Seret Aparat Jadi Jurkam, Penguasa Rusak Keteladanan

0
Seret Aparat Jadi Jurkam, Penguasa Rusak Keteladanan

Persoalan etika memang sudah menjadi masalah pelik di negeri ini. Itu karena para pemimpin bangsa kerap menampilkan kelakuan tak elok kepada rakyatnya. Enggan dikritik, lancarkan politik tangan besi. Tidak punya prestasi, ditutupi dengan provokasi dan mencari-cari kesalahan pemimpin terdahulu. Takut kalah dalam berkontestasi, gunakan segala cara untuk menang. Cara-cara serupa demikian yang merusak keteladanan.

Akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota TNI dan Polri untuk menyosialisasikan capaian kinerja pemerintah kepada rakyat. Dalam pengertian lain, Jokowi ingin kedua alat negara ikut berkampanye untuk mengangkat citra positif pemerintahannya. Ini sama artinya presiden telah menunjuk aparat hukum untuk jadi juru bicara. Humas.

Arahan Jokowi ini tentu saja melanggar aturan. TNI dan Polri tak semestinya diseret-seret untuk kepentingan politik penguasa. Mereka harus netral dari politik praktis. Jangankan untuk jadi juru kampanye, hak memilih saja mereka tak punya. Begitulah undang-undang menjaga netralitas aparat hukum ini dalam kontestasi demokrasi.

Namun, Jokowi seakan tak peduli dengan itu semua. Demi memuluskan ambisi mempertahankan singgasana untuk periode kedua, segala aturan dilabrak begitu saja. Tidak saja memanfaatkan alat negara, ia dan para pembantunya, juga menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik mereka.

Begitu pula dengan sejumlah oknum di instansi kepolisian. Sudah berulang kali lembaga ini diduga ikut terlibat dalam politik praktis demi memenangkan petahana untuk berkuasa di periode kedua. Beberapa kejadian mengindikasikan keterlibatan oknum kepolisian dalam politik praktis. Baik itu mengkampanyekan petahana, maupun menyerang kandidat oposisi. Semua itu dilakukan dengan masif dan nyaris terang-terangan.

Kampanye Millenial Road Safety Festival (MRSF) misalnya. Sebuah kegiatan yang digelar Polri di Jawa Timur pada Minggu, 17 Maret 2019, menuai kontroversi. Acara yang semula digelar untuk mengurangi korban lalu lintas ini, disisipi aktivitas politik yang menguntungkan Jokowi.

Baca juga  KPK Bantah Usulkan Pilkada Melalui DPRD

Acara ini tidak hanya digelar di Jawa Timur, melainkan di beberapa daerah di Indonesia. Dan tidak sekali menuai kontroversi. Pada saat acara MRSF digelar Lapangan Renon, Denpasar, 17 Februari lalu, Gubernur Bali I Wayan Koster berkampanye mengajak massa yang datang untuk mendukung Jokowi. Ajakan itu juga menuai protes.

Belum tuntas urusan MSRF ini, sebuah video kontroversi menyeruak ke publik. Dalam video berdurasi 27 detik itu terlihat sejumlah warga tengah duduk berjajar di sebuah ruangan. Seseorang yang diduga polisi membacakan ucapan terima kasih kepada Jokowi atas bantuan sosial yang diterima warga. Pada akhir kalimat polisi dan warga meneriakan “Jokowi yes yes yes”.

Meski begitu, kejadian yang amat menggemparkan adalah isu bahwa institusi Polri membentuk pasukan buzzer pendukung Jokowi-Ma’ruf dengan menggunakan aplikasi android, Alumni Sambhar. Rumor ini diungkap salah satu akun Twitter anonim yang bernama @Opposite6890.

Akun itu menyebut polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi dari pusat hingga daerah. Induk buzzer itu bernama ‘Alumni Sambhar’ yang beralamat di Mabes Polri. Tudingan itu ia buktikan dengan menganalisis aplikasi APK SAMBHAR yang ternyata memang menggunakan alamat IP milik Polri.

Peristiwa terbaru adalah menyebarnya tangkapan layar yang diduga percakapan grup Whatsapp (WA) Polres Bima yang mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin. Dalam screenshot chat terdapat perintah dari seorang kapolres kepada para kapolsek untuk membantu memenangkan pasangan capres nomor urut 01. Polisi berpangkat AKBP dengan inisial EA itu menegaskan, para kapolsek akan dievaluasi jika di wilayahnya pasangan 01 kalah.

Inilah salah satu alasan kenapa rezim ini mesti diakhiri. Penguasa tidak pernah bisa bersikap adil oposisi. Mereka juga enggan membersihkan aparat penegak hukum yang berhati busuk, bahkan senantiasa memeliharanya demi ambisi mempertahankan singgasana dengan segala cara.

Baca juga  Negara adalah Saya, Indonesia Menuju Kerusakan Tatanan Kenegaraan

Beginilah jika ambisi telah mengalahkan nurani. Segala cara akan dilakukan demi memuaskan syahwat berkuasa. Demokrasi yang selama ini sudah tertata dengan baik, porak-poranda karena nafsu mempertahankan tahta. Jika kelakuan penguasa ini tak kunjung diperbaiki, maka negara sudah berada di ambang kehancuran. Karena nurani pemimpin telah rusak. Itulah tragedi.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here