Rizieq Shihab yang Mau Pulang, Kok Kita yang Repot?

0
Prabowo Subianto dan Habib Rizieq Shihab

Isu kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) sesuatu recehan. Yang namanya orang Indonesia sangat wajar bila ingin kembali ke tanah air. Itu hak HRS sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada yang boleh menolak.

Tentu saja kepulangan HRS tidak boleh menjadi kepulangan pengampunan (homecoming forgiveness). HRS harus mempertanggungjawabkan kasus hukum yang menjeratnya.

Pertama, HRS harus menuntaskan denda overstay kepada pemerintah Arab Saudi. Denda ini bukan tanggungjawab pemerintah Indonesia. HRS juga mesti bersih dari dari kasus hukum di Arab Saudi karena percuma jika membayar denda, tetapi masih terkendala kasus hukum.  

Salah satu kasus yang kesohor adalah HRS pernah diperiksa polisi Arab Saudi tersangkut melihat bendera “mirip dengan bendera ISIS” terpasang di depan rumah HRS di Mekah. Jika dua hal ini belum selesai tentu HRS tidak bisa keluar  keluar dari Arab Saudi.

Kedua, HRS harus menuntaskan kasus hukumnya di Indonesia. Saat ini HRS tersangkut 9 kasus hukum di masa 1 diantaranya berstatus tersangka. Kasus-kasus HRS ini menyangka HRS telah menodai Pancasila, menyebarkan kebencian bernuansa SARA, melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta pornogafi. Benar salahnya biar hukum yang nanti menentukan.

Isu kepulangan HRS menjadi rumit karena dicampur-aduk antara penegakan hukum dengan politik. Konon salah satu syarat rekonsiliasi Prabowo Subianto untuk Jokowi adalah soal kepulangan HRS. Di sinilah titik kekacauannya.

Betapa naifnya bila rekonsiliasi bangsa dibarter dengan kasus hukum seseorang. Ini tawaran yang mengerikan. Bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan penegakkan hukum di tanah air.

Apalagi pemerintah dan bangsa Indonesia umumnya tidak pernah mengusir HRS dari tanah air. HRS tinggal di Mekah atas keputusannya sendiri. Kala itu kesannya HRS kabur dari kasus hukumnya. Kalau waktu itu HRS tidak pergi boleh jadi 9 kasus hukum itu sudah tuntas hari ini. Bangsa ini bisa paham siapa yang salah, dan siapa yang benar. Bukankah ini ibaratnya HRS sendiri yang cari perkara?

Baca juga  Iran dan AS Hentikan Aktivitas Diplomatik di Turki

Mereka yang mengajukan syarat ini mestinya malu dengan perjuangan Baiq Nuril. Mahkamah Agung menetapkan Baiq Nuril bersalah.

Bayangkan, sudah dilecehkan pelaku, Baiq Nuril di penjara dan denda ratusan juta pula. Ini terang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Baiq Nuril hanya korban.

Meskipun rakyat Indonesia berdiri di belakangnya, Baiq Nuril tidak lari. Dia beserta simpatisannya berjuang sesuai koridor hukum. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan kini Istana Presiden. Belum tentu pula akan ada amnesti bagi Baiq Nuril. Tapi satu yang pasti: tidak ada barter-barteran di sini.

Konstitusi menegaskan seluruh warga negara berkesamaan kedudukannya di mata hukum. Karena itu seharusnya tidak ada cerita pengampunan secara politik bagi HRS. Sebab kasus-kasus HRS terkait dengan soal hukum, bukan politik. Pengampunan hukum terhadap HRS bermakna pengkhianatan negara terhadap konstitusi. Pengkhianatan terhadap Baiq Nuril. Pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia.

Sebagai seseorang yang didapuk sebagai imam besar, HRS pasti paham akan hal ini. Pertanyaannya apalah HRS mau pulang secara ksatria. Atau ia sudah mulai jadi oportunis? Memanfatkan polarisasi bangsa untuk mengajukan proposal pengampunan kasus hukumnya? Mari sama-sama saksikan ujian sejarah untuk HRS ini.

Oleh: Rahman Hakim, pengamat politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here