Rizal Ramli: Presidential Threshold Akal-akalan Status Quo, Langgar UUD 1945

0
784
Rizal Ramli: Presidential Threshold Akal-akalan Status Quo, Langgar UUD 1945

PolitikToday – Rizal Ramli menilai Presidential Threshold (PT) bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, dalam UUD 45 dijelaskan bahwa, siapapun bisa menjadi presiden selama mendapat usungan partai politik (parpol).

“Jadi, tidak ada PT 20 persen. Ini akal-akalan yang berkuasa. Supaya status quo. Kalau yang berkuasa itu, berprestasi, kami nggak masalah. Senang-senang saja. Ini, rakyat susah kok, dolar anjlok, utang numpuk. Artinya perlu dievaluasi,” tutur RR di depan Gedung MK, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Rizal juga mengingatkan agar intelektual harus berpikir menggunakan otak dan hati.

“Kalau bangsa kita mau maju, harus banyak intelektual yang kepalanya nyambung sama hati,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Rizal Ramli juga menyerahkan karangan bunga sebagai bentuk apresiasinya atas kinerja dua hakim MK yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Keduanya adalah hakim MK yang menilai PT telah memberikan ketidakadilan pada parpol baru yang tak bisa mengajukan capres-cawapres dan kerancuan sistem presidensial dan parlementer.

Baca juga  Habib Rizieq Serukan agar Habaib dan Ulama Kerja Keras Menangkan Prabowo-Sandi

Di tempat yang sama, ratusan buruh dari sejumlah organisasi melakukan unjuk rasa. Mereka menolak PT sekaligus menagih janji Presiden Jokowi.

“Dulu Presiden Jokowi menyampaikan janji-janji. Tapi sampai saat ini belum terpenuhi,” kata Presiden Serikat Karyawan Jalan tol Lingkar luar Jakarta (JLJ) Mirah Sumirat dari atas mobil komando di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Mirah menilai janji masa kampanye Jokowi saat capres 2014 lalu tidak terbukti. Bahkan menurutnya, rakyat dan buruh belum mendapatkan haknya secara merata.

“Jangan mau diiming-imingi sembako, uang Rp 50 ribu, janji-janji. Kami ingin calon pemimpin yang memakai akal sehat,” tegasnya.

Dia pun meminta masyarakat agar lebih jeli menelisik calon pemimpinnya dan bisa memberikan kesejahteraan rakyatnya. Terutama para peserta pilpres 2019 mendatang.

Baca juga  Korupsi Gempa NTB, Oknum DPRD Mataram Fraksi Golkar Kena OTT

“Tentu, rakyat ini banyak calon presiden, rakyat bisa memilih mana yang sesuai hati nuraninya,” tutup Mirah Sumirat.

Dalam aksi tersebut, hadir juga beberapa organisasi lainnya. Yaitu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Garda Nasional, dan Gerakan Mencari Presiden Cerdas.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here