Sepucuk Surat Sakit dari si “Licin” yang Selalu Lolos

0
195
Ketua DPR RI Setya Novanto

Selembar surat sakit dari dokter ternyata masih cukup ampuh untuk menghadang keadilan ditegakkan. Sepucuk surat yang bisa tiba-tiba mengubah orang sehat menjadi sakit. Memang, sudah sejak lama sakit tampil menjadi fenomena hukum yang asyik. Sakit merupakan rezim argumen baru yang cukup ampuh untuk memperoleh konsesi kebebasan. Hukum kita tidak hanya dimandulkan oleh selera law enforcement yang rendah, tetapi juga juga dikerdilkan oleh fakta-fakta lipstik. Akibatnya, seorang tersangka yang mulanya terlihat kekar dan segar bugar, bisa dengan mudah bertransformasi menjadi orang sakit yang lemah tak berdaya. Segala penyakit yang selama ini tak pernah diderita, bermunculan saat penegak hukum mulai melakukan pengusutan.

Strategi serupa tampaknya tengah diterapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) itu, tiba-tiba jatuh sakit saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan panggilan pemeriksaan. Ketua Umum Partai Golkar itu membalas surat panggilan penyidik, dengan surat dari rumah sakit. Banyak yang tidak percaya kalau Setnov benar-benar sakit. Karena ada beragam pernyataan dari pejabat partai berlambang beringin perihal sakit yang dideritanya. Terlebih lagi, mangkir dari pemeriksaan sudah kerap pula dilakukan Setnov, sejak ia masih berstatus saksi dalam kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.

Apakah strategi mengulur-ulur waktu Setnov ini bakal berhasil membuatnya kembali lolos dari jeratan hukum? Sebagaimana kita tahu, ia kini tengah menggugat penetapan status tersangkanya dengan mempraperadilkan KPK. Berkaca dari sejarah, banyak juga terdakwa yang lepas dari jeruji besi karena alasan sakit, seperti istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti, mantan Bupati Lombok Barat, Iskandar, hingga mantan Preiden Soeharto. Meski kasus mereka tidak bisa disamakan dengan Setnov, tetapi tetap saja ada kemungkinan ia lolos dari hukum dengan cara yang sama.

Jika melihat sosok dan sepak terjang Setnov selama ini, maka wajar pula banyak pihak yang pesimistis kasus ini bisa terungkap sepenuhnya. Setnov adalah seorang politikus ulung, ia licin bak belut, selalu lolos dari kasus-kasus hukum yang membelitnya. Ia berkali-kali masuk bidikan aparat penegak hukum. Catatan kelam dugaan pelanggaran hukumnya teramat panjang. Namun, sejauh ini, ia tetap tidak bisa tersentuh.

Kasus paling fenomenal adalah kasus ‘Papa minta saham’. Jelas-jelas ada rekaman pembicaraan Setnov dengan petinggi PT Freeport Indonesia yang meminta saham dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo, namun kasusnya bisa menguap begitu saja, setelah ia dan partainya mendeklarasikan Jokowi untuk calon presiden di Pemilu 2019. Jabatan ketua DPR yang sempat ia tinggalkan karena Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bersepakat bahwa Setnov telah melakukan pelanggaran etik berat, bisa direngkuh kembali. MKD yang urung menjatuhkan hukuman, malah meminta maaf dan memulihkan nama baik Setnov.

Baca juga  Negara Lambat Seperti Keong Sejahterakan Rakyat, Kencang Bagai Kereta Cepat Menumpuk Hutang

Selain kasus tersebut, ada sejumlah deretan kasus lain yang pernah melibatkan anak didik pengusaha kakap Sudwikatmono, yang kerap digelari si “Licin” itu. Di antaranya;

1. Kasus Pengalihan Hak Piutang Bank Bali – 1999
Nama Setnov pertama kali melejit dalam kasus pengalihan hak piutang (cessie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara sebesar Rp900 miliar. Saat itu Bank Bali melakukan pengalihan dana sebesar lebih dari Rp500 miliar kepada PT. Era Giat Prima yang dimiliki Setnov, Djoko S. Tjandra dan Cahyadi Kumala. Kejaksaan akhirnya mengadili Djoko Tjandra sebagai tersangka utama. Sementara Setnov lolos berkat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan. Jaksa Agung saat itu, MA Rachman dikenal dekat dengan Partai Golkar.

