Sudah 56 Sengketa Pilkada yang Diajukan ke MK

0
614
Sudah 56 Sengketa Pilkada yang Diajukan ke MK
Tim Kuasa Hukum calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Rusda Mahmud - Sjafei Kahar (kanan) mangajukan permohonan atas sengketa Pilkada 2018 Sulawesi Tenggara, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (11/7). Hingga saat ini, sudah 56 pemohon yang mendaftarkan permohonan gugatan sengketa pilkada 2018 kepada MK. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

PolitikToday – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut sudah ada 56 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2018 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hingga Rabu pukul 18.00 WIB. Dari jumlah itu, lima di antaranya merupakan sengketa pilkada di tingkat provinsi.

“Informasi permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018 hingga 11 Juli 2018 pukul 18.00 WIB sebanyak 56 permohonan,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra, Rabu (11/7/2018).

Seluruh permohonan sudah diberi nomor registrasi, tetapi belum diberi nomor perkara. Ada pun KPU kota yang menjadi termohon adalah KPU Kota Tegal, Parepare, Gorontalo, Madiun, Cirebon, Padang Panjang, Subulussalam, Serang, Bau Bau, Palembang, Bekasi, Makassar, Palopo dan Bengkulu.

Untuk KPU kabupaten yang menjadi termohon adalah KPU Bangkalan, Bolaang Mongondow Utara, Biak Numfor, Banyuasin, Sinjai, Pulang Pisau, Rote Ndao, Cirebon, Manggarai Timur, Bantaeng, Puncak, Maluku Tenggara, Belitung, Tabalong, Sampang, Kerinci, Tapanuli Utara, Talaud, Alor, Lahat, Timor Tengah, Sanggau, Mamberamo, Deiyai, Dairi, Donggala, Pinrang dan Bogor.

Selanjutnya KPU provinsi yang menjadi termohon adalah KPU Provinsi Maluku, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Lampung dan Sulawesi Tenggara.

Dari semua permohonan, tidak semua akan diterima MK karena hanya daerah yang memiliki selisih suara 0,5-2 persen suara yang akan diterima.

Syarat pengajuan sengketa hasil pilkada dengan selisih suara 0,5-2 persen suara diatur dalam Pasal 158 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Sementara itu, Rabu (11/7) merupakan hari terakhir MK membuka pendaftaran permohonan sengketa hasil pilkada setelah KPU menghelat rapat pleno rekapitulasi suara.
(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here