Tatkala Tangan KPK Menjerat Ketua Lembaga Tinggi Negara

0
1955

Akil Mochtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), hanya bisa tertunduk lemas di kursi terdakwa. Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang ia ajukan. Sehingga mantan politikus Partai Golkar ini harus menanggung vonis penjara seumur hidup akibat perilaku korupnya yang telah dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Akil menjadi orang kedua yang divonis penjara seumum hidup. Sebelumnya ada Adrian Waworuntu, seorang pengusaha yang membobol Bank BNI sebesar Rp 1,2 triliun. Sesudahnya, ada Teddy Hernayadi yang dijatuhi vonis serupa oleh Pengadilan Militer Tinggi II, Jalan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur terkait korupsi anggaran Alutsista 2010-2014.

Masyarakat amat kecewa dengan perilaku Akil. Sebagai hakim MK, semestinya Akil bersikap selayak pengawal utama konstitusi, sebagai seorang negarawan sejati yang bersih dari perilaku korupsi.

“Akil Mochtar seharusnya mengharamkan setiap usaha siapa pun yang ingin menodai asas-asas demokrasi yang terkandung dalam UUD sebagaimana termaktub dalam pembukaan konstitusi RI yang merupakan filosofische grondslag bangsa,” kata Anggota Majelis Hakim Kasasi, Krisna Harahap waktu itu.

Dosa Akil dinilai kian berlipat-ganda karena statusnya sebagai Ketua MK yang notabene merupakan satu dari enam lembaga tinggi negara. Lima lembaga tinggi negara lainnya adalah Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK dan MA. Sederhananya, secara konstitusi posisi Akil saat itu setara dengan seorang Presiden.

Namun, tangan KPK tidak berhenti pada Ketua MK. Belakangan lembaga antirasuah itu juga menciduk mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, mantan Ketua DPD Irman Gusman, dan yang teranyar Ketua DPR Setya Novanto.

Keberanian KPK menjerat pemangku enam posisi terpenting di negara ini mendapat apresiasi publik. “Hanya orang yang bernyali besar sekarang yang berani korupsi,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pembuka Anticorruption Summit 2016, (25/10/2016)

Potong Jari Hingga Kicauan Tak Berdosa

Sebagaimana para tersangka KPK lainnya, mula-mula Akil pun membantah. Terlebih Akil pernah mengusulkan hukuman kombinasi antara pemiskinan dan potong jari bagi koruptor. Ia menilai pidana penjara dan pembayaran denda gagal memberikan efek jera.

Baca juga  Demokrasi dan Politik Kolonial Belanda ala Jokowi

Tragisnya, saat penyataan itu diajukan balik, Akil malah meradang. “Bapak pernah bilang koruptor itu layak dihukum potong jari? Kalau Bapak terbukti bersalah, siap potong jari?” tanya seorang pewarta saat Akil tengah digelandang masuk ke Rutan KPK, (3/10/2013) malam.

Akil pun menampar pewarta itu di hadapan khlayak ramai. Keruan, segenap masyarakat Indonesia pun memprotes keras perilaku yang memalukan itu.

Kasus Irman Gusman beda lagi. Sesaat setelah terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, terbit satu tanggapan dari akun atas nama @IrmanGusman_IG. Akun ini diketahui sebelumnya kerap memosting kabar perihal mantan Ketua DPD ini.

“Selamat sore teman-teman, Kolega dan sahabat. Saya ingin membantah apa yang sekarang sedang berkembang seolah-olah saya ditangkap karena menerima suap,” tulis akun tersebut (17/9/2016)

Belakangan Irman tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor. Irman menerima vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim juga mencabut hak politik Irman selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Irman dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi. Ia terbukti menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPD untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy.

KPK Juga Bisa Kalah

Hal berbeda terjadi pada mantan Ketua BPK Hadi Purnomo. Pada hari terakhirnya menjabat sebagai Ketua BPK dan bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-67, KPK menetapkannya sebagai tersangka. Hadi diduga terlibat korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan BCA. Hadi dijerat dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002- 2004.

Merasa tidak bersalah, Hadi melakukan perlawanan. Ia mengajukan praperadilan atas status tersangkanya. Hadi juga menggugat Inspektur Jenderal Kemenkeu terkait SK dugaan penyalahgunaan wewenang Hadi dalam kasus PT BCA Tbk. Belakangan Hadi lolos dari status tersangka KPK dan juga memenangkan gugatan melawan Kemenkeu.

Baca juga  Saling Ejek Trump-Kim hingga Berujung Pertemuan Bersejarah

Belakangan pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyebut ada konflik kepentingan antara pimpinan KPK kala itu terhadap Hadi. Ketidaksuakaan itu dilakukan dengan cara menetapkan Hadi sebagai tersangka usai pensiun menjabat sebagai Ketua BPK.

“Dia ceritakan bagaimana hubungan dengan pimpinan KPK ketika itu tidak baik. Sehingga muncul cerita Hadi ada ancaman. Sehingga ketika pensiun dijadikan tersangka,” ujar Romli dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus Angket KPK di Gedung DPR, Jakarta, (11/7/2017).

Hadi bukan satu-satunya yang berhasil mempercundangi KPK. Sebelumnya Komjen Budi Gunawan (BG) memenangi sidang praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. Putusan hakim praperadilan, Sarpin Rizaldi membatalkan status tersangka BG yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

KPK kembali kalah dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan korupsi pengadaan KTP-el. “Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah,” ujar hakim Cepi Iskandar saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017). Belakangan, pada Jumat (10/11/2017), KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Pada Rabu (15/11/2017), KPK berupaya memeriksa Novanto. Namun, Novanto tidak diketahui keberadaannya sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan pada esok harinya yang belakangan populer sebagai insiden “tiang listrik”. (RT)

Lihat juga liputan khusus “Hari Anti Korupsi” Lainnya :

  1. Ketika Semua Meninggalkan Setnov
  2. Balada KPK Menjerat Setya Novanto
  3. Tatkala Tangan KPK Menjerat Ketua Lembaga Tinggi Negara
  4. Korupsi SKL BLBI lebih Merugikan Negara Dibandingkan e-KTP
  5. Daftar Kepala Daerah Dari PDI-P dan Golkar Yang Terjaring KPK

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here