Sengkarut Tata Kelola Negara

0
1158
Sengkarut Tata Kelola Negara

Semua mungkin masih ingat debat Jokowi dengan Prabowo saat kampanye disalah satu stasiun tv pada 2014 yang lalu. Jokowi dengan sesumbar mengatakan dapat menjalankan semua programnya dikarenakan keuangan negara memungkinkan untuk itu, asalkan semua elemen mau kerja, kerja, dan kerja kata Jokowi. Argumentasi Prabowo yang saat itu keuangan negara bisa bocor sontak menjadi bahan olok-olokan.

Tahun berbilang tahun berjalan, apa yang dijanjikan Jokowi hanya tinggal manisnya saja. Ambisi Jokowi memancang tiang beton diseluruh pelosok Indonesia menyisakan sengkarut. Ekonomi Indonesia jeblok pada titik nadir terendah.

Terlihat dari data yang dikeluarkan oleh World Bank, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi hanya menyentuh angka 4,99 persen. Persentase itu jauh dari kepemimpinan sebelumnya di bawah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 6,22 persen. Jebloknya pertumbuhan ekonomi saat ini merupakan salah satu indikasi sengkarutnya tata kelola negara yang dilakukan pemerintah.

Akibat dari sengkarut tata kelola negara dalam bidang ekonomi tersebut berimplikasi pada rendahnya daya beli dan melemahnya nilai tukar rupiah. Tercatat semenjak pertengahan tahun 2017, sudah terdapat beberapa perusahaan ritel terkemuka yang gulung tikar. Nilai tukar rupiah pun belakangan hampir menyentuh angka Rp. 14.000.

Baca juga  Berharap Tuah ke Mahkamah Konstitusi

Belum lagi tata kelola keuangan negara terkait THR dan gaji 13 yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini. Arahan Jokowi menjadi dilematis bagi pemerintah daerah. Sebelumnya Jokowi dengan gagah berpidato akan memberikan THR dan gaji 13 untuk PNS. Nyatanya, pembayaran THR dan gaji 13 itu ternyata dibebankan kepada pemerintah daerah. Artinya, Jokowi “lempar batu sembunyi tangan”.

Sengkarut juga terjadi dalam hal hukum dan rasa keadilan. Bayangkan, demi mendukung ucapan Jokowi yang menganggap seorang koruptor boleh menjadi calon legislatif (caleg), Menkumham menolak menandatangani PKPU.

Dalam aspek rasa keadilan, tebang pilih penuntasan permasalahan hukum juga menjadi sengkarut yang menguras emosi. Kasus hukum yang menjerat politisi dalam koalisi pemerintah dibiarkan senyap begitu saja. Ada nama Viktor Laiskodat yang diduga menyebarkan SARA. Ada juga nama Arteria Dahlan yang merendahkan Kementerian Agama dalam rapat bersama DPR RI beberapa waktu lalu.

Dalam rasa keadilan, rakyat pun kerap kali diperlakukan tidak adil. Ketika ada aksi massa yang mengkritisi pemerintah, dengan gampang dicap makar. Sementara aksi seruduk massa aksi PDIP kemaren di kantor Radar Bogor dengan gampang pula dikatakan tidak ada unsur pidana.

Baca juga  Fahira: Pancasila Bukan Milik Sekelompok Masyarakat

Jika yang mengkritik pemerintah adalah masyarakat biasa, ancaman bui pun di depan mata. Berbeda jika yang mengancam dan mengolok Kepala Negara adalah anak seorang pengusaha bermata sipit. Walaupun dikatakan “kacung”-pun tidak apa-apa.

Dalam aspek sosial pun, terjadi hal yang sama. Pancasila dijadikan alat untuk membungkam kritik. Agamapun menjadi sasaran tembak untuk dibenturkan dengan Pancasila.

Negara tidak bisa berlama-lama diurus dengan tata kelola yang serampangan. Jika seorang “kacung” saja punya SOP dalam menjalankan tugasnya, kenapa negara yang dikepalai seorang presiden dikelola serampangan?

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here