Susahnya Memulangkan Habib Rizieq

0
Habib Rizieq Shihab

PolitikToday – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pekan lalu melontarkan sindiran keras ke kubu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Habib Rizieq Shihab. Moeldoko menyebut pihaknya siap membantu tokoh FPI itu pulang ke Jakarta jika tidak mampu memberli tiket pesawat karena sudah mengalami masa overstay di Saudi Arabia.

Sontak pernyataan Moeldoko ditanggapi FPI dengan menyebut mantan Panglima TNI itu sebagai pihak yang sombong. FPI melalui Ketua Umumnya Sobri Lubis menyebutkan ucapan Moeldoko itu menyiratkan kesombongan. FPI tambahnya tidak terima dengan tawaran Moeldoko yang mengatakan akan membayar biaya kepulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air. Ia menegaskan bahwa Rizieq Shihab ingin pulang ke Indonesia tapi dicekal.

“Sudah berkali-kali ingin pulang, cuma memang permasalahannya bukan ingin pulang atau tidak, tapi Habib ini dicekal. Jadi dia tidak diizinkan keluar dari Arab Saudi,” kata Sobri.

Berbicara di chanel Youtube FPI, Sobri menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan agar HRS dapat segera pulang ke Indonesia.”Kita meminta supaya pemerintah Indonesia memulangkan Habib Rizieq, kita datang ke DPR, supaya anggota DPR sebagai perwakilan rakyat mengurusi rakyat Indonesia,” ujar Sobri.

HRS di Pusaran Rekonsiliasi

Nama Rizieq memang menjadi pembicaraan serius ditengah upaya rekonsiliasi yang terus diupayakan pasca Pilpres 2019 selesai dilaksanakan. Mantan Juru Bicara BPN Prabowo – Sandi, Dahnil Anzhar Simanjuntak menyebutkan bahwa pembahasan rekonsiliasi politik antara Prabowo-Jokowi akan lebih subtantif jika pembahasan dilakukan terkait memberikan kesempatan Rizieq Syihab pulang ke Indonesia.

Dahnil menegaskan salah satu janji kampanye Prabowo adalah memulangkan Rizieq ke Indonesia. Dia ingin agar Jokowi melanjutkan keinginan Prabowo itu.

“Ada program Pak Prabowo yang baik bisa diadaptasi oleh kubu Pak Jokowi. Salah satu yang saya pikir menjadi perhatian khusus kami, Pak Prabowo dulu pernah meminta Habib Rizieq kembali,” kata Dahnil.

Baca juga  Aksi Simpatik 55 dan Politik Belah Bambu Penguasa

Lebih jauh Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadyah itu mengatakan bahwa kepulangan Rizieq Shihab dapat mengubur dendam politik yang terjadi di Indonesia.

“Kita akui atau tidak dalam sejarah politik kita itu ada dendam politik, semuanya ada dendam politik. Kenapa kemudian kepentingan saya adalah salah satunya kepulangan Habib Rizieq karena mengubur dendam politik tadi,” ujar Dahnil Anzar.

Disisi lain, Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta kasus hukum yang diduga melibatkan Habib Rizieq Shihab (HRS) dipisahkan dengan politik. Mahfud menyusul permintaan Dahnil yang mengusulkan pemulangan HRS sebagai syarat rekonsiliasi tidak bisa dijadikan sarat rekonsiliasi yang tengah berlangsung.

“Menurut saya HRS boleh pulang, harus dipulangkan, tetapi kalau ada masalah hukum tetap harus dipertanggungjawabkan,” kata Mahfud MD di Jakarta

Mahfud menambahkan, rekonsiliasi merupakan konsep politik untuk berbagi tugas secara proporsional, sedangkan penegakan hukum adalah penegakan hukum.

Dia meminta semua pihak tidak mencampur adukan kedua hal tersebut. “Bagi saya hukum harus dipisahkan, jangan dicampuradukan dengan politik,” katanya lagi.

Di sisi lain, Mahfud optimistis kondisi politik nasional akan pulih kembali seperti semula. Dia mengatakan, saat ini elite politik itu sedang berupaya mewujudkan rekonsiliasi tersebut.

“Yang penting kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan proses-proses ke arah sana saya rasa sedang berjalan dan akan selesai,” kata dia lagi.

Moeldoko sendiri juga menegaskan ketidaksepakatannya jika Rizieq Shihab menjadi salah satu syarat rekonsiliasi kubu Prabowo Subianto dengan kubu Joko Widodo (Jokowi). Hal itu berdasarkan keyakinan Moeldoko bahwa Rizieq pergi atas dasar keinginannya sendiri, bukan diusir secara paksa.

Seandainya kembali ke tanah air, Rizieq disebutkan akan disambut dengan berbagai kasus pidana yang harus diselesaikannya. Diantara kasus itu antara lain, Rizie dilaporkan warga Mega Mendung Cisarua Bogor terkait penguasaan tanah secara ilegal. Ia dilaporkan warga atas penguasaan tanah ilegal di daerah Megamendung, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Baca juga  Kunker Pansus RUU Pemilu ke Jerman dan Meksiko, Antara Pelesiran dan Kerja Legislasi

Kasus kedua yang menunggunya adalah terkait ceramahnya yang menyebutkan adanya gambar palu arit di lembaran uang kertas rupiah. Dalam kasus ini, Rizieq dilaporkan oleh Firmansyah aktifis Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang melaporkan Rizieq ke Kepolisian Daerah Metro Jaya (Kapolda Metro Jaya) karena menyatakan adanya logo palu-arit dalam rupiah yang baru diterbitkan Bank Indonesia.

Disisi lain, Ketua Umum FPI, Sobri Lubis menyatakan Pimpinan FPI itu tidak bisa pulang ke tanah air dikarenakan dicekal sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dengan alasan itulah, pihaknya meminta pertanggung jawaban pemerintah. Akan tetapi, Sobri kecewa dengan pernyataan dari Moeldoko.

Tak hanya itu, Sobri juga menanggapi pernyataan Menko PMK Puan Maharani. Hampir sama dengan pernyataan Moeldoko, ucapan Puan dianggap oleh Sobri menyudutkan pimpinannya. Menurut Sobri, Puan terkesan menyalahkan Rizieq Shihab dan pemerintah dianggap acuh.

Tantangan akan membayarkan kepulangan Rizieq juga dinyatakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Politisi Golkar ini menuturkan telah berusaha mengurus kepulangan Rizieq ke Indonesia. Namun, tawaran Ali Mochtar menyiratkan sebuah sindiran, bahwa Rizieq harus pulang sebelum pelantikan presiden dan wail presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi-Ma’ruf Amin.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here