Setnov Melarikan Diri, Penguasa Jangan Melindungi!

0
1599
Ketua DPR Setya Novanto (tengah) berjalan bersama Wakil Ketua Fahri Hamzah (kiri) untuk menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11). (ant)

Ketua DPR Setya Novanto tengah diburu KPK. Setelah berulang kali mangkir dari pemeriksaan, Setnov juga ngacir saat penyidik mendatangi rumahnya. KPK pun akhirnya mengeluarkan surat penangkapan terhadap ketua umum Partai Golkar itu.

Apa yang dilakukan Setnov ini sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin. Ia tidak hanya melawan KPK dengan melaporkan para komisionernya, tetapi juga membangkang terhadap penegakan hukum di negeri ini. Itu akibatnya jika pelaku kejahatan terus saja dilindungi oleh orang-orang yang berkuasa. Seperti di kasus ini, aroma persekongkolan tangan-tangan kekuasaan kian lama semakin kental terasa.

Informasi rencana penjemputan paksa oleh KPK diyakini telah bocor duluan, sehingga Setnov bisa lebih dulu melarikan diri. Buktinya, dua jam sebelum kedatangan penyidik bersama rombongan polisi di rumah mewah Setnov di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanda pagar #TangkapNovanto sudah bertengger jadi trending topic nomor satu di media sosial Twitter. Hashtag tersebut juga dimulai dan dipopulerkan oleh akun-akun fiktif. Kabarnya, Setnov dijemput oleh seseorang sebelum menghilang dari peredaran.

Adanya pihak-pihak berkuasa yang selalu berupaya melindungi Setnov, memang bukan isapan jempol belaka. Selama ini, jejak Setnov sudah berceceran di sejumlah kasus korupsi. Tetapi tak sekalipun aparat hukum mampu menjeratnya. Mulai dari kasus pengalihan hak piutang Bank Bali (1999), penyeludupan beras impor asal Vietnam (2003), skandal impor limbah beracun dari Singapura ke Batam (2004), dugaan suap Pekan Olahraga Nasional Riau (2012), skandal pencatutan nama Jokowi-JK dalam perpanjangan kontrak Freeport (2015). Terakhir, di kasus korupsi pengadaan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun, Setnov juga menunjukkan sikap perlawanan.

Baca juga  Jokowi Berpesta, Rakyat Tidak Benar-benar Bahagia

Beberapa waktu lalu, Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurniawan mengungkapkan bahwa salah satu orang yang selalu membeking Setnov adalah Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Mantan komandan Satgultor 81 Kopassus ini memang berkawan dekat dengan Setnov. Sama-sama pengusaha dan sama-sama menjadi politikus di Partai Golkar. Saat Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali, Mei 2016 lalu, Luhut menjadi tim sukses Setnov untuk mendapatkan kursi ketua umum.

Kemudian saat Setnov dirawat di rumah sakit lantaran dijadikan tersangka oleh KPK, Luhut pula orang pertama yang menjenguknya. Bahkan dalam Rampinas Golkar Mei 2017, Luhut meminta para kader Golkar tak usah pusing dengan kasus yang menjerat ketum mereka, karena menurutnya KPK sudah ada yang “urus”. Jika sudah begini, bagaimana hukum bisa tegak berdiri, jika para penguasa berkomplot dan berkolusi dalam perbuatan-perbuatan korupsi.

Kini Setnov menghilang. Mungkin saja beking yang sama tengah berupaya menyembunyikan koleganya itu dari tangan penyidik KPK. Apalagi ada sinyalemen dari pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, bahwa pihaknya ingin menemui Jokowi guna meminta perlindungan. Ada indikasi kasus ini diupayakan akan selesai dengan cara damai. Jika ini terjadi, berarti pemerintah melecehkan nurani publik karena melindungi koruptor, pelaku kejahatan luar biasa, musuh negara!

Baca juga  Daftar Kepala Daerah Dari PDI-P dan Golkar Yang Terjaring KPK

Jangan sampai terulang sejarah buruk kala penguasa melindungi mati-matian terpidana penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Demi membela orang dekat Jokowi itu, hukum dipelintir seenaknya. Untuk Ahok, hukum bisa menjadi sangat fleksibel, sehingga penafsirannya bisa berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi. Akibatnya, muncullah gelombang perlawanan dari seluruh penjuru nusantara. Itu semua karena mereka merasakan ketidakadilan dari penguasa yang dulu mereka percayai untuk memimpin bangsa. Jangan sampai itu terulang kembali. Karena itu, Setnov jangan dilindungi!

Memang tak banyak prestasi rezim Jokowi ini yang bisa dibanggakan. Penegakan hukum tebang pilih, karena aparatnya ikut bermain politik praktis. Baik itu Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN), sama saja kelakuannya. Jokowi sebagai pemimpin tertinggi, kerap terlihat tak berkutik. Seakan ada kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi setiap kebijakan dan tindakannya. Tiga tahun rezim ini berjalan, bangsa kita memang telah berubah menjadi entitas yang loyo. Dan sebagai negara kita kehilangan power. Kita menjadi lemah dalam penegakan hukum. Tidak berdaya memberantas perilaku koruptif. Inilah yang menjadi persoalan besar bangsa ini sekarang.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here