Siasat Janggal Century, Jangan Lupakan Puan dan Elite PDIP di E-KTP

0
778
Siasat Janggal Century, Jangan Lupakan Puan dan Elite PDIP di E-KTP
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto

Dengan keputusan janggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyuruh KPK untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka, sepertinya PDIP yang paling bersemangat. Walaupun Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto  mengatakan partainya tidak mengintervensi kasus hukum tersebut, namun reaksi Hasto tersebut berbeda ketika nama sejumlah kader PDIP disebut terlibat kasus korupsi EKTP. Ada nama besar seperti Puan Maharani dan Pramono Anung, serta nama elite PDIP yang saat ini berada dijajaran kabinet Jokowi.

Hasto memang mengakui tidak mau hal tersebut ditarik kewilayah politik dan membiarkan perkara tersebut menjadi urusan hukum dan pihak yang berwajib menangani itu. Pernyataan ini seolah-olah memposisikan Hasto benar-benar paham dengan dunia hukum. Padahal sejumlah pengamat dan praktisi hukum menilai ada kejanggalan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

Dalam perihal praperadilan, seharusnya Hasto paham batasan dan wewenang Pengadilan Negeri. Tidak ada dasar bagi pengadilan dalam proses praperadilan untuk memerintahkan KPK atau instansi penyidik lainnya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Atau ini adalah norma baru, norma politik hukum? Atau intervensi terselubung?

Jika permasalahan Century tersebut benar adanya dan sesuai dengan alur hukum yang benar, kita semua tentu sepakat untuk aparat penegak hukum berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Namun jika permasalahan Century ini hanya sebuah kejanggalan yang sengaja diciptakan untuk merusak tatanan hukum, tentu ini tidak dapat dibiarkan. Apalagi hukum yang diacak-acak dijadikan alat untuk mengalihkan isu yang terlanjur menjadi besar.

Baca juga  Daripada Ributin Kaos, Lebih Baik Kerja.. Kerja.. Kerja.

Jadi agak sangsi jika mendengar Sekjend PDIP ini berbicara bukan atas dasar motif politik. Apalagi pernyataan Hasto yang menyatakan Century berkaitan dengan politik pada rezim saat itu. Ini sama halnya seperti Firman Wijaya menuding SBY terlibat EKTP. Kedua-duanya memiliki unsur politis untuk membungkam laju partai Demokrat. Lagi-lagi ini siasat.

KPK saja bingung mendengarkan putusan PN Jaksel tersebut, tapi Hasto bersemangat. Apa iya Hasto lebih paham hukum daripada orang-orang yang ada di KPK?

Ditambah yang mengajukan praperadilan tersebut adalah Boyamin Saiman yang sepak terjangnya selama ini adalah mendukung orang-orang yang ingin menghancurkan SBY. Dulu ia pernah mendukung Antasari dalam menuding SBY sebagai actor kriminalisasi. Sampai saat ini tidak ada bukti apapun yang dapat dibuktikan secara hukum melainkan fitnah belaka.

Baca juga  KPK Gerak Cepat, Puan Apa Kabarnya?

Tidak sampai disitu. Boyamin juga mendukung Firman Wijaya yang menjadi pengacara Setya Novanto menuding SBY terlibat EKTP. Lagi-lagi ini hanya fitnah belaka yang tidak ada dasar bukti hukum yang kuat.

Jadi terlihat, sepertinya motif mengangkat kasus Century sekalipun janggal ini tidak lebih adalah untuk menyerang SBY secara khusus dan Demokrat secara umumnya. Ditambah dengan semangat yang ditunjukkan Sekjend PDIP semakin mengindikasikan adanya sokong menyokong untuk menghantam SBY.

Mari kita dorong KPK dalam menjalankan tugasnya dengan integritas yang baik. Jangan sampai KPK hanya dijadikan alat untuk memuluskan nafsu jahat segelintir orang. Puan dan Pramono tetap harus diperiksa dan dimintai kesaksian oleh KPK. Masalah terbukti atau tidak itu beda cerita. Semoga Century tidak hanya menjadi alat pengaihan isu demi menyelamatkan putri mahkota.

Wawan Darmono Anugrah, Pegiat Masyarakat Anti Hoaks

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here