Revolusi Mental yang Gagal Total

0
2220

Para pendukung Istana sedang meradang di media sosial. Pangkal soal karena Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengkritik jargon kampanye junjungannya, yakni Revolusi Mental. Dua kata yang kini tak lebih dari sekedar slogan, karena tak ada implementasi dan kelanjutan.

Berbicara di hadapan sejumlah kader Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu (9/6/2018), AHY menanyakan kabar program yang dulu diusung Joko Widodo ini. Sebab, empat tahun memerintah negeri, Jokowi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga lupa dengan program Revolusi Mental.

Kritikan ini yang membuat kuping buzzer penguasa menjadi panas. Alih-alih berusaha menjelaskan capaian program, mereka justru hanya mampu memberikan bully-an. Beginilah tipikal penjilat. Demi menutupi aib majikan, mereka menyerang sisi personal orang yang memberikan kritikan. Contoh nyata hasil didikan penguasa melalui program andalan Revolusi Mental.

Jika jujur mengakui, selama era Reformasi bergulir, kehidupan berbangsa di bawah kekuasaan Jokowi, sudah berada di titik nadir. Rakyat terbelah dengan pertentangan yang kian hari semakin meruncing. Rezim ini tidak hanya gagal menyatukan bangsa ini, tetapi juga kerap menjadi dalang yang menciptakan keretakan sosial di masyarakat.

Baca juga  PAN Ungkap Isi Pertemuan Tertutup Zulkifli dengan Jokowi di Istana

Pilkada DKI Jakarta salah satu contohnya. Kontestasi yang semestinya berlangsung jujur dan adil, harus ternoda karena campur tangan penguasa yang berpihak kepada petahana. Dua kandidat yang menantang partai politik berkuasa, PDI Perjuangan, dikriminalisasi oleh aparat hukum. Bahkan ketika jagoan mereka, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menista agama (sudah terbukti di pengadilan), pemerintah justru mati-matian membela. Ini yang membuat mayoritas rakyat Indonesia yang terluka, tambah teriris hatinya.

Perlakuan pemerintah terhadap kelompok yang menentang juga teramat arogan. Tak sedikit yang dipenjara hanya gara-gara lantang bersuara. Kritik diartikan ujaran kebencian, unjuk rasa dilabelkan upaya makar. Aparat hukum berubah fungsi menjadi pion kekuasaan, yang gampang bertindak represif terhadap kelompok oposisi. Alam demokrasi serasa sudah dinodai oleh pemerintahan tirani yang bertangan besi.

Pertentangan rakyat itu kian diperparah oleh kesenjangan sosial yang semakin menjadi-jadi. Penguasa dan kelompoknya menikmati hidup mewah, sementara mayoritas rakyat masih saja susah. Orang-orang dekat dan mantan relawan hidup senang karena turut menikmati kue kekuasaan. Mereka mengisi pos-pos komisaris di hampir semua badan usaha milik negara (BUMN). Akibatnya, kelompok perusahaan pelat merah ini semakin menjadi sapi perahan segelintir orang.

Baca juga  PKS dan Gerindra Buka Pintu bagi Mahfud MD Bergabung Dukung Prabowo-Sandi

Paling anyar tentu saja soal gaji selangit para ‘guru’ Pancasila. Para sepuh yang tergabung dalam Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menikmati uang pajak rakyat ratusan juta rupiah setiap bulan. Padahal kerja mereka cuma berdiskusi, tukar pikiran, dan cuap-cuap di ajang seminar. Ibarat kata hanya ongkang-ongkang kaki saja. Sangat tidak pantas kerja sambilan seperti itu diganjar imbalan yang sangat tinggi.

Tentu saja semua ini sangat mengusik rasa keadilan. Sangat wajar jika dikatakan program Revolusi Mental ini gagal total. Yang ada, peradaban demokrasi yang sudah terbangun dengan baik di era Reformasi, kembali mengalami kemunduran pesat, akibat sikap otoriter rezim Jokowi. Rezim dari partai politik yang memakai embel-embel demokrasi, tetapi berkelakuan tirani.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here