Sah! Lembaga Pengawas KPK Masuk Rekomendasi Pansus Angket

0
16

PolitikToday – Masuknya pembentukan lembaga pengawas KPK masuk dalam rekomendasi Pansus Angket KPK mengejutkan Taufiqulhadi.

Taufiq yang merupakan Wakil Ketua Pansus Angket KPK dari Fraksi Nasdem mengaku sejak awal pembentukan lembaga pengawas sudah ditolak oleh semua fraksi sehingga semestinya tidak dimasukan.

“Kami dari Nasdem tidak setuju lembaga pengawas. Jadi itulah, kami tidak memperhatikan. Tapi kami sudah sepakat lembaga pengawas tidak dimasukan. Jadi sudah sepakat semua fraksi soal itu,” katanya di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Semua fraksi, kata Taufiq, tidak mempermasalahkan isi rekomendasi selain pembentukan lembaga pengawas di internal KPK. Bahkan, dalam rapat konsultasi terakhir dengan Pimpinan DPR, usulan pembentukan lembaga pengawas tetap ditolak.

Karena itu, Fraksi Nasdem akan menghadap Pimpinan DPR untuk meminta penjelasan terkait pembentukan lembaga pengawas yang menjadi rekomendasi Pansus Angket KPK.

“Karena itu telah disepakati maka kami serahkan ke Pimpinan DPR. Kami akan konsultasi ke Pimpinan DPR. Kami akan melakukan konsultasi segera. Sekarang juga. Karena saya baru tahu ini maka saya akan berkonsultasi dengan Pimpinan DPR,” imbuhnya.

Baca juga  Warga Langkat Sebut JR Saragih Sosok Sederhana dan Merakyat

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa menuturkan hasil rekomendasi berbagai agenda penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran.

“Hasil penyelidikan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK sampai pada keputusan untuk merekomendasikan berbagai agenda penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran,” ujar Agun saat membacakan laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Pansus juga merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas independen. Pasalnya penempatan pengawasan internal di bawah Deputi dinilai kurang tepat karena akan menjadi subordinat. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik.

“Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances,” ucap Agun.

Baca juga  SBY Terima Kunjungan Menlu Republik Singapura

Menurut Agun, perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Selain pengawasan internal, diperlukan juga adanya lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik. Perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here