Tanggapi Revisi UU MD3, Ketua MPR: Rakyat Berhak Kritik Parlemen

0
6
Zulkifli Hasan

PolitikToday – Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta rakyat untuk tetap berani dan tidak ragu mengkritisi parlemen. Meski DPR baru saja mensahkan UU MD3 yang baru.

“Walaupun revisi UU MD3 sudah disahkan, kritik dan masukan dari rakyat tetap dibutuhkan. Ini pun demi perbaikan DPR juga,” ujarnya.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Zulhas ini di sela-sela memimpin Deklarasi Gerakan ‘Kami Indonesia’ di Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) di Bandung, Selasa (13/2)

Bagi Ketua Umum PAN ini, anggota parlemen adalah wakil rakyat yang dipilih. Karena itu kedaulatan tertinggi justru di tangan rakyat yang memilihnya

“Rakyat memiliki hak untuk mengritik parlemen. Karena yang paling tinggi adalah rakyat. Rakyat masih berhak mengkritik tapi tentu dengan data dan fakta yang benar demi perbaikan,” tandasnya.

Baca juga  KPK Tak Terima Ombudsman Tuding Novel Baswedan Kurang Kooperatif

Salah satu pasal dalam revisi UU MD3 yang baru disahkan DPR pada Senin (12/2/2018) adalah memberi wewenang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mempidanakan pengkritik andai dianggap merendahkan para wakil rakyat itu. Pasal kontroversial itu tertuang dalam Pasal 122 huruf k revisi UU MD3.

Namun Ketua DPR Bambang Soesatyo, berpandangan lain. Menurutnya, aturan itu untuk menjaga kehormatan DPR.

“Proteksi itu atau apa namanya undang-undang untuk melindungi kehormatan anggota Dewan tidak bisa dipakai sembarangan,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

“Artinya memang betul-betul untuk kehormatannya. Maka setiap warga negara, jangankan DPR, setiap warga negara punya hak untuk melindugi kehormatannya. Jadi menurut saya tidak perlu dipersoalkan,” tambahnya.
(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here