2. Penyeludupan Beras Impor asal Vietnam – 2003
Bersama Idrus Marham yang saat ini aktif sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Setnov terbelit skandal penyeludupan beras. Saat itu perusahaan miliknya, PT. Hexatama Finindo memindahkan 60.000 ton beras yang dibeli dari Vietnam dari Bea Cukai tanpa membayar pajak dengan nilai semestinya. Menurut laporan media, bea impor yang dibayarkan cuma untuk 900 ton beras. Setnov diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada 2006. Kasus tersebut lalu meredup tanpa ada langkah hukum lanjutan.

3. Skandal Impor Limbah Beracun dari Singapura ke Batam – 2004
Tahun 2006 lebih dari 1000 ton limbah beracun asal Singapura mendarat di Pulau Galang, Batam. Uji laboratorium Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) mengungkap, limbah yang disamarkan sebagai pupuk organik itu mengandung tiga jenis zat radioaktif, yaitu Thorium 228, Radium 226, dan Radium 228 dengan kadar 100 kali lipat di atas batas normal. Pihak pengimpor, yakni PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) saat itu dimiliki oleh Ssetnov. Politikus Golkar itu mengaku sudah mengundurkan diri tahun 2003. Namun dalam dokumen milik PT APEL yang tertanggal 29 Juni 2004, Setnov disebut sebagai pihak yang menandatangani nota kerja sama dengan perusahaan Singapura. Kontrak yang dijalin PT APEL dengan pihak Singapura bahkan menyebut jumlah 400 ribu ton pupuk alias limbah yang akan diimpor ke Indonesia.

Baca juga  Calon Pengganti Gatot Nurmantyo, Ini Pandangan Anggota DPR Lintas Fraksi

4. Dugaan Suap Pekan Olahraga Nasional Riau – 2012
Dalam kesaksiannya, mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menyebut Setnov terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON di Riau tahun 2012. Setnov, yang saat itu sudah malang melintang di Komite Olahraga Nasional Indonesia, disebut menggunakan pengaruhnya buat menekan Komisi Olahraga DPR agar memuluskan anggaran Pekan Olahraga Nasional dari APBN. KPK pernah menggeledah ruang kerja Setnov pada pada 19 Maret 2013. Ia cuma diperiksa sebatas saksi dengan tersangka utama mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Setnov membantah tuduhan suap ini.

5. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan E-KTP – 2013
Kesaksian lain Nazaruddin menyebut Setnov sebagai pengendali utama proyek pengadaan e-KTP. Saat itu Setnov disebut meminta uang jasa sebesar 10 persen kepada Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Arthaputra yang memenangkan tender E-KTP. Menurut Nazaruddin, uang tersebut dibagi-bagikan kepada anggota DPR untuk memuluskan proyek e-KTP. Setnov membantah semua tudingan yang diarahkan kepadanya.

6. Skandal Perpanjangan Kontrak Freeport – 2015
Pada akhir 2015 Setya Novanto kembali mencetak skandal setelah mencatut nama Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Dalam rekaman pembicaraan yang diajukan ke pengadilan, Ia menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport dengan syarat diberikan jatah saham. Namun Setnov kemudian mengajukan uji materi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan bahwa rekaman tersebut tidak bisa menjadi bukti karena dianggap ilegal. Pada April 2016 Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebut diendapkan.

Hukum di negeri ini memang ironis. Ia tidak saja berkongsi dengan uang dan kekuasaan, tetapi juga menyerah kepada fakta seolah-olah yang dipaksakan sebagai kebenaran. Hukum telah membiarkan bangsa ini mengoptimalkan kebodohan dari waktu ke waktu. Aturan hukum yang dibuat, ternyata lebih dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap orang-orang berkuasa yang korup, daripada menghukum mereka yang bersalah. Akibatnya, keadilan yang hendak ditegakkan tidak lagi didasarkan pada hukum, tetapi pada kebencian dan dendam, sehingga untuk menjadi tersangka, tidak lagi didasarkan pada bukti dan kenyataan hukum, tetapi tergantung selera dan target penguasa.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here