THR Ala Jokowi; Dari Pencitraan, Amburadul Hingga Mengoyak Rasa Keadilan Rakyat

0
3754
untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

Presiden Joko Widodo sudah meneken Peraturan Pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Di atas kertas kebijakan ini amatlah baik. Siapa sih rakyat Indonesia yang tak senang dapat duit tambahan di tengah situasi ekonomi Indonesia yang pontang-panting saat ini. Terlebih, diberikannya menjelang lebaran yang memang rakyat Indonesia, utamanya, para muslim sedang butuh-butuhnya duit.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 35,76 triliun untuk membayaran gaji pensiunan, tunjangan ke-13, dan THR, mengacu Undang-Undang APBN tahun 2018.

Celakanya, lambat laun belang dari kebijakan ini tampak juga. Ternyata kebijakan ini amburadul dari sisi perencanaan, bersifat dipaksakan, hanya pencitraan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Ada beberapa penjelasa saya terkait hal ini.

Pertama, amburadul dari sisi penerima dan jumlahnya. Mula-mula kita pikir THR ini cuma buat PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Nyatanya, THR ini juga ditujukan untuk  Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR/DPR/DPD hingga pejabat lembaga negara. Kepala daerah dan DPRD pun kecipratan.

PNS di tingkat pusat diketahui dapat THR sekitar Rp3,401 juta, tetapi pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp 24,980 juta. Bayangkan bedanya tujuh kali lipat!

Baca juga  Berharap Tuah ke Mahkamah Konstitusi

Bandingkan juga dengan hitung-hitungan di parlemen pusat. Ketua DPR dapat Rp 26,6 juta, anggota DPR dapat Rp 16,4 juta’ sementara Wakil Ketua DPD: Rp 20,6 juta, dan Anggota DPD: Rp 14,4 juta. Sementara untuk DPRD diperkirakan akan menerima sekitar Rp15juta – Rp20juta per orang

Ujung-ujungnya THR ini cuma buat memperkaya orang-orang yang sudah kaya itu. Tak imbang. Apalagi jika dibandingkan dengan THR para PNS daerah yang pasti lebih kecil lagi.

Namun, THR ini juga mengoyak rasa keadilan publik. Bayangkan saja! Para pejabat di atas dapat THR puluhan juta, tetapi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang pemda memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada tenaga honorer daerah. Alasannya tidak ada payung hukumnya.

Ini benar-benar celaka duabelas. Ketika pegawai honorer di pusat dapat THR, para pejabat negara dapat THR puluhan juta, tenaga honorer daerah cuma bisa gigit jari. Padahal kita sama-sama paham, tenaga honorer daerah inilah yang pendapatannya paling kecil ketimbang subjek penerima THR lainnya. Lalu, sekarang pemerintah membiarkan mereka mengurut dada ketika pegawai dan pejabat negara berlebaran dengan duit THR? Inikah yang dinamakan keadilan?

Terakhir, Kementerian Keuangan selalu bilang duit THR cukup. Barangkali benar untuk anggaran THR di pusat, sementara di daerah? Googling saja, dan kita akan temukan kepala daerah yang menjerit karena kebijakan THR ini memberatkan kas daerah, kasarnya daerah tidak punya duit.  Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saja teriak-teriak gara-gara kebijakan yang sarat pencitraan ini. Wajar kalau muncul tudingan, demi pencitraan Jokowi di keluarga besar PNS, pemda harus kalangkabut.

Baca juga  Presidential Threshold, Banyak Mudharat dan Langgar Akal Sehat

Solusi yang diberikan pemerintah pun terkesan seenak perut, yaitu pakai anggaran lain atau tunda THR. Betapa konyolnya solusi ini. Jadi, demi THR ada pos anggaran pembelanjaan daerah yang harus diubah. Bukankah ini akan mengganggu implementasi rencana pembangunan daerah?

Sedangkan menunggu pembayaran THR sampai penyesuaian nomenklatur anggaran selesai lebih konyol lagi. THR itu Tunjangan Hari Raya, bukan Tunjangan Sesudah Hari Raya. Dari sini tampak jelas target pemerintah: THR itu harus ada. Mau sekarang atau tertunda beberapa bulan tak jadi soal. Dan semakin terenduslah aroma pencitraan menjelang Pilpres itu.

Oleh: Rangga Kusuma Akbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here