Sidang BLBI Ungkap Peran Megawati, Sayang KPK Tak Bernyali

0
Sidang BLBI Ungkap Peran Megawati, Sayang KPK Tak Bernyali
Terdakwa kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung membaca nota pembelaan atau pledoi ketika menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/9). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh terdakwa dan penasehat hukum. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro).

Di tengah skandal “brankas suap” yang sedang merundung PDI Perjuangan, ada kasus penting lain yang tak boleh dilupakan. Kasus yang juga mendera partai politik penguasa, karena diduga melibatkan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Kasus itu adalah mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disidang di pengadilan. Sebuah skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, karena merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Hampir lima bulan sidang berjalan, nama Megawati berulang kali disebut-sebut, baik oleh para saksi maupun terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung. Bahkan, terdakwa pernah mengungkap peran Presiden RI ke-5 itu dalam kasus tersebut.

Syafruddin mengatakan Megawati yang menunjuknya sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Lembaga inilah yang kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap 21 obligor, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Megawati No 8 tahun 2002.

Inpres itu berisi jaminan kepastian hukum bagi obligor yang dinyatakan telah menyelesaikan kewajiban utangnya kepada pemerintah lewat BPPN. Ternyata, sebagian besar obligor yang diberi stempel lunas itu belum menyelesaikan utangnya kepada negara.

Dua bulan yang lalu, mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie juga membeberkan peran Megawati, kala menjadi saksi di sidang kasus BLBI ini. Menurut Kwik, ia pernah tiga kali dipanggil Megawati untuk membahas tentang SKL obligor yang kooperatif.

Namun, dalam tiga kali rapat itu, dirinya selalu menolak rencana pemerintah yang hendak menerbitkan SKL. Alasannya karena ia berpendirian bahwa obligor yang dapat SKL bayar utang sesuai dengan kas negara. Sayangnya, argumen penolakan tersebut ditepis oleh Megawati dengan tetap menelorkan instruksi presiden.

Menjadi pertanyaan besar, kenapa pemerintah saat itu sudah memberi surat lunas kepada pengusaha kakap yang belum membayar utang. Wajar publik menduga ada kongkalingkong antara para obligor dengan penguasa. Dugaan itu yang seharusnya diusut oleh penegak hukum.

KPK Tutup Mata

Mirisnya, dugaan keterlibatan Megawati itu tak kunjung digubris oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berulang kali nama ketum PDIP itu disebut dalam persidangan, tapi penyidik masih belum berniat memeriksanya. Entah takut atau bagaimana, yang jelas mereka terlihat seakan menutup mata.

Jauh-jauh hari Ketua KPK Agus Rahardjo sudah memastikan tidak akan memeriksa Megawati dalam skandal korupsi BLBI. Ia menyebut penyidikan lembaganya tidak mengarah kepada masalah Inpres. Melainkan hanya terhadap pelaksanaan dari kebijakan Megawati itu. KPK tampaknya cuma menuntaskan persoalan di hilir, sementara akar masalah di hulu, dibiarkan tetap semrawut.

Dulu, KPK pada era Abraham Samad, pernah ingin membuka kasus BLBI ini. Megawati sempat disebut-sebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, tak berselang lama, kasusnya mendadak senyap. Bahkan beberapa waktu setelah itu malah Abraham yang terseret kasus pemalsuan dokumen, sehingga harus berurusan dengan aparat kepolisian.

Saat itu, saudari Megawati, Rachmawati Soekarnoputri, berkomentar di media, bahwa Abraham menjadi tersangka karena hendak memanggil Megawati di kasus BLBI. Entah benar atau tidak, yang jelas KPK seakan kehilangan nyali ketika berhadapan dengan Megawati. Apalagi kini, ia memegang kendali. Pemimpin tertinggi partai politik penguasa.

Inilah yang membuat publik sulit untuk percaya penuh kepada KPK. Lembaga ini tidak lagi dianggap suci. Bahkan lebih parah, sudah dinilai terlibat dalam permainan politik praktis, karena penegakan hukum yang tebang pilih. KPK tak pernah lagi berani mengusik lingkaran elite kekuasaan, meski mereka diduga kuat melakukan pelanggaran.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here