Sukmawati Urusan Polisi, KPK Jangan Lupakan Puan

0

Sukmawati Soekarnoputri harus berurusan dengan pihak kepolisian. Puisi yang dibacakannya pada sebuah acara pagelaran busana menuai kontroversi. Sejumlah ormas islam melaporkan Sukmawati dengan dugaan penistaan agama.

Pihak kepolisian juga telah mengaku sedang mempersiapkan tim untuk menangani kasus tersebut. Kendati Sukmawati telah mengajukan permintaan maaf dengan sedikit isak tangis di media, hal ini tidak serta merta menghentikan penanganan perkara. Pihak kepolisian dalam hal ini yang melakukan pemeriksaan, didesak dan diminta objektif dalam penanganan perkara ini.

Desakan oleh sejumlah ormas itu dirasa wajar. Hal ini dikarenakan Sukmawati merupakan keluarga Megawati Soekarnoputri yang notabenenya adalah partai penguasa hari ini. Banyak kekhawatiran bahwa kasus ini akan tenggelam dengan sendirinya.

Pihak kepolisian yang selama ini mendeklarasikan diri sebagai mitra masyarakat tentu dibebani tugas berat. Namun terlepas dari itu, pemeriksaan yang terbuka dan objektif tentu diharapkan dalam penanganan kasus ini. Hal ini diharapkan agar tidak menjadi kegaduhan yang serius menjelang pemilu 2019.

Di balik hingar bingar kontroversi puisi tusuk konde Sukmawati, sejumlah pihak juga menilai ada motif pengalihan isu yang sedang dimainkan. Sejumlah pihak itu menuding polemic puisi Sukmawati tersebut sengaja dibesar-besarkan untuk menutup sejumlah kasus korupsi yang sedang menimpa partai penguasa, yakni PDI Perjuangan.

Ya, belakangan ini KPK sedang semangat-semangatnya mengungkap kasus dan keterlibatan sejumlah kepala daerah maupun calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. Salah satu calon kepala daerah dari PDI Perjuangan yang diduga terlibat korupsi adalah Tubagus Hasanuddin, Cagub Jawa Barat.

Nama TB Hasanuddin disebut sebagai salah satu orang yang terlibat ataupun mengetahui kasus korupsi yang terjadi di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berasal dari APBN-P tahun anggaran 2016. Dugaan peran Hasanuddin mencuat dalam persidangan perkara korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla dengan terdakwa Nofel Hasan, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla. Hasanuddin disebut Fayakhun mengenalkan dirinya kepada Ali Fahmi, mantan Staf Ahli Kepala Bakamla Laksamana Arie Sudewo. Ali Fahmi yang juga politikus PDIP berperan membantu pengurusan anggaran Bakamla di DPR.

Baca juga  Viral: Rekaman Pembicaraan Menteri BUMN Dengan Dirut PLN Lepas ke Publik

Kasus yang lebih besar dari itu adalah dugaan keterkaitan Puan Maharani dalam kasus korupsi KTP Elektronik. Nama Puan sendiri bukan barang baru lagi dalam pengembangan kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut. Terbaru nama Puan diseret-seret oleh Setya Novanto dalam persidangan yang ia jalani.

Dalam perjalanan persidangan kasus korupsi KTP Elektronik yang dijalani Setnov, sedari awal ia kekeh mengatakan bahwa ada aliran dana yang mengalir kepada putri Megawati tersebut. Sayangnya sejumlah elite PDI Perjuangan tidak terbuka dalam penanganan kasus tersebut. Alih-alih mempersilahkan KPK memperiksa Puan agar masalah ini menjadi jernih, yang ada malah pembelaan-pembelaan yang terkesan mencoba memberi perlindungan.

Ini tugas berat bagi KPK. Institusi ini tidak saja berhadapan dengan nama besar, tapi juga berhadapan dengan partai penguasa republic saat ini. Namun KPK tetap harus yakin kalau rakyat selalu berada di belakang KPK. Lembaga anti rasuah ini diharapkan tidak hanya menjadi alat penguasa. Masyarakat harus tetap kawal kasus ini.

Mabrur Saman, Pegiat Anti Korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here