Soal Kolom KTP untuk Aliran Kepercayaan

0
2029
Hakim MK

Pengakuan negara terhadap para penganut kepercayaan yg jumlahnya ratusan bahkan bisa sampai ribuan kelompok di Indonesia di kolom KTP di satu sisi bisa dilihat sebagai pengakuan negara terhadap penduduk indonesia dengan berbagai kepercayaan.

Akan tetapi di sisi lain pengakuan itu berimplikasi kepada slot dana yg akan dialokasikan oleh kementerian agama dalam rangka penyediaan fasilitas ibadah buat sekian ratus/ribu kelompok2 kepercayaan itu.

Belum lagi dana untuk pemeliharaan ajaran baik berupa penyediaan buku2 agama serta pelatihan pemuka kepercayaan sehingga bisa meningkatkan pemahamannya terhadap aliran kepercayaan yg dianutnya tersebut.

jika penganut kepercayaan itu mengambil beberapa ajaran dari enam agama resmi negara, maka sesungguhnya telah terjadi sinkretisme agama dengan budaya. Padahal agama membutuhkan pemurnianm, sementara aliran kepercayaan malah melakukan proses kreativitas pencomotan ajaran agama.

Persoalan lainnya adalah soal penyebaran aliran kepercayaan. Apalagi mereka yg cuma memiliki pengikut ratusan atau cuma ribuan. Benturan-benturan dalam hal pencarian pengikut baru kemungkinan bisa terjadi jika tokoh aliran kepercayaan itu membutuhkan legitimasi kuantitas massa yg lebih banyak.

Yang saya perhatikan penganut aliran kepercayaan itu lebih banyak melakukan proses lokalisasi ajaran islam. Mereka mengambil banyak tata cara ibadah Islam tetapi coba dipadukan dengan ajaran nenek moyang mereka.

Baca juga  Ketua DPR Terancam Masuk Daftar Pencarian Orang

Lokalisasi islam yg mereka lakukan bukan pula sejalan dengan pola islam nusantara yg digembar-gemborkan NU, dan sangat jauh dari semangat purifikasi Muhammadiyah, sehingga membiarkan aliran kepercayaan itu tetap dengan semangat sinkretisme lokalitas sebenarnya seperti proses pembiaran dari proses derifikasi dan erosi agama yg bisa jadi didorong oleh faktor kemampuan intelektualitas dari pencetus aliran kepercayaan itu sendiri dalam proses “pengado-gadoan” agama yg mereka lakukan.

Pada zaman Orde Baru, para penganut aliran kepercayaan merupakan salah satu lumbung suara yang dimanfaatkan oleh Golkar. Saya melihat di tengah proses demokrasi terbuka di Indonesia saat ini, semakin jelasnya identifikasi populasi para penganut kepercayaan di seluruh Indonesia semakin membuat mereka menjadi incaran parpol untuk meraih suara.

Pola patronisme yang terpusat kepada Tetua atau Pemimpin kelompok, membuat proses agitasi dan perayuan terhadap kelompok ini bisa dilakukan hanya lewat pendekatan terpusat saja. Ketika parpol berhasil merayu “tetua” maka otomatis sekian ribu atau puluh ribu suara dari anggota kelompok tersebut akan mudah didapat.

Oleh karena itu sebenarnya keputusan MK soal aliran kepercayaan ini semakin membuat mereka semakin rentan dalam kemandirian untuk menyalurkan hak-hak konstitusi dalam hal independensi menyalurkan hak suara.

Baca juga  Kemana Etika di Media Sosial?

Keadaan kebanyakan para penganut kepercayaan yang berada di pelosok dan pedalaman yang masih minim akses pendidikan (atau malah menolak kehadiran sekolah modern) semakin membuat semakin sempitnya ruang bagi penganut aliran kepercayaan untuk menyuarakan kepentingan mereka sendiri lewat perwakilan dari kalangan mereka sendiri. Karena kebanyakan mereka tidak bersekolah, sementara persyaratan untuk menjadi caleg, atau kandidat pilkada minimal punya ijazah SMA/SMK.

Sehingga menurut saya, pemberikan privilege kepada para penganut kepercayaan untuk mengisi kolom agama tersendiri di KTP sebenarnya tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap pemenuhan hak-hak konstitusi mereka sebagai warga negara republik Indonesia apabila tidak diiringi oleh kerja keras pemerintah untuk membawa mereka terpapar dengan pendidikan modern serta menyediakan fasilitas kesejahteraan untuk mereka (terutama sekali yang tinggal di wilayah pedalaman).

Jadi banyak ekses yang ditimbulkan oleh amar putusan MK tersebut dan banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk pemenuhan hak-hak konstitusional para penganut kepercayaan di seluruh Indonesia terutama dalam hal hak politik, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak kesejahteraan.

Oleh – Anggun Gunawan  (Alumni Filsafat UGM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here