan yang mesti ditempuh untuk menyelesaikan beberapa persoalan mendasar terutama kebijakan yang berkeadilan bagi masyarakat yang selama ini merasa tidak mendapatkan keadilan, diskriminasi ras dan pemerataan ekonomi.

Muncul wacana untuk melaksanakan referendum secara bersamaan. Salah satunya dari mahasiswa papua yang berdemo di seberang Istana.

Permintaan Referendum Mahasiswa Papua

Lebih dari seratus mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antirasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme melakukan aksi dari Mabes TNI AD menuju Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Mereka bergerak untuk melakukan unjuk rasa di Taman Aspirasi depan Kompleks Istana Kepresidenan.

Dalam perjalanan, beberapa kali massa aksi menyatakan rakyat Papua menagih hak untuk menentukan nasib sendiri lewat referendum.

“Referendum?” teriak Ambros lagi.

“Yes!” sahut mereka lagi.

Ambros mengatakan Papua tidak butuh otonomi khusus (otsus). Pasalnya, otsus yang sudah berjalan sekitar 19 tahun hanya merupakan cara Pemerintah Indonesia mengembalikan sebagian hasil penjualan sumber daya alam Papua.

Papua lanjut Ambros membutuhkan kemerdekaan yang selama ini tak mereka dapatkan.

“Pak Jokowi ini mata buta telinganya tuli, kawan-kawan. Orang Papua minta selesaikan kasus HAM, dia kasih pembangunan. Kita minta merdeka, dia bangun jalan,” ungkap dia.


Aksi ini merupakan respons atas kasus pengepungan dan rasialisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, beberapa waktu lalu. Rangkaian aksi sejenis lebih dulu digelar di berbagai wilayah, terutama Papua dan papua Barat, yang sebagiannya berujung kerusuhan.

Referendum Ala Sandiaga Uno

Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengusulkan referendum terkait rencana pemindahan ke Kalimantan. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan karena banyak pertimbangan yang harus dikaji sebelum memindahkan ibu kota. 

“Karena ini sangat strategis, buat referendum. Sampaikan ke seluruh warga Indonesia, setuju enggak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian pengambilan keputusan tersebut,” kata Sandi dalam diskusi grup Instruktur Nasional PAN di Gedung Joang ’45, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca juga  Menhan: Anggota TNI Aktif Tidak Akan Tempati Jabatan Sipil

Menurut Sandi rencana pemindahan ibu kota saat ini bukan prioritas bagi pemerintah. Ia mengatakan banyak hal lain yang harus diperhatikan seperti persoalan ekonomi dan kesejahteraan. 

“Apakah ini prioritas atau bukan? Bukan, berarti taruh dulu di samping. Jangan dulu dibicarakan untuk menyita perhatian publik karena masih banyak masalah lainnya. Prioritas perjuangkan ekonomi dan kesejahteraan,” tukas Sandi.

Timor Timur Merdeka Lewat Referendum

Menjelang 20 tahun peringatan referendum Timor Timur, tepatnya pada 30 Agustus 1999, Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB) menggelar referendum di Timor Timur. Referendum tersebut kemudian menghasilkan sebuah sejarah yaitu keputusan rakyat Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Dan hal ini tetap meninggalkan luka dan sejarah kelam yang semestinya menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.

Mewujudkan Asa Keadilan dan Kesejahteraan

Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto menuturkan, masyarakat Papua rentan terprovokasi dan cenderung mudah menggelar aksi massa karena adanya industrialisasi dan perubahan sosial di Papua.

Menurut dia, industrialisasi dan perubahan sosial di kawasan Papua sebetulnya tidak hanya terjadi setelah diberlakukannya kebijakan otonomi khusus di Papua.

“Di era Orde Baru, ketika pemerintah mencanangkan program yang disebut ‘Kebijakan ke Arah Timur’, yang bertujuan mendorong investasi di wilayah Indonesia bagian timur, sejak itu pula arus investasi yang masuk ke wilayah Papua mulai meningkat pesat,” ujar Bagong, Rabu (21/8/2019).

Bagong melanjutkan, setelah program Kebijakan ke Arah Timur itu, sejumlah pelaku industri mulai berbondong-bondong untuk mencari keuntungan di Papua.

“Sejumlah perusahaan di bidang perkayuan, perikanan, pertanian, dan pertambangan mulai banyak menyerbu Papua karena potensi sumber daya alam yang menjanjikan,” tuturnya.

Namun, masuknya industri ke Papua tidak sinkron dengan kesejahteraan yang didapat masyarakat di sana. Bagong menjelaskan, di wilayah Papua Barat misalnya, eksplorasi dan eksploitasi terjadi di wilayah perairan akibat pembukaan industri perikanan.

Baca juga  Anggota DPR Asal Papua Minta Kasus Papua Jadi Perhatian Dan Diusut Tuntas
“Wilayah perairan pantai yang sebelumnya mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan tradisional, pelan-pelan makin tidak bersahabat akibat kegiatan modernisasi perikanan,” tutur Bagong.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